Kamis, 15 Juni 2017

Pilkada Berbau Pilpres 2019

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo mengingatkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 tidak dibumbui dengan isu sara. Momentum Pilkada harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mencari pemimpin daerah yang amanah.

"Mari kita hilangkan isu sara, kebencian dalam konteks pilkada. Karena pilkada ini akan menjaring pemimpin yang beramanah dalam rangka untuk membangun masyarakat dan juga daerah," ujar Tjahjo, kemarin.

Tjahjo menambahkan pilkada tahun depan dapat menjadi barometer pemerintah dalam mempersiapkan pemilu serentak pada 2024. Untuk itu sudah sepatutnya dalam pelaksanaan pilkada nanti tidak ada lagi praktik politik uang.

"Seluruh kandidat harus berani adu program adu visi. Bagaimana mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan di 2024 akan kita saksikan sebuah proses pemilu serempak. Kuncinya ditahun ini," kata Tjahjo.

Menurutnya,  proses pilkada 2018 akan terasa seperti pemilihan presiden. Hal itu karena lebih dari 60 persen penduduk Indonesia akan turut serta menjadi pemilih.

"Pilkada tahun depan adalah pilkada yang aromanya sudah berbau aroma pilpres 2019. Dan Pilkada ini telah mencerminkan 68,3 persen pemilih di seluruh indonesia," imbuhnya.

Meski begitu Tjahyo yakin Pilkada akan tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Ia memperkirakan jumlah partisipasi masyarakat dalam memilih juga akan meningkat.

"Sebagai pemerintah yakin pilkada tahun depan akan berjalan lancar dan sukses. Apalagi KPU telah menargetkan akan ada kenaikan partisipasi pemilih sebesar 77,1 persen. Insyaallah akan naik. Karena kunci kesuksesan pilkada yaitu partisipasi tinggi," demikian Tjahjo.
Tjahjo juga kesal dengan partai politik (Parpol) pendukung pemerintah yang tidak kompak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurut Tjahjo pemerintah menginginkan agar presidential threshold masih menggunakan aturan batas yang lama.

"Pemerintah mau presidential treshold itu 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden," kata Tjhjo di Redtop Hotel and Convention, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Namun sayangnya kata Tjahjo, baru ada tiga parpol pendukung pemerintah yang mendukung usulan itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, dan Nasdem. Sementara Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene adalah partai pendukung pemerintah ingin ambang batas presidential treshold lebih rendah.

"Partai pendukung pemerintah saja enggak kompak," kesal politisi PDIP itu.

Tjahjo pun curiga, tidak kompaknya parpol pendukung pemerintah karena kepentingan masing-masing parpol pada Pemilu 2019 mendatang untuk mengusung posisi calon wakil presiden Joko Widodo.


"Semua mengintip. Oke, semua sepakat mendukung Pak Jokowi, tapi siapa wapresnya? Semua parpol pemerintah punya jago semua," sindir Tjahjo. (nas)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar