Minggu, 18 Juni 2017

Anggaran Pilgub Turun Rp 10,2 M

BANDARLAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapkan jumlah anggaran untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 mendatang sebesar Rp. 272.790.973.006. Turun Rp4,2 miliar dari pengajuan anggaran sebelumnya. Sementara Bawaslu juga menurunkan anggaran dari sebelumnya Rp 138 miliar menjadi Rp 132 miliar, turun Rp6 miliar

Komisioner KPU Lampung, Handy Mulyaningsih menjelaskan, penetapan anggaran tersebut berdasarkan hasil pleno revisi standar kebutuhan pilgub 2018 mendatang.
Selain itu,  adanya perubahan penetapan anggaran pilgub tersebut dikarenakan permintaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang meminta adanya penyelarasan anggaran.

"Berkaitan dengan hasil pencermatan TAPD ,  maka KPU melakukan pleno pada tanggal 13 Juni 2017 untuk menyelaraskan anggarannya dan menetapkan jumlah anggaran Rp. 272.790.973.006,- ," terangnya via ponsel, Minggu (18/6).

Lanjutnya, kemudian berdasarkan pleno tanggal 16 Juni 2017 dan sesuai dengan Putusan KPU Nomor 80/2017, maka KPU Lampung menyerahkan Standar Kebutuhan Honorarium, Barang/Jasa dan Program Kegiatan untuk Pilgub 2018.  "Untuk itu, kami mohon agar segera dilaksanakan penandatanganan NPHD sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Handy mengatakan, untuk batas akhir penandatanganan NPHD sendiri berdasarkan Hasil Rakernas Kemendagri batas NPHD adalah tanggal 17 Juli 2017.
"Kita mohon kepada Gubernur agar hasil Pleno KPU Lampung anggaran sebesar Rp.272.790.973.006 segera ditindaklanjuti dengan tandatangan NPHD tentang Standar Biaya Kebutuhan Barang/Jasa, Honorarium dan Program Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018," pungkasnya.

Terpisah, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung tampaknya mesti bersabar lagi untuk melakukan persiapan pra tahapan menjelang pilgub 2018 mendatang.
Pasalnya, anggaran yang telah diajukan sebesar Rp 132 miliar belum disetujui oleh pemerintah provinsi Lampung.

"Pada prinsipnya kita (Bawaslu, red) hanya menunggu. Kapan untuk siap diundang lagi oleh pihak pemda. Tapi sampai sekarang belum ada respon," terang Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, Ali Sidik, kemarin.

Ali Sidik menjelaskan, sebelumnya Bawaslu Lampung  telah mengajukan anggaran pengawasan pilgub sebesar Rp 138 miliar, namun karena ada sedikit perubahan maka anggaran direview menjadi Rp 132 miliar. "Awalnya kita mengajukan 138 miliar. Setelah kita review dan bahas bersama, dari 138 miliar itu berkurang menjadi 132 miliar," jelasnya.

Dijelaskannya, terkait perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan data yang tidak update, seperti data jumlah desa dan kecamatan yang tersebar di Provinsi Lampung.

"Sebagai salah satu contoh jumlah kecamatan yang kita ajukan ada 225 kecamatan, tidak tahunya sekarang menjadi 228 kecamatan. Itu salah satu kelengkapan administrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan jumlah anggaran yang telah diajukan tersebut paling besar penyerapan anggarannya terletak pada pembayaran honorarium. 

"Kurang lebih kisaran 50 persen anggaran itu untuk pembayaran honorarium. Karena panwas kita nanti kan banyak untuk pilgub nanti," jelasnya.  (Cah).


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar