Selasa, 02 Mei 2017

Pengerjaan Kontaktor Bermasalah ,Memicu Terjadinya koropsi

LAMBAR-Selama tahun 2015-2016 kabupaten lampung barat, melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia pekerjaan kontruksi. Dari hasil temuan tersebut beberapa  problem yakni permasalahan proyek yang dilelang maupun melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten lambar.
Bahkan para penyedia pekerjaan konstruksi (kontraktor) tersebut seringkali melakukan pengerjaan dari pemerintah Kabupaten lambar. Akan tetapi berulang kali muncul permasalahan dilapangan hingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Perihal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut
Adanya kontraktor yang menjadi langganan proyek-proyek Pemkab lambar.
Sejak tahun 2012-2015 sampai 2016, berdasarkan monitoring dan kajian, ditemukan adanya beberapa  kontraktor yang sering mengerjakan proyek barang maupun konstruksi di Pemkab lambar  modus  yang sering digunakan untuk mengambil keuntungan lebih beraneka ragam. Sehingga perlu pengawasan oleh masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut.
Artinya akibat dari kecurangan tersebut adalah hasil pengerjaan yang tidak maksimal, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. Hal itu dapat dilihat pada proyek pemeliharaan yang dilakukan  terus menerus namun tidak pernah sesuai dengan spesifikasi serta keingingan masyarakat. Permasalahan yang terjadi juga diakibatkan oleh pemerintah melalui Dinas Bina Marga,yang tidak tegas dalam melakukan monitoring proyek-proyek tersebu
Pemerintah Kabupaten lambar harus lebih detail dalam memilih kontraktor dalam mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten  lambar. Jangan sampai publik menilai bahwa ada unsur kesengajaan antara Pemkab Lambar,dengan kontraktor untuk memainkan suatu proyek pemerintahan. Apalagi, jika dikemudian hari ditemukan bahwa proyek-proyek pemerintah dikerjakan oleh rekanan yang punya relasi dan kekerabatan dengan pejabat di eksekutif maupun legislative
Koordinator FKPPM Kecamatan SUMBERJAYA Anton Hilman, S.Si menyampaikan hal tersebut kepada Koran ini,  bahwa pihaknya meminta Dinas PU Lampung Barat untuk menjelaskan bagian manakah dari tugu tersebut yang mahal sehingga membuat anggaran yang dihabiskan totalnya mencapai Rp3.282.000.000,- (3,28 miliar lebih) 
Anton pun membandingkannya dengan anggaran di APBPekon beberapa pekon di kecamatan Sumberjaya. 
Untuk tahun 2016 lalu, APBPekon Sukapura  adalah sekitar  820jt, Pekon Sukajaya 830juta dan Sindangpagar 832juta dan Simpangsari 850juta, jadi total APBPekon keempat pekon tersebut sekitar 3,3miliar.
Artinya total anggaran membangun 2 tugu tersebut hampir sama dengan APBPekon untuk 4 pekon selama setahun dengan jumlah total masyarakatnya 4 pekon tersebut sekitar 12.000 jiwa.
Dewan perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan juga harus ikut mengawasi proyek-proyek yang dibuat oleh eksekutif agar tepat sasaran serta sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak sPemerintah Kabupaten lambar harus memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang dari tahun ketahun
Polres dan kejaksaan juga harus ikut menindaklanjuti  temuan dan kejanggalan dilapangan yang proyek asal-asalan terkait dengan munculnya kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan oleh para kontraktor tersebut.
Untuk itu dia menghimbau pihak-pihak yang mengerti tentang hal ini untuk bisa memberikan penilaian wajar atau kah tidak wajar anggaran untuk 2 tugu tersebut, yang mencapai 3,28 miliar lebih.
FKPPM sendiri berencana untuk mengkaji, menganalisa Tugu Soekarno dan Gerbang Kota Liwa  tersebut terkait dengan anggaran yang mencapai 1,5miliar, dan 1,78miliar dengan meminta bantuan dari pihak perguruan tinggi. "Kawan-kawan mahasiswa asal Sumberjaya di Bandar Lampung berencana untuk mengkaji proyek ini yang di DPA Dinas PU 2016 itu namanya Penataan Pertigaan Tugusari Sumberjaya 1,5 miliar dan Pembangunan Gerbang Perkotaan 1,782 miliar, dan luar biasa anggarannya jika dibandingkan dengan hasilnya.
Anton menambahkan,untuk menyelamat uang Negara ada di inspektorat ,bukan malah jadi kepanjangan tangan untuk nego kolusi dan koropsi.semua pekerjaan kalau inspektoratnya bagus dan cerdas kerjanya,ketika ada penyimpangan akan ketahuan dan harus dikembalikan kenegara juga rekanan diberisansi.tetapi,uang Negara selamat kembali masuk kas oknum inspektorat dan bos-bos itu ,tutup anton.(Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar