Selasa, 23 Mei 2017

Pemkab Lambar Teken MoU dengan Kemenkes RI

LAMBAR- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat Nirlan SH Menerima Kedatangan Tim Visitasi Program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Di Kabupaten Lampung Barat  Tahun 2017 sekaligus penandatangan Nota Kesepahaman dengan Kementrian Kesehatan RI terkait WKDS, di Ruang Rapat Sekincau Selasa 23/05 serta di hadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembagunan  Ir. Nata Djudin Amran, Asisten III Bidang Administrasi Umum Akmal Abdul Nasir SH serta kepala OPD Pemkab Lambar dan Tim Visitasi WKDS Kemenkes RI, Dokter Spesialis, Anggota Tim Visitasi WKDS Kemenkes RI, Pendamping Tim Visitasi WKDS Dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
Dalam sambutanya Sekdakab Lambar Nirlan SH menyampaikan Sebuah Pepatah Klasik Mengatakan bersama RSUD Alimuddin Umar atau sebelum ini bernama RSUD Liwa adalah badan layanan umum daerah milik Pemkab Lambar yang dibangun melalui dana bantuan Asian Development Bank (ADB) III, pada tahun 1997-1998 dan diresmikan penggunaannnya pada tanggal 28 November 1998.
Sejak mulai digunakan hingga saat ini, RSUD Liwa merupakan fasilitas pelayanan rujukan yang mengampu wilayah kabupaten Lambar dan Kabupaten Pesisir Barat serta sebagian wilayah Kabupaten OKU Selatan Propinsi Sumatera Selatan, dan sebagai ucapan terimakasih atas jasa-jasa bapak alimuddin umar atas upayanya memprakarsai pembentukan Kabupaten Lampung Barat serta mengenang ketokohan beliau, maka melalui Keputusan Nomor: B/418/KPTS/01/2015 tentang penamaan gedung dan asset milik pemerintah daerah saya menetapkan RSUD Liwa berubah nama menjadi RSUD Alimuddin Umar. “Saya sangat mendukung penuh berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat di kabupaten Lambar, dimana salah satunya adalah melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dokter spesialis., pada tahun 2006-2008 misalnya Pemkab Lambar telah menganggarkan beasiswa untuk program pendidikan Dokter Empat Spesialis Dasar, Yakni Spesialis Bedah, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak Dan Spesialis Kebidanan Dan Penyakit Kandungan”, Paparnya.
Sementara itu dalam sambutanya Ketua Perkumpulan Obstetri Dan  Ginekologi Indonesia (POGI)  Provinsi Lampung Dr. Zulkarnain Husein, Sp.OG menyampaikan WDKS Tahap bertahap merupakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah Spsialis Obgin Spsialis Anak Dan Spesialis Anastesi.
Di jelaskanya Kemenkes sudah melakukan visitasi dari tahun 2016 yang lalu  terkait usulan-usulan di daerah untuk pembangunan RS tentunya yang di rokemendasi  oleh Kemkes tidak semuanya terekomendasi tentunya akan melalui pertimbangan yang matang dan bertahap.
Menurutnya untuk di kabupaten sendiri persyaratan untuk kerja dokter spesialis di daerah adalah hak dokter mendapatkan SIP dari Pemda seperti fasilitas Rumah dan Tambahan insentif sesuai dengan kemampuan daerah itu sendiri selain dari gaji dari kemenkes. (Irw)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar