Selasa, 09 Mei 2017

Pilgub Butuh 414 M, Dewan Oke NPHD Segera Diteken

BANADRALAMPUNG- Pemilihan Gubernur Lampung 2018 sedikitnya akan menyedot anggaran Rp414 miliar.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh 276 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mematok 138 miliar. Dewan pun berharap Pemprov Lampung, KPU dan Bawaslu secepatnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar tahapan pilgub tak terganggu.
Demikian terungkap dari rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Lampung dengan KPU dan Bawaslu Lampung kemarin. Dalam rapat tersebut turut dipaparkan soal kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2018.
Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono membeberkan, total usulan anggaran KPU ke pemprov Rp 276 miliar. Dari total itu, pos anggaran yang paling banyak untuk honor penyelenggaran ad hoc yang mencapai Rp 120 miliar.
“Memang anggaran untuk membayar honor penyelenggara ad hoc seperti PPK dan PPS menghabiskan separuh anggaran yang diajukan. Setelah itu anggaran logistik, sosialisasi, dan bimtek,” kata Nanang seraya berharap agar NPHD bisa diteken bulan Mei ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan pihaknya membutuhkan angaran sebesar Rp138 miliar dengan tiga skema yakni dianggarkan melalui pergub, dianggarkan melalui APBD murni 2017 dan APBD murni 2018.
Menurutnya, Bawaslu sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp118 miliar. Namun, anggaran tersebut belum termasuk anggara Gakumdu, penambahan masa tugas, dan anggaran penyelesaian sengketa. “Makanya Rp138 miliar ini sudah ideal. Kami berharap Pemprov Lampung dapat merealisasikannya,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan, jika pihaknya akan terus mensupport dua lembaga tersebut dan mendorong pihak pemprov agar segera merealisasi penandatanganan NPHD tersebut pada bulan Mei ini.
“Kami juga berharap KPU dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, kita juga meminta agar Pemda dapat segera meneken NPHD. Maka, setelah ini akan kita sampaikan hasil laporan rapat ini ke pimpinan  dewan agar segera disampaikan ke Gubernur,” jelas Ririn. 
Sekretaris Komisi I Bambang Suryadi juga sependapat NPHD segera diteken agar tahapan pilgub tidak terganggu. Namun demikian Bambang masih membuka celah bila masih ada hal-hal yang harus disingkronkn agar pembiayaan pilgub benar-benar memadai. “Makanya kita sambil jalan tidak harus saklek yang ini. Semuanya masih bisa didiskusikan,” kata politisi PDOP ini.
Pandangan senada diungkapkan anggota Komisi I Suprapto bahwa melihat paparan KPU dan Bawaslu, masih banyak hal yang harus benar-benar diperhitungkan guna memastikan penyelenggara smpai tingkat terbawah bisa bekerja maksimal. “Misalnya soal honor petugas TPS, PPS, PL yang masih jauh dari ideal,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung ini.
Anggota Komisi I lainnya, Iman Santoso, Raden Ismail dan Apriliyati juga sependapat agar penandatangan NPHD secepatnya agar tidak menggangu tahapan pilgub. Mereka pung mengingatkan KPU dan Bawaslu agar dari dini memastikan pilgub berjalan lancar.
Semenata, RDP dari KU dihadiri langsung Ketua KPU Nanang Trenggono dan dua anggotanya Handy Mulyaningsih dan M Tio Aliansyah. Sedangkan Bawaslu Lampung hadir Fatikhatul Khoiriyah dan Nazaruddin Togaratu. (cah)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar