Rabu, 07 Juni 2017

Din Desak KPK Verifikasi Soal Amien, DPR Bentuk Pansus Angket

///Buntut KPK Dinilai Kerja Sesuai Orderan//
  
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin menanggapi kasus yang mencatut Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais lantaran dituduh menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes). Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah itu, KPK perlu melakukan verifikasi dan bertanggung jawab lantaran telah mengaitkan Amien Rais dengan kasus tersebut.

Pasalnya, Din sendiri mengaku mengetahui bahwa mantan Menkes Siti Fadilah sama sekali tidak pernah menyebut nama Amien Rais dalam persidangan dan tidak pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amien Rais. "Kok tiba-tiba JPU KPK mengaitkannya. Ini yang saya anggap tendensius, ada apa? Apalagi mohon maaf membawa-bawa Muhammadiyah. Maka tidak salah kalau saya pribadi bersuudzon ini ada apa dengan KPK?" ujar Din kepada wartawan di Gedung MUI, kemarin.

Din menegaskan, tudingan KPK tersebut harus diverifikasi. Jika tidak, maka lembaga anti rusuah tersebut akan dituduh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membunuh lawan-lawan politik phak yang bisa mengendalikan KPK. "Itu tidak baik, itu tidak pancasilais. Itu tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi sila yang ketuhanan yang Maha Esa, itu harus dihentikan," katanya.

Kasus dengan terdakwa Siti Fadilah Supari itu memang dikaitkan dengan organisasi Muhammadiyah. Din pun mengakui bahwa Siti Fadilah berhasil menduduki kursi Menkes lantaran diusung oleh Muhammadiyah. Namun, Din tidak terima jika tuduhan keterlibatan Amien Rais dalam kasus tersebut karena politik balas budi Siti Fadilah terhadap Muhammadiyah.

"Gak ada (balas budi). Kan Pak Amien gak terima dari Siti Fadilah. Kenapa dituduh balas budi? Ada gak faktanya Siti memberi ke Amien Rais?" kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.

Terpisah, rabu siang, DPR sudah memilih Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketua Pansus Hak Angket KPK. Penunjukan Agun dilakukan dalam rapat yang berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen.  Dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, hanya delapan fraksi yang mengirimkan perwakilannya. Delapan fraksi tersebut adalah, Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PAN dan Gerindra. PKS dan Demokrat tidak mengirimkan anggotanya dalam pansus. 

Sementara dari KPK, mantan Menkes Siti Fadilah Supari mengaku tidak tahu menahu perihal adanya aliran dana dari Soetrisno Bachir Foundation (SBF) ke mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Ia juga menepis punya kedekatan dengan Soetrisno Bachir.
"Tidak ada satu pun dari saya. Tidak ada dana dari saya atau ke saya. Saya tidak tahu Yayasan SB ataupun Amien Rais. Saya tahu dari sidang," ujar Siti kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (7/6).

Siti ialah terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) di Kementerian Kesehatan tahun 2005. Penyalahgunaan wewenang tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp6,1 miliar.

Siti disebut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat rekomendasi untuk menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa alkes. Dalam surat tuntutan jaksa, keuntungan PT Indofarma mengalir ke rekening mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Menurut JPU, Siti bisa menjadi menteri karena diusung Muhammadiyah yang kadernya banyak menjadi pengurus PAN pada saat itu. Siti pun membantah punya kedekatan khusus dengan PAN atau pun para petingginya.

"Saya tidak mengerti karena saya tidak punya hubungan dengan yayasan apapun juga. Saya tidak ada hubungan juga (dengan PAN). Saya dituduhnya adalah dikira hubungan dengan Indofarma. Itu tidak betul. Fakta persidangan saya tidak hubungan dengan Indofarma," tegasnya. (nas)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar