Selasa, 09 Mei 2017

Verifikasi Parpol Pakai Sipol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung terus melakukan pergerakan menjelang Pilgub Lampung 2018. Langkah awal, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih pada Agustus 2017 ini.
Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih mengatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan di tiap ajang pesta demokrasi lima tahunan seperti Pilgub.
“Tentunya hal ini harus kita cermati, karena DPT ini menjadi permasalahan tiap ajang pilkada,” jelas Handi saat hearing membahas draft anggaran pilgub Lampung di ruang komisi I DPRD Lampung, kemarin.
Menurutnya, pada Agustus mendatang pihaknya juga sudah harus mempersiapkan juklak dan juknis pelaksanaan Pilgub Lampung. Sebab, pada Oktober mendatang KPU sendiri bersiap melakukan verifikasi Parpol secara nasional untuk mengikuti Pemilu 2019 mendatang.
“Target kami di awal 2018 mendatang, pemutakhiran data pemilih ini sudah clear. Karena kita memiliki banyak agenda dan program ke depan jelang pemilu dan Pilpres,” kata dia.
Terpisah, anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah bulan Oktober 2018 adalah waktu awal bagi seluruh partai politik untuk bertarung menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terus melakukan persiapan dengan rapat koordinasi persiapan pengaturan dan kebijakan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 besama KPU 15kabupaten/kota di Hotel Novotel kemarin.
Ditambahkan, bahwa Oktober 2017 pihaknya siap melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. "Karena itu, pada Mei sampai Agustus kami memantapkan bimbingan teknis dan sosialisasi. Kami juga membentuk helpdesk sipol sebagai sistem informasi bagi partai politik," katanya.
Setelah partai politik mendaftarkan pada Oktober, pihaknya akan bergerak melakukan ferivikasi administrasi dan faktual parpol sampai Februari."Pada  Maret 2018 akan dilakukan penetapan parpol peserta pemilu. Biasanya ada gugatan di PTUN bila ada parpol yang tidak lolos verifikasi. Karena itu kami instruksikan kepada KPU di 15 kabupaten/kota bekerja sesuai SOP," kata dia.
Ditambahkan, pihaknya juga tengah fokus bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi verifikasi partai politik 2019, bernama sistem informasi partai politik (Sipol).  Aplikasi berbasis online (daring) itu akan digunakan dalam verifikasi partai politik peserta pemilu pada 2017 dan 2018. (cah)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar