Rabu, 07 Juni 2017

Arinal Lupa, Janjinya Bantu Warga Waydadi Tertunda

BANDARLAMPUNG- Bakal calon gubernur (balongub) Arinal Djunaidi terancam distempel masyarakat Waydadi ”Gampang Berjanji Namun Tidak Ditepati.” Pasalnya, janji Ketua Paartai Golkar Lampung kepada masyarakat Waydadi, Bandarlampung itu hingga kemarin belum dipenuhi. Janjinya, Fraksi Golkar DPRD Lampung pekan lalu akan rapat mencari solusi atas perkara kepemilikan tanah warga ternayata belum dilaksanakan. Arinal mengaku lupa.

“He he ya saya lupa, untung adinda mengingatkan, segera saya jadwal untuk rapat. Tolong kontak dengan Yuhadi (Ketua DPD Golkar Bandarlampung) mengingatkannya ya,” jawab Arinal kepada Editor,  tadi malam.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, Tony Eka Candra yang sedang di Palembang juga mengakui fraksi belum menggelar rapat. Namun Tony memastikan secepatnya arahan Ketua Golkar tersebut dilaksanakan. “Tapi tolong tanya Pak Yuhadi, DPRD Bandarlampung,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Balongub Arinal Djunaidi berjanji akan membantu warga Waydadi, menyelesaikan sengketa lahan yang kini ditempati warga. Arinal saat sosialisasi pencalonannya dengan menggelar wayang kulit yanf menampilkan dalang kondang Ki. Entus, Jumat (26/5) di Waydadi memastikan pekan depannya, Senin (29/4) sampai Senin (5/5) akan merapatkan dengan Fraksi Golkar DPRD Lampung untuk mencarikan solusinya.

Janji Arinal tentu saat itu menyejukkan warga. Arinal mungkin bermaksud  ingin mencari terobosan atau karena minim masukan kurang up to date atas progers penyelesaian tanah Waydadi. Pasalnya, melalui Surat Keputsan DPRD Provinsi Lampung Nomor 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tertanggal 19 November 2015, termasuk di dalamnya Fraksi Golkar,   telah menyetujui pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov Lampung. Kini, proses terus berlangsung hingga warga Waydadi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahnya.

Pejabat Pemprov Lampung di Biro Perlengkapan, Saprul Al Hadi menjelaskan  pihaknya telah menindaklanjuti persetujuan DPRD tersebut dengan keluarnya SK Gubernur Nomor G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan HPL Pemprov Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru dan Kelurahan Korpri Raya. Juga telah terbit Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 mengenai Izin Pengalihan HPL tersebut.
“Pelepasan ini kan sudah resmi, dan ada dasar hukumnya. Artinya tahapan proses sudah dilalui semuanya termasuk di paripurnakan di DPRD Provinsi Lampung,” kata Saprul.

Lebih lanjut ditambahkan Saprul, pihaknya juga telah menerima SK Walikota Bandarlampung Nomor 028/553/I.01/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Penyampaian Data Inventarisasi lahan HPL Lampung di Way Dadi Baru dan Korpri Raya.

Menurutnya,   pelepasan lahan menggandeng tim appraisal (penaksir harga tanah) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BPN dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan. Jika ada masyarakat yang tak setuju, maka ruang dialog tetap terbuka. Warga juga bisa menempuh jalur hukum bila dialog menemui jalan buntu.
“Pelepasan aset Waydadi ke masyarakat akan dilakukan dengan sistem lelang.  Kami saat ini tengah berupaya merumuskan metode lelang aset tersebut,” tandasnya. (cah)



Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar