Selasa, 13 Juni 2017

Talang Padang Juara Alih Fungsi Lahan Pertanian

Tanggamus- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) menyatakan Kecamatan Talang Padang menduduki peringkat atas dari 20 kecamatan yang ada dalam alih fungsi lahan pertanian.

Sekertaris DPTPH Tanggamus Djoko Prabowo mewakili Kepala DPTPH setempat Soni Isnaini mengatakan, total secara keseluruhan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bumi Begawi Jejama ini berkisar 15 persen dengan luasan lahan pertanian baku yang ada saat ini adalah 23.080 hektare. Secara garis besar, alih fungsi lahan pertanian secara berangsur mulai membaik.

"Bila merunut dari data 2015 lalu, luas lahan pertanian baku berada pada angka 20.643 hektare (Ha). Dan dari 20 kecamatan yang ada, sumbangsih terbanyak atas alih fungsi lahan pertanian berasal dari Kecamatan Talang Padang dengan jumlah persentase sekitar 6 persen," ujarnya. Selasa (13/6).

Selanjutnya Djoko pun mengatakan, adapun yang lainnya yakni Pugung, Gunung Alip, Gisting, Kota Agung, dan Wonosobo berada pada kisaran angka 4 persen kebawah. Untuk kecamatan lainnya, hanya diangka 0-1sekian persen.

"Kebanyakan yang area pertanian yang beralih fungsi lahan non komuditi itu, adalah daerah atau kecamatan yang berada didekat jalan nasional. Ya ada juga di kecamatan yang jauh dari jalinbar itu mengalami alih fungsi yang bisa dibilang cukup, yakni di Kecamatan Airnaningan. Tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan kecamatan yang berada di area jalinbar," kata Djoko.

Dijelaskan Djoko, masing-masing kecamatan ada luasan lahan pertanian cadangan yang sifatnya tidak bisa diganggu gugat, sekitar 20 persen dari luasan distrik kecamatan itu. Akan tetapi, apa yang di alami Tanggamus tidak sebanding dengan Kabupaten tetangga, seperti Pringsewu dan Pesawaran yang alih fungsi lahan pertaniannya lebih tinggi. Dan untuk mencegah semakin meluasnya alih fungsi lahan pertanian, Pemkab Tanggamus sudah membuat Peraturan daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengatur itu.

"Kita sudah buatkan perda LP2B. Dan perda ini mengatur untuk menekan alih fungsi lahan pertanian non komuditi. Dengan demikian, masih bisa meminimalisirnya. Jadi tidak bisa seenaknya menjadikan area pertanian dibangun rumah, pertokoan dan sebagainya. Karena sudah dibuatkan aturannya, dan itu yang membuat kita yang kemudian diberikan kepada dewan untuk disah kan," jelasnya.

Sekretaris DPTPH juga menambahkan, untuk mengetahui besaran luasa lahan pertanian yang ada. Pihak DPTPH Tanggamus melaksanakan kegiatan survey luas baku sawah dan pengukuran menggunakan Global Positioning System (GPS), dengan demikian bisa didapat hasil yang akurat. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak menjadi agenda rutin dalam setahun sekali. Hanya disituasi dan kondisi tertentu saja dilakukannya. Dan untuk area persawahan yang masuk dalam hutan kawasan, itu tidak dimasukan kedata.

"Tanggamus kan merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang menopang cadangan beras. Jadi ya kita sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan itu semua. Kegiatan yang ada selalu kita lakukan untuk menekan adanya perluasan peralihan fungsi lahan pertanian." pungkasnya. (Ham) 


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar