Rabu, 31 Mei 2017

Pengawasan Desa Lemah, Ketua Komisi 1 Harus Tegas

LAMBAR-Pengawasan dalam menggunakan  anggaran dana desa (ADD) disetiap desa/pekon .Inspektorat Kabupaten lampung barat (Lambar).kekurangan jumlah auditor, sehingga kesulitan mengawasi penggunaan alokasi , anggaran dana desa (ADD) di seluruh desa yang berjumlah 131 pekon lima kelurah, 15 kecamatan  yang tersebar dikabupaten lampung barat (Lambar)..
Ktua komisi 1 DPRD  Kabupaten lampung barat (Lambar) Acep Tangi Junaidi, menjelaskan saat ini pihaknya seharusnya inspektorat harus tegas paling tidak untuk mengepaluasi bantuan pusat artinya anggaran dana desa (ADD) disetiap pekon/kelurahan yang ada di 15 kecamatan .Proyek tersebut banyak kejanggalan dilapangan “kita harus selamatkan uang Negara “. Masyarakat tidak tau apakah itu anggaran dana desa ataupun hibah dari pusat.peratin /lurah harus bertanggung jawab .ucapnya.
Untuk anggaran  dana desa (ADD)dari anggaran pusat, kecamatan yang mengawasi. Tapi alokasi dana desa (ADD) dari anggaran daerah, Inspektorat memiliki kewajiban monitoring dan pembinaan. Itupun setiap tahunnya tidak mampu menjangkau 131 pekon ,lima kelurahan di 15 kecamatan.
Maka Inspektorat menerapkan kebijakan pengawasan berbasis resiko. Artinya, desa mana saja yang rawan penyimpangan, akan didatangi. Semisal tahun lalu sebuah desa sudah diperiksa dan ternyata tidak ada pelanggaran, maka tahun ini Inspektorat akan berganti memeriksa desa lain. Begitu seterusnya, sehingga tidak memungkinkan per desa diperiksa rutin tiap tahun. Dengan kondisi tersebut, ia berharap fungsi kecamatan sebagai pembina desa, bisa berjalan optimal.
Sampai periode 2016, laporan baik dimuat dikoran Inspektorat Kabupaten lambar.tidak tegas  . seharusnya lansung diperiksa sejauh mana kebenarannya seperti apa kegiatanya dilapangan ,sampai saat ini belum ada peratin /lurah yang bermasalah ,kantetapi pekerjaan dilapangan yang menggunakan angaran dana desa (ADD) tidak sesuai dilapangan .
Acep menambahkan meski kecamatan sebagai garda terdepan, tapi Inspektorat tidak akan tinggal diam harus tegas .Begitu ada masalah menonjol, Inspektorat selaku kepanjangan tangan Bupati tetap akan turun. Memang pengawasan berjenjang, sesuai sumber dananya. Ketika anggaran dari propinsi turun , Inspektorat lambar yang berwenang mengawasi. Kalau dana pusat, biasanya Badan pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang lebih berperan.
Lek Gimin, seorang warga di Kecamatan balikbukit,menilai pengawasan pemakaian anggaran di desa masih lemah. Apalagi mudah dijumpai struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipilih atas dasar hubungan kerabat atau pendukungnya kepala desa/lurah.
Sedangkan sepak terjang kecamatan terbatas. Kerap pula muncul rasa sungkan, jika harus menindak tegas desa. Maka ia mendorong partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan, sehingga mau peduli terhadap pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa. (Irw)

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar