Senin, 05 Juni 2017

WTP Ke 7 Kembali Di Raih Oleh Lambar

LAMBAR- kabupaten Lambar, kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan ( BPK) RI perwakilan Lampung atas laporan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016. Predikat opini WTP tersebut sekaligus menjadi penghargaan yang di peroleh selama tujuh tahun berturut-turut oleh Lampung Barat sejak tahun 2010 -2016.
Laporan hasil pemeriksaan ( LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Lampung Barat tahun 2016 diserahkan   langsung  anggota Lima BPK RI, Ismayatun di bandar Lampung, Senin (5/6) di terima Langsung oleh Bupati Lampung Barat, Drs. H.Mukhlis Basri MM dan wakil ketua I DPRD Sutikno di saksikan sejumlah kepala daerah di Lampung yang juga memperoleh opini WTP.
Bupati Lampung Barat, Drs. H. Mukhlis Basri mengatakan diterimanya predikat Opini WTP dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sesuai standar perundang-undangan dan ketentuan berlaku.” Tentu kita bersyukur bisa mempertahankan predikat WTP selama tujuh tahun berturut-turut,  semua ini berkat komitmen seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan,” kata Bupati.
Meskipun, diraihnya  predikat opini WTP  bukan menjadi satu jaminan tidak adanya penyelewengan dan tindakan korupsi pada suatu daerah, namun penghargaan tersebut menunjukan upaya untuk melakukan pengelolaan keuaangan sesuai standar undang-undang berlaku." Alhamdullilah di akhir masa jabatan saya, seluruh jajaran dan stap pemerintah daerah masih bisa mempertahankan penghargaan, itu menunjukan keseriusan semua pihak untuk terus melakukan perbaikan,” Ungkap Bupati.
Sementara itu Anggota Lima BPK RI, Ismayatun dalam sambutannya mengapresiasi sejumlah daerah yang telah berupaya menyajikan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sesuai ketentuan berlaku hingga mendapat predikat opini WTP dari BPK
Berdasarkan peraturan pemerintah daerah no 21 tahun 2010 tentang standar akuntasi keuangan, maka tahun 2016 merupakanntahin keduan dari pemerintah pusat dan daerah seluruh indonesia semua  menerapkan akutansi berbasis akrual. “ dengan sistem akrual pemerintah daerah akan melaporkan secara transparan dan akuntabel,” Ungkapnya.
Opini WTP kata dia merupakan pernyataan profesional oleh  pemeriksa mengenai kewajaran atas pelaporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, namun bukan merupakan jaminan tidak ada penyimpangan.” Selama ini masih banyak yang salah dalam memahami pengertian Opini WTP,” paparnya. 
Selain Lambar tedapat lima daerah lain di Propinsi Lampung yang juga meriah predikat opini WTP dari BPK RI, yaitu Kota Bandar Lampung,kota Metro serta tiga kabupaten yang untik kali pertama meraih WTP yaitu Lampung tengah, Lampung Selatan dan Pesawaran (Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar