Selasa, 30 Mei 2017

Verifikasi hanya Parpol Baru, Lampung Ditambah 2 Kursi DPR

//Hasil Akhir dari Revisi UU Pemilu//

Pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu kemarin akhirnya  menyepakati partai politik (parpol) yang telah lolos pada Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi lagi untuk menjadi peserta pemilu 2019. Disepakati juga anggota DPR RI ditambah 15 sehingga menjadi 575 orang. Lampung diplot mendapat tambahan dua dari sebelumnya 18 menjadi 20 kursi.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, ada sekitar 15 parpol lama yang tidak harus diverifikasi, di antaranya PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Hanura, PBB, PKPI dan tiga partai lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh.

"Soal verifikasi parpol disepakati partai-partai lama yang sudah lolos verifikasi 2014, tidak perlu diverifikasi lagi karena syaratnya tidak berubah dari pemilu sebelumnya," kata Lukman Edy, kemarin.

Lukman menjelaskan, kesepakatan itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang klausulnya mempertimbangkan perubahan syarat verifikasi. Keputusan itu berimplikasi pada Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB dan PKPI tidak harus mengikuti proses verifikasi meski tidak lolos ke parlemen.

Dengan demikian, kata Lukman, proses verifikasi hanya berlaku bagi partai-partai yang baru berbadan hukum seperti Partai Idaman, Perindo, PSI, dan Partai Beringin Karya.

Keputusan partai lama tidak harus diverifikasi dinilai bisa menghemat anggaran pemilu. Berdasarkan hitungan Pansus, anggaran verifikasi yang bisa dihemat mencapai Rp 500 miliar. "Ini signifikan untuk hemat biaya pemilu. Tadi sudah dihitung Pansus. Bisa hemat Rp 500 miliar. Karena anggaran untuk verifikasi semua partai diajukan KPU lebih dari Rp 500 miliar," ujarnya.

Anggota Pansus RUU Pemilu, Yandri Susanto menambahkan, Pemerintah dan DPR juga menyepakati penambahan 15 kursi DPR RI. Sebanyak 13 daerah mendapatkan jatah kursi tambahan atas pertimbangan sejumlah hal. Salah satunya adalah Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Kaltara mendapatkan jatah tiga kursi sesuai dengan jumlah kursi minimum dalam satu daerah pemilihan. 

Sementara, empat daerah lainnya mendapatkan jatah dua kursi, yakni Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Papua, dan Lampung. "Pendekatannya jumlah penduduk dan luasan wilayah," kata politisi PAN ini.

Ditambahkan Yandri, adapun daerah yang akan mendapatkan alokasi satu kursi tambahan, yani Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, saat itu pemerintah belum mempertimbangkan tingkat kemahalan kursi. "Kami mencermati ya proses jumlah kursi itu. Pada posisi yang lalu memang tidak memperhitungkan tingkat kemahalan," ujar Tjahjo di senayan, kemarin.

Mengenai beban anggaran, Tjahjo mengatakan berkisar Rp 2 miliar per anggota. Sehingga penambahan 15 anggota DPR akan memakan sekitar Rp 30 miliar. Namun, mahal atau tidaknya anggaran tersebut menurutnya tak bisa hanya diukur menggunakan uang.
Keputusan menambah 15 kursi tersebut menurutnya sudah merupakan solusi yang paling adil. "Ini win-win  solution lah. Semuanya, Pemerintah dan DPR, kita semua sama-sama," ujarnya. (nas)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar