Selasa, 09 Mei 2017

Pelatihan Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017


LAMBAR- Kabupaten Lampung Barat yang di gelar Oleh Bagian Organisasi Setdakab Lambar dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Drs. Muhammad Mansolihi di hadiri oleh Kepala OPD Di Lingkungan Pemkab Lambar, Narasumber Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Lampung dan peserta sebanyak 40 orang dari masing- masing OPD di Ruang Rapat Kenghatun BPKD Lambar,,(09/05).
Staf Ahli Bidang Administrasi Umum Drs. Muhammad Mansolihi menyampaikan seiring dengan perkembangan dan tuntutan reformasi yang bergulir, birokrasi itu merupakan inisiator, motivator dan juga sekaligus sebagai pelaku reformasi itu sendiri yang didasari bahwa dalam rangka upaya pencapaian tuntutan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Saat ini masih banyak ditemukan berbagai keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, baik yang disampaikan secara lisan, maupun yang tertulis melalui media massa. Hal ini tentunya bisa menimbulkan dampak terhadap citra aparatur pemerintah yang kurang baik, oleh karena itu pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, mangingat fungsi utama pemerintah dalam hal ini adalah untuk melayani masyarakat.
Sehubungan dengan hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, menyusun pedoman umum survei kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, yakni  pertama, bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan kedua, untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan cara menilai melalui penyusunan survei kepuasan masyarakat.
“Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, serta mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public”, Jelasnya.
Pemerintah telah Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  Survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
“Diharapkan seluruh OPD yang melakukan pelayanan publik wajib menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan bagi standar pelayanannya. Sebagai petugas pelayanan publik juga harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dalam penyusunannya melibatkan stakeholder, sehingga sop tidak menyulitkan stakeholder dan sesuai dengan kemampuannya”, terusnya.
Kemudian,  saat ini masih ditemui keluhan-keluhan dan kritikan dari masyarakat baik melalui media massa maupun laporan langsung hal ini terlihat dari sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, jangka waktu penyelesaian pelayanan yang tidak pasti, serta sikap dan perilaku petugas/aparatur yang kurang profesional.  “Diera reformasi dan globalisasi saat ini terjadi perubahan lingkungan strategis dan paradigma, tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan tersebut semakin dirasakan penting oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dibidang pelayanan publik perlu diambil langkah-langkah solusi pemecahan masalahnya antara lain melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat”, tutupnya.
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat, Pirwan,SE.MM dalam laporannya menyampaikan  dasar hukum dari kegiatan tersebut adalah Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik , Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/37/KPTS/07/2017 Tentang Panitia, Narasumber, Moderator Dan Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada pada setiap organisasi perangkat daerah. “Narasumber, yang akan menyajikan bahan paparan pada kegiatan dimaksud berasal dari badan pengembagan sumber daya manusia”, Ungkapnya (Irw)




Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar