Minggu, 11 Juni 2017

Ketua Komisi I Mendukung Peningkatan Dana Ke Daerah Dan Dana Desa Guna Memperkuat Pembangunan Daerah.

LAMBAR-Menurut Ketua komisi I DPRD kabupaten lampung barat (Lambar) AcepTangi Junaidi mengatakan , guna mewujudkan hal itu efektivitas penggunaan dana tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran. mengaku anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah sangat besar, mencapai triliun. Dana yang besar ini sangat rentan adanya penyelewengan. Makanya ketua komisi I meminta penggunaan anggaran tersebut harus dikawal dan diawasi lebih ketat. "Pada APBN 2017,dana ke daerah mencapai 764,9 triliun, melampaui anggaran Kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp 60 triliun naik sebesar Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya,"
Dengan kenaikan anggaran tersebut, Acep meminta kepada lurah /peratin yang ada di 131 pekon ,15 kecamatan  untuk kemajuan pekon  dan pembangunan desanya masing-masing.masih kata Acep meminta para kepala desa/lurah yang mengeloa dana desa secara efektif dan efisien. Dana yang besar dari pemerintah pusat ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan desanya masing-masing. Di sisi lain, jika pengelolaannya tidak baik, maka bisa membawa para kepala desa terjerat kasus hukum. "Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan," lanjutnya.
Acep menjelaskan, peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan sebagaimana amanat UU Desa untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera," jelasnya.

Ketua  komisi I DPRD Lambar mengatakan juga kepada Koran Editor, fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran sangat penting . Selain untuk mengurangi ketimpangan, hal ini dilakukan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. juga meminta setiap desa mulai mengandalkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Setidaknya bisa dimulai dengan sistem keuangan desa secara sederhana. Hal ini dinilai bisa memudahkan Kepala Desa /lurah yang selama ini lebih disibukan dengan laporan ketimbang harus turun ke lapangan untuk membangun desanya.  
"Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi.oleh sebab itu,ketua komisi I mengarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan," jelasnya.
Masih kata Acep untuk  desa dan kelurahan kembali mengingatkan penggunaan anggaran tepat sasaran sangat penting, karena pemerintah perlu mencapai sasaran paling sederhana, yakni ketersediaan infrastruktur yang memadai. Makanya dia meminta bawahannya tidak sekedar menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tapi berorientasi sasaran.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi sangat cepat. Karenanya itu pemerintah di pusat dan di daerah harus bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan daerah lain lain.  
Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang dianggarkan pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran 2017 (Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar