Minggu, 28 Mei 2017

Nursyahbana Dukung Dewan Penerima Suap Bertanggung Jawab

Tanggamus- Anggota DPRD Tanggamus Nursyahbana mendukung permintaan Majelis Hakim Minanoer Rahman dalam sidang Bambang Kurniawan agar anggota dewan penerima suap juga bertanggungjawab secara pidana. 

"Kalau itu dinyatakan sudah masuk ranahnya hukum dan sesuai fakta persidangan silakan saja, kalau katanya semua menerima harus bertanggungjawab. Namun bedakan antara penerima yang menyerahkan uang dengan penerima yang tidak serahkan dana ke KPK," ujar Nursyahbana saat dihubungi melalui via ponselnya, Selasa (23/5)

Pada sidang vonis Bambang, Majelis Hakim menyatakan anggota DPRD Tanggamus menerima empat kali uang sebagai bentuk gratifikasi. Pertama, terkait pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kedua, uang dari para kepala satuan kerja perangkat dinas (SKPD) sebagai syarat pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ketiga, uang-uang yang diterima dari Kepala BKD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keempat, uang ketok palu karena permintaan dari tim lobi. 

Menurut Majelis Hakim para anggota dewan baru melaporkan adanya pemberian uang terkait KUA-PPAS, lalu RAPBD, dan permintaan ke para kepala SKPD setahun setelah pemberian diterima. Maka itu termasuk menikmati suap karena sesuai aturan maksimal 30 hari hitungan hari kerja. Dan jika lewat dari masa itu maka harus bertanggungjawab secara pidana. 

Namun menurut Nursyahbana hal itu bukan perkara utama, sebab yang diadukan adalah uang pengesahan APBD 2016 dan itu sudah dilakukan berdasarkan tenggat waktu sesuai aturan. Apabila hakim menilai tiga penerimaan masuk ke perkara utama maka kesaksian anggota dewan lebih banyak yang bisa dimasukkan ke perkara utama. 

"Masalah-masalah itu bukan perkara utama, kalau mau semuanya diusut, silakan. Semua kesaksian saya dari fakta persidangan dibongkar," jelas Nursyahbana. 

Ia mengaku sudah bersaksi tiap tahun memerima uang dari Bambang, apapun bentuknya dari uang ketok palu sampai uang lain-lain. Ada juga bagian jatah dua persen dari setoran para rekanan 20 persen yang diterima Bambang. Hal itu juga semestinya masuk ke perkara utama. Iti harus dipertanggungjawabkan siapa yang memberi dan siapa yang menerima.

"Kalau mau disuruh dipertanggungjawabkan semuanya ditindak, bukan cuma kesaksian yang ecek-ecek saja," tegas Nursyahbana.  

Nursyahbana juga menilai contoh pengakuan yang tergolong ecek-ecek adalah keterangan anggota Badan Anggaran (Banggar) yang meminta uang ke kepala SKPD. Itu bukan perkara utama, dan status para kepala SKPD tersebut hanya saksi yang meringankan terdakwa bukan saksi kunci. Namun oleh hakim dimasukkan ke perkara utama.

"Silakan kroscek ke Nuzul, sebab dia sudah bersaksi tidak pernah minta-minta, apakah pengakuan seperti dari Jonsen Vanisa benar atau tidak, kalau bisa dibuktikan silakan, tidak boleh hanya sekedar pengakuan saja," ujar Nursyahbana. 

Ia menambahkan, apabila dilanjutkan perkara ini maka bakal beberkan semua hal tentang anggaran, selanjutnya tinggal dipilah mana yang merugikan negara mana yang tidak. Apabila itu merugikan negara langsung saja ada pertanggungjawaban begitu juga sebaliknya. 

"Saya siap buktikan dan  mendukung pengungkapan hal-hal lainnya yang merugikan negara, di situ diusut siapa yang melakukannya," kata Nursyahbana. 

Sementara itu Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, secara tidak langsung mempersilakan pengusutan perkara ke tahap selanjutnya. 

"Kita harus menghormati putusan tersebut yang merupakan kewenangan penuh hakim untuk menjatuhkan vonis setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang," katanya. 

Sedangkan anggota DPRD lainnya yakni Nuzul Irsan memilih tidak berkomentar. "No coment, itu nantinya jadi keputusan KPK, bagaimana keputusannya lihat saja nanti," katanya. (Ham). 


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar