Selasa, 09 Mei 2017

LBH Bandarlampung Desak IAIN Stop Praktek Pungli

Bandarlampung- Masih ingatkah anda soal diskusi publik beberapa waktu lalu di sekretariat LBH Bandarlampung? Diskusi antara mahasiswa Universitas Islam Negeri(UIN) sebelelumnya IAIN Raden Intan Lampung, rektorat, akademisi dan Kejaksaan Tinggi Lampung yang mensoal potensi Pungli di pembangunan masjid UIN. 

Didiskusi itu membahas semua persoalan di UIN terlebih soal dana pembangunan masjid, namun Rektor Moh. Mukri absen kala itu.

Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi mengatakan, pasca digelar berbagai aksi penolakan kebijakan rektorat dan duskusi tersebut, pihaknya menyurati Rektor UIN Lampung. 

"Namun belum ada tanggapan," kata Alian, Selasa(09/05/2017).

Dalam surat yang dilayangkan LBH Bandarlampung, pointnya meminta pada rektorat agar yang mengatasnakan Infak dibanderol itu tidak dibernarkan dalam aturan mahasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa UKT pembiayaannya semua sudah ada di jalur itu. 

"Enggak boleh lagi mahasiswa UKT dipungut biasa,". 

"Harapan kita surat kita ditanggapi di kebijakan baru(penerimaan mahasiswa baru) dan wisuda," ujarnya.

Ia berujar, LBH Bandarlampung ke depan akan melihat dampak dari surat tersebut, apakah nantinya akan dihapuskan dugaan Pungli berkedok sumbangan pembangunan masjid(Infak)? 

"Apakah tidak," ujarnya.

Jika pihak rektorat masih 'keukeh' meminta Infak pembangunan masjid dengan nominal minimal Rp 500 ribu kata Alian, berarti tidak ada iktikad baik dari Rektroat UIN.

"Jadi sumbangan jangan ada paksaaan, ada nominal," tegasnya.

Dalam waktu dekat UIN Lampung melakukan penerimaan mahasiswa baru, LBH kata Alian akan terus memantau penerimaan mahasiswa baru, apakah tetap dimintai Infak dengan nominal atau tidak, LBH kata Alian siap menerima laporan dari mahasiswa baru yang dimintain Infak dengan paksaan(dengan nominal).

"Kawan-kawan kalo ada yang dapat info tolong kabari ke kami," ucapnya.

Ia mengatakan, jika kebijakan rektor masih sama, meminta Infak pada mahasiswanya dengan nominal, maka LBH Bandarlampung akan menyurati Ombudsman Lampung, Kementrian Agama Jakarta, Pemprov Lampung dan aparat penegak hukum.
"Dan kita surati ke Presiden sebagai langkah hukum. Namun kita tunggu respon, kita lihat peneriamaan baru ini," tukasnya. (Rilis)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar