Senin, 15 Mei 2017

Penyaluran KUR Lampung Terbaik Kedua se-Sumatera

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menjadi provinsi terbaik kedua se-Sumatera dalam bidang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Desember 2016.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Untung Nugroho dalam sambutannya membuka acara Corporate Government Gathering (CGG) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung di Ballroom Swiss Bell Hotel Bandarlampung, Senin (15/5).

"Di Sumatera, penyaluran KUR di Provinsi Lampung berada pada urutan kedua setelah Provinsi Sumatera Utara," terang Nugroho.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Tahun 2017 sampai 31 Maret 2017, realisasi akad penyaluran KUR di wilayah Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp 125,7 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 4.347 debitur.

"Per Desember 2016, Provinsi Lampung masuk dalam sepuluh besar nasional untuk provinsi dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu berada pada urutan kesembilan dengan jumlah KUR yang disalurkan sebesar Rp 2,19 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 127.038 debitur," paparnya.

Mencermati triwulan pertama Tahun 2017 yang baru mencapai Rp 125,7 miliar itu, lanjut Nugroho, diperlukan usaha yang lebih dan sinergi dari berbagai pihak, yaitu instansi-instansi pemerintah daerah terkait, baik pemprov maupun pemkab/pemkot dengan industri jasa keuangan penyalur KUR.

"Dan juga OJK tentunya untuk dapat lebih meningkatkan penyaluran KUR sehingga lebih optimal dan dapat menyentuh seluruh pelaku usaha kecil dan mikro di Provinsi Lampung," ungkapnya.

Lebih lanjut, oleh karena itu, OJK mengharapkan partisipasi aktif dari peserta dalam diskusi dan saling berbagi informasi, pengetahuan serta pengalaman tentang pelaksanaan dari kebijakan program KUR di lapangan.

"Tentunya dengan semangat kebersamaan untuk memberikan solusi bagi kita agar KUR di Provinsi Lampung dapat tersalurkan secara optimal," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono mewakili Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo meminta kepada Bank Pelaksana KUR dan lembaga atau perusahaan penjamin agar dapat memanfaatkan Dana CSR untuk dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada calon debitur, sehingga menjadi bankable dan dapat mengakses dana KUR.

"Diharapkan dengan pertemuan CGG TPAKD Provinsi Lampung ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan dan pemahaman bersama sehingga penyaluran KUR di Provinsi Lampung bisa optimal," pungkasnya. (Cah).
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar