Kamis, 11 Mei 2017

Ternyata Sudah 12 Tahun Warga Pekon Sukapura Perjuangkan Status Tanah

LAMBAR - Menindaklanjuti inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang akan memediasi dengan akan mengajak duduk bersama masyarakat Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, terkait belum adanya kepastian legalitas status tanah sepetempat yang disebutkan masuk dalam register (kawasan).
Akhirnya masyarakat setempat buka suara terhadap upaya yang dilkukan selama ini dalam mempertahankan status tanah Pekon Sukapura adalah untuk masyarakat yang diberikan Presiden RI Pertama Ir Soekarno.
Disampaikan utusan masyarakat dan tim sembilan Pekon Sukapura Erik Dirgahayu, kepada koran ini,masyarakat Sukapura  menyambut baik dengan itikad baik atas kebijakan DPRD Lambar untuk membantu memfasilitasi atau kengawal agar konflik status tanah disukapura segera selesai, agar masyarakat tidak resah terkait ketidak pastian status tanah setempat yang luasnya  309 hektar tersebut.  
Dimana dipaparkannya, Sudah hampir 12 tahun masyarakat sukapuran melalui Tim Sembilan yang terhimpun dari tokoh masyarakat menyampaikan pengaduan berkas dokumen tentang transigrasi Biro Rekontruksi Nasional (BRN) Sukapura, yang ditempatkan oleh Ir Sukarno 1952 silam.
Namun sampai saat ini status tanah di Sukapura masih kawasan. Sehingga muncul pertanyaan apakah penempatan BRN oleh Soekarno dikatakan legal atau tidak, karena sampai sekarang masyarakat Sukapura tidak mempunyai kepastian hukum terkait penempatan dan hak milik tanah secara yurudis, formal oleh Soekarno. "12 tahun lalu tim 9 pernah menyampikan beberapa dokumen ke Pemerintah pusat namum sampai saat ini tidak ada tanggapan dan kepastian hukum yang jelas," terangnya.
Dan terkait itu, upaya yang sekarang sedang dilakukan, penyampaikan beberapa dokumen resmi kepemerintah Provinsi yang langsung ditanggapi oleh Wakil Gubernur Bahtiar Basri.
Dimana kata Erik dalam hal itu Bahtiar mengatakan saat ini pemerintah provinsi akan berupaya keras mencarikan solusi dengan mencarikan lahan penganti. Yang biayanya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Tidak hanya sampai disitu, tim pembantu 9 juga sudah melasanakan audiens langsung ke kementerian Lingkunagn Hidup, melalui direktorat penanganan koinfllik hutan dan tanah adat. Audiensi ke DPR RI melalui, sebagai staf ahli fraksi PDIP yakni Nikolas Dan direpon dengan mengatakan akan mempelajri lebih lanjut yang diampaikan oleh masyarakat Sukapura.
Tidak berhenti hanya disitu tim juga menyampaikan berkas ke rumah pribadi (Kediaman) presiden RI ke-V, Megawati Soekarno Putri, di jakarta melalui staf Paspamres kepada petugas terkait Yakub. 
Itu juga memperoleh respon dan diarahkan ke DPP PDIP diterima Staf DPP PDIP atasnama Rinto. Staf ahli tersebut mengatakan akan mengatarkan langsung dokumen resmi itu ke Megawati. Karena dokumen itu adalah dokumen yang sangat penting berkaitan dengan penempatan pada transmigran BRN oleh presiden Soekarno tahun 1952.
Dan terkahir  tim juga masuk ke sekretariat negara dan diterima oleh tim lapor Peporma agraria dimana tim itu akan menyampaikan dokumen dari Pekon Sukapura ke menteri transmigrasi juga akan langsung mengirim surat melalui web side lapor ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK).
Sehingga kata Erik kesimpulan hasil dari lapiran pengaduan tersebut masyarakat Pekon Sukapura berharap kepada pemerintah agar segera menuntaskan konflik antara masyarakat dan pemerintah,  masalah tanah di Sukapura berkait masalah statusnya.
Dan perlu digaris bawahi apapun hasil keputusan pemerintah masyarakat Pekon Sukapura akan tetap bertahan ditanah leluhur yang diwaris Bung Karno tersebut.
"Pesan, pidato mediang Bung Karno saat ke Sumberjaya 14 Nopember 1952, silam. Jalan 1000 mil-pun  harus dimulai dari langkah yang pertama," tutupnya. (Irw)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar