Kamis, 11 Mei 2017

Tahapan PBB Di Sumberjaya Berjalan Sesuai Prosedur Kerja

LAMBAR- Hingga memasuki pertengahan Mei, proses kegiatan tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB), untuk Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) petugas masih fokus dalam agenda pemulihan.Kasi Trantib setempat Ambron Manap, B.Sc., mendampingi Camat Muzakar, S.E., kepada koran editor tahapan pemulihan  tersebut memang merupakan jadwal kerja petugas yang dianjurkan pemkab lambar yang harus dijalankan hingga juni nanti.
Dimana adanya tahapan itu, agar pada saat penarikan PBB 2018 mendatang tidak ada lagi ditemukan kesalahan, ataupun kompline dari warga, seperti, adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhuatang (SPPT) ganda, begitu juga yang belum terdaftar agar didaftarkan dan berbagai lainnya terkait PBB tersebut sendiri.  
Namun, kata Busron, meski sekarang sedang dalam masah pemulihan tersebut, petugas pekon juga mulai melakukan penagihan, hal itu karena SPPT PBB, 2017 memang sudah terlebih dulu dibagikan. "Sesuai anjuran pemkab batas pemulihan bulan juni, jadi terkait itu saya berharap petugas ditingkat pekon agar memanfaatkan waktu yang tinggal sebentar lagi dengan berkerja lebih maksimal, terutama dalam melakukan pendataan," ajaknya.
Karena, katanya sesuai kesepakatan yang sudah dijalin antara kecamatan dan menjadi komitmen pekon, 30 agustus tahapan penarikan PBB selesai 100 persen alias lunas. "Untuk menjaga komitemen para peratin dal lurah, kepada pihak kecamatan maka kami anjurkan dalam tahapan PBB tersebut agar jangan dispelekan, karena itu merupakan kewajiban setiap warga negara yang memiliki aset kepada negara," desaknya.
Meskipun diakui Busron sejak lima tahun lalu, persisnya sejak dia ditugaskan sebagai kasi trantib dikecamatan itu, untuk empat pekon dan satu kelurahan di Kecamatan Sumberjaya dalam urusan PBB selalu tepat waktu, bahkan bisa dilunasi lebih awal dari batas tempo yang ditentukan pemerintah 30 september.
"Tahun ini jumah stor PBB dikecamatan ini mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini pertama karena penambahan Objek Pajak (OP), dan batas minimal pembayaran Rp15 ribu. Artinya yang tahun lalu misalnya Rp 7.000, atau Rp11. Ribu kini dirtakana menjadi Rp15 ribu,  dengan kisaran kenaikan secara menyeluruh sekitar Rp 3 juta," tandas Busron. (Irw)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar