Minggu, 18 Juni 2017

Yusril Siap Mediasikan Ketegangan Ulama, Aktivis dengan Pemerintah

//Dinilai Terbukti Memfitnah Amien Rais, Ketua KPK Harus Minta Maaf//

Penyebutan nama Prof. Amien Rais oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan korupsi Alat Keshatan tidak boleh dianggap enteng. Akibat penyebutan nama sesepuh Muhammadiyah itu dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, Amien terlanjur dicap publik menerima dana korupsi. Kini terbukti KPK memfinah, karena itu KPK harus minta maaf atau harus berurusan dengan kepolsian.

"Amien Rais adalah tokoh Islam yang dihormati, dicintai rakyat. Tuduhan JPU KPK sangat melukai hati umat Islam. Tindakan semena-mena tersebut harus direspons lewat gerakan protes moral maupun jalur hukum," kata Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, dalam keterangan persnya.

Ditaambahkan, jika KPK tidak segera minta maaf, ia berjanji melaporkan Ketua KPK ke kepolisian. Hal itu perlu guna mengusut dugaan motif politik yang bertujuan menghasut publik untuk menyudutkan Amien Rais. "Penistaan kepada Amien Rais tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi. Tapi selaku tokoh Islam, tindakan penghakiman oleh KPK secara langsung telah mengusik nurani umat," tambahnya.

Diketahui, Majelis Hakim perkara korupsi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyatakan, uang Rp 600 juta dari Yayasan Soetrisno Bachir ke Amien Rais tidak terkait pengadaan Alkes buffer stock anggaran Kementerian Kesehatan 2005. "Menimbang bahwa mengenai uang yang ditransfer kepada Soetrisno Bachir dan Amien Rais tersebut tidak dapat dipastikan uang tersebut berasal dari proyek alkes atau bukan, maka majelis hakim tidak mempertimbangan lebih lanjut karena tidak relevan dengan perkara terdakwa Siti Fadilah Supari," kata hakim Diah Siti Basariah dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Faizal, penegasan majelis hakim membuktikan KPK telah melakukan fitnah, bertindak konyol, tidak profesional dan sarat dengan intervensi kepentingan politik. Dari kejadian ini bisa dibilang KPK berpotensi menjadi alat pemeras dan intimidasi secara liar. "Kasus penistaan dan fitnah KPK kepada Amien Rais perlu dibawa ke jalur hukum. Harus dibongkar para dalang dan tangan-tangan jahat yang berada di balik KPK," tegasnya.

Terpisah, Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya menyambut baik tawaran Rizieq Shihab, agar dibentuk forum rekonsialisasi antara GNPF MUI, aktivis  dengan Pemerintah. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum'at yang lalu.

Menurutnya, rekonsiliasi antara GNPF MUI, Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beritikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara.

"Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah, hal itu wajar dalam kehidupan demokrasi," ujar Yusril dalam keterangan rilisnya, Minggu (18/6).

Sebaliknya juga, kata Yusril, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, menurut Yusril, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.

"Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya,  sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," tegas Yusril.

Yusril mengaku kenal baik Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa pemerintah seyogyanya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif.

"Bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka," tegasnya.

Yusril menyarankan, pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul  tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," ujarnya. (nas)




Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar