Senin, 19 Juni 2017

Abai Aturan Bangun Fly Over, Preseden Buruk Bagi Investor


BANDARLAMPUNG- Langkah penghentian sementara pembangunan fly over di Teungku Umar  menarik perhatian dari kalangan kademisi di Lampung.Baik Pemkot Bandarlampung maupun Pemprov Lampung diharapkan mampu menjadi cermin menjalankan tata kelola pembangunan yang  taat hukum yang tertib administrasi bagi masyarakat lampung dalam mengurai kemacetan.

Sampai saat ini pemerintah terus meneriakkan bahwa pembangunan harus taat hukum seperti perizinan yang harus lengkap sebelum membangun. Lantas, jika pemerintah saja abai soal aturan maka hal ini akan di contoh oleh masyarakat dikemudian hari dan menjadi pekerjaan rumah yang panjang pemerintah untuk menyelesaikannya.

Dosen Hukum Universitas Lampung, Yusdianto Alam mengajak masyarakat tidak terjebak dan mengaitkan penghentian pembangunan fly over masuk ranah politik karna akan membuat multitafsir.Dirinya setuju hadirnya fly over di jalan Tengku Umar untuk mengurai kemacetan."Tapi kita membangun harus berlandaskan hukum, artinya administrasi, mekanisme dan prosedur harus dipatuhi,tidak boleh hanya mengedepankan tujuan sementara hak/kewajiban dan proses administrasi diabaikan,"katanya.

Bila hukum diabaikan, menurut Yusdianto bakal menjadi preseden buruk bagi tata kelola pembangunan yang ada di Provinsi Lampung maupun Pemkot Bandarlampung. Berdasarkan surat bernomor: 551/1267/V.13/2017 yang diteken Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Sutono pada 7 Juni lalu. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa alasan penghentian pembangunan flyover MBK karena syarat-syarat kelengkapan dokumen Readiness Criteria belum terpenuhi. Misal, FS, DED, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta analisis dampak lalu lintas (andalalin). Lantas apa yang terjadi bila mana masyarakat atau investor yang akan membangun tampa mengikuti aturan hukum yang ada di Kota Bandarlampung.


"Itu pelajaran yang sangat memalukan buat dunia usaha khususnya para investor dan menjadi preseden buruk. Mari bangun kota yang beradab dan harus dilakukan oleh pemimpin yang bijak, menjadi suri tauladan dan sesuai keketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi rencananya mau bangun fly over di Kemiling, ini (Fly Over dijalan Tengku Umar) harus jadi contoh agar tidak terulang,"tuturnya.


Sementara Dosen Teknik Sipil UBL, IB Ilham Malik berharap agar Pemkot Bandarlampung, Pemprov Lampung dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V untuk bersinergi dalam mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandarlampung.
 Menurutnya ketiga lembaga tersebut masih satu badan dalam pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewenagan yang diatur oleh undang-undang yang tujuanya sama yakni melayani masyarakat.

"Pemkot,Pemprov dan BPJN adalah satu badan satu nyawa. Sehingga menjadi tragis ketika antar merek muncul konflik  yang tidak produktif dalam pembangunan.BPJS setuju dibangunnya fly over dengan dilengkapinya syarat sesusai ketentuan,tapi kenapa syarat tidak dilengkapi itu perlu dikomunikasi dengan pemprov lampung"ujarnya kepada Editor dari Jepang,Jumat (16/6).

Ilham Malik yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung itu mengakui bahwa pembuatan fly over adalah salah satu cara untuk mengurai kemacetan seperti yang sudah terjadi di jalan Sultan Agung, Antasari maupun Gajah Mada. Namun flyover tidak bisa dijadikan patokan untuk mengurai kemacetan karna masih ada cara lain. "Membuat angkutan massal yang murah bisa juga diterapkan,'katanya.

Terlepas dari itu, dirinya mengingatkan kembali pentingnya perencanaan dalam program pembangunan untuk mengurai kemacetan meskipun dibangun oleh Pemkot atau BPJN. (tak)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar