Sabtu, 06 Mei 2017

Menyoroti Kinerja Inspektorat Pengawasan Desa Lemah, Inspektorat Beri Ketegasan.

LAMBAR-LSM ,Tekat Ri.Zohari ,mendamping ktua umum Bahrin Ayup SH ,angkat bicara dikoran ini (6/5).mempertanyakan kinerja pihak Inspektorat kabupaten lambar dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. Salah satunya mengenai laporan dugaan penyimpangan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di sejumlah Desa yang ada di kabupaten lambar.
Pasalnya Bendehara LSM Tekat ,Zohari, mengatakan, bahwa pihaknya mempertanyakan prfesionalisme kerja yang dilakukan oleh Inspektorat lambar. Sebab selama ini, kata dia, inspektorat lambar tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibanya secara maksimal oleh sebab itu banyak pekerjaan ADD yang selama ini tidak sesuai dengan bestek yang dianggarkan pemerintah pusat khususnya dilapangan .
”Untuk diketahui bahwa masih adanya laporan terkait dengan dugaan anggaran dana desa  ADD. Dan itu juga terjadi di beberapa desa,” ungkapnya, saat ditemui wartawan .Inspektorat Kabupaten lampung barat (Lambar) sehingga kesulitan mengawasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang lansung dikirim kerekening masing-masing desa .
Untuk dana desa dari anggaran pusat, kecamatan yang mengawasi. Tapi alokasi dana desa (ADD) dari anggaran daerah, Inspektorat memiliki kewajiban monitoring dan pembinaan.sejauh mana anggaran dana tersebut yang terbangun
Maka Inspektorat menerapkan kebijakan pengawasan berbasis resiko. Artinya, desa mana saja yang rawan penyimpangan, akan didatangi. Semisal tahun lalu sebuah desa sudah diperiksa dan ternyata tidak ada pelanggaran, maka tahun ini Inspektorat akan berganti memeriksa desa lain. Begitu seterusnya, sehingga tidak memungkinkan per desa diperiksa rutin tiap tahun. Dengan kondisi tersebut, ia berharap fungsi kecamatan sebagai pembina desa, bisa berjalan optimal.
Sampai periode Juni 2016, baru muncul aduan  desa, diduga menyimpangkan anggaran kepada Inspektorat Kabupaten. lambar. Seharusnya Kebenaran seperti apa, timnya masih mengumpulkan bahan keterangan.
Zohari menambahkan , meski kecamatan sebagai garda terdepan, tapi Inspektorat tidak akan tinggal diam.
Begitu ada masalah menonjol, Inspektorat selaku kepanjangan tangan untuk  pengawasan berjenjang, sesuai sumber dananya. Ketika anggaran dari pusat maupun propinsi , Inspektorat yang berwenang mengawasi. Kalau dana pusat, biasanya Badan pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang lebih berperan.
Dayat, seorang warga di Kecamatan,menilai pengawasan pemakaian anggaran di desa masih lemah. Apalagi mudah dijumpai struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dipilih atas dasar hubungan kerabat atau pendukungnya kepala desa.
Sedangkan sepak terjang kecamatan terbatas. Kerap pula muncul rasa sungkan, jika harus menindak tegas desa. Maka ia mendorong partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan, sehingga mau peduli terhadap pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa tutup dayat(Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar