Rabu, 07 Juni 2017

Acara Launching Anggaran Dana Pekon (ADP), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Barat

PESIBAR -Adapun yang menjadi dasar  pelaksanaan kegiatan kita pada kesempatan ini, yakni peraturan  menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,Peraturan menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa,Peraturan menteri keuangan nomor nomor 49/PMK.07 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa dan Peraturan bupati pesisir barat nomor 11 tahun 2017 tentang penetapan rincian dana desa, alokasi dana desa/pekon, bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi dana desa/pekon, bagi hasil retribusi daerah setiap dana desa di kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017.
Dengan adanya dasar-dasar tersebut, maka desa /pekon telah memiliki kepastian hukum tentang dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa.  Dengan demikian desa/pekon telah memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka mensejahterakan warganya.
Perlu diketahui bahwa jumlah alokasi dana desa pada tahun  2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam  rapbn  yaitu sebesar rp.60 trilyun. Dalam hal ini kabupaten pesisir barat memperoleh alokasi dana desa  sebesar rp 136.596.482.500 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta  Empat Ratus Delapan Puluh Dua Lima Ratus Rupiah). Yang akan dibagikan kepada 116 desa/pekon yang tersebar di 11 kecamatan.
Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya terkait dengan dana desa, maka perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan yang intensif dari para pemangku kepentingan  agar kepala desa/peratin beserta perangkatnya dapat mengelola keauangan desa secara akuntabel, transparansi, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu disiapkan beberapa hal antara lain ( 1). Integritas dari kepala desa dan perangkat desa;( 2). Tata kelola; (3). Kapasitas SDM; (4). Pengawasan warga kata bupati.
Pemerintahkabupaten pesisir baratberusaha melaksanakan pembangunan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan dengan 3 program prioritas pembangunan, yaitu,Percepatan pembangunan infrastruktur,Pengembangan energy,Ketahanan pangan dan pertanian.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H.berpesan kepada seluruh pratin agar dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ditingkat pekon sehingga terciptanya sinergivitas dalam pelaksanaan pemerintahan pekon(Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar