Berita Terkini

Utang Proyek, Balita jadi Jaminan
LAMPURA - Polres Lampung Utara mengamankan seorang balita ya
BLHD Tuba akan Dipecah
TULANGBAWANG - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Tulangba
9 September Pedagang Harus Pindah ke Pasar
MESUJI - Lantaran dinilai menjadi penghambat proses pembangu
Temukan Masyarakat Adat Jaga Hutan
LAMPURA - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lampung
Dana GSMK untuk Panggung Mulyo Segera Dicairkan
TULANGBAWANG - Dana program Gerakan Serempak Membangun Kampu
Gedung SMPN 2 Tuba Udik Rusak Parah
TUBA BARAT - Kondisi gedung SMPN 2 Tulangbawang Udik, Tulang
Dinas Sosial Mesuji Gelar Bimtek PKH
MESUJI -  Dinas Sosial Kabupaten Mesuji menggelar Bimbingan
Disdikbud Waykanan Apresiasi Lomba Baca Puisi Seru
WAYKANAN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waykanan memberik

Pengunjung

Kami memiliki 49 Tamu online


Data Kompensasi BBM Tak Akurat

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF

BANDARLAMPUNG - Komisi V DPRD Lampung tidak setuju adanya kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk masyarakat miskin, jika mekanisme penyalurannya tidak dibenahi.

Komisi V menilai, perlu adanya pembenahan data kompensasi BBM yang akurat sehingga penyaluran kepada rumah tangga miskin (rtm) tepat sasaran.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Toto Herwantoko mengungkapkan, selama ini bantuan pemerintah yang berasal dari kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat tidak sampai tepat sasaran.

Justru, masyarakat golongan mampu yang menjadi penikmat dari konpensasi BBM. "Coba lihat saja, penerima BLT, raskin, beasiswa miskin. Banyak tidak tepat sasaran, justru warga miskin yang seharusnya berhak tidak mendapatkan kompensasi itu, karena tidak terdata sebagai penerima kompensasi," kata Toto Herwantoko, di ruang Fraksi Demokrat DPRD Lampung, Senin (27/5).

Menurutnya, saat ini Lampung belum siap untuk disalurkan kompensasi dari rencana kenaikan BBM tersebut. "Sangat jauh dari harapan, data-data rumah tangga miskin (rtm) yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum menyentuh seluruhnya masyarakat miskin, bahkan data BPS banyak warga tidak miskin masuk dalam data penerima kompensasi," ujarnya.

Untuk itu, sebelum berlakunya kenaikan harga BBM subsidi dan penyaluran kompensasi, lembaga-lembaga pemangku tanggung jawab, perlu melakukan verifikasi ulang data rumah tangga miskin.

Toto yang juga Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan harga BBM subsidi, yaitu bensin premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter diperkirakan bakal berlaku pada minggu ketiga Juni 2013.

Mengutip ucapan, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Politisi Partai Demokrat Lampung ini mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tersebut menunggu RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan DPR yang isinya terdapat anggaran kompensasi seperti tambahan jatah beras miskin (raskin), beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai bernama bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) senilai Rp 150 ribu/bulan.

Menurutnya, pembahasan RAPBN-P 2013 akan rampung pada 17 Juni 2013. Sehingga kenaikan harga BBM subsidi diperkirakan bakal berlaku pada minggu ketiga Juni 2013. (sms)



Baca Juga
Berita Lainnya