Kamis, 11 Mei 2017

PR KPU Lampung Jelang Pilgub

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung tampaknya mesti kerja keras dalam menghadapi pilgub 2018 mendatang. Pasalnya, KPU Lampung diminta agar pelaksanaan pilgub 2018 mendatang bisa berjalan sesuai tahapan, atau jangan sampai molor seperti pengalaman pilgub sebelumnya.

Komisioner KPU RI< Hasyim Asy’ari mengingatkan KPU Lampung dapat melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur Lampung sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

“Pilgub yang lalu kan mundur. Pemugutan suara juga kan pada hari yang sama dengan pemilu 2014. Artinya untuk kedepan, kita berharap pengalam pilgub yang lalu ini tidak terjadi lagi. Artinya sesuai dengan tahapan,” ujarnya saat diwawan carai usai memimpin Rapat Koordinasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, belum lama ini.

Selain menjadwalkan sesuai tahapan, lanjut Hasyim, permasalahan yang harus menjadi sorotan oleh KPU Lampung adalah persoalan anggaran. Menurutnya, pengalaman mundurnya periode lalu adalah terletak dalam persoalan anggaran yang belum disetujui dan belu bisa dicairkan.

“Jadi jika tahu seperti ini pengalaman lima thum lalu tidak diulangi lagi, supaya pilkada kedepan berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Untuk itu, Hasyim mengatakan, pihaknya akan mengawal terkait permasalahan anggaran di KPU Lampung dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan pihak Presiden dan Kementrian.

Terkait tahapan pilkada, Hasyim menjelaskan, tahapan dan jadwal pilkada yang ditentutkan tersebut sebagai panduan bagi semua stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.

“Artinya tidak hanya KPU saja. Termasuk Pemda yang oleh undang-undang ditugaskan untuk mengurus pembiayaan pilkada,” jelasnya.

Lebih jauh Hasyim menyampaikan, pengalaman suksestori pilkada serentak 2015 dan 2017 harus menjadi pembelajaran penting bagi KPU Lampung.

“Kpu RI kita akan laporkan ke pusat dalam hal ini presiden dan kementrian.Dengan harapan bisa mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU daerah , jadi sesuai jalurnya. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” jelasnya

Hasyim mengungkapkan, pengalaman bagaimana menyelesaikan permasalahan pilkada dengan mekanisme yang baik pada pilkada-pilkada sebelumnya harus menjadi percontohan untuk daerah lain.

“Ini yang menjadi pembelajaran penting untuk dapat ditularkan pada pilguib Lampung besok
Dan juga pilkada kabupaten/kota yang berbarengan,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemilihan Gubernur Lampung 2018 sedikitnya akan menyedot anggaran Rp414 miliar.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh 276 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mematok 138 miliar. Dewan pun berharap Pemprov Lampung, KPU dan Bawaslu secepatnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar tahapan pilgub tak terganggu.

Demikian terungkap dari rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Lampung dengan KPU dan Bawaslu Lampung kemarin. Dalam rapat tersebut turut dipaparkan soal kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2018.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono membeberkan, total usulan anggaran KPU ke pemprov Rp 276 miliar. Dari total itu, pos anggaran yang paling banyak untuk honor penyelenggaran ad hoc yang mencapai Rp 120 miliar.

“Memang anggaran untuk membayar honor penyelenggara ad hoc seperti PPK dan PPS menghabiskan separuh anggaran yang diajukan. Setelah itu anggaran logistik, sosialisasi, dan bimtek,” kata Nanang seraya berharap agar NPHD bisa diteken bulan Mei ini.(cah).



Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar