Sabtu, 06 Mei 2017

Ketua Komisi I DPRD Lambar Memintak Kaji Penyaluran Dana Desa Harus Tepat Sasaran

LAMBAR-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten lampung barat (Lambar) Acep Tangi Junaidi.kembali mengingatkan  seluruh Kepala Desa untuk menggunakan dana desa secara tepat serta mengikuti aturan mulai dari perencanaan hingga realisasinya. Kita perlu mengetahui bagaimana dana desa telah disalurkan, pengawasan dan kesiapan desa dalam mengelolanya, karena penyaluran dana desa di 2016 kembali disalurkan dan akan diperiksa  sejauh mana realisasinya dipekon-pekon .“Kenaikan ADD tentu harus kita sambut baik, terlepas dari itu semua, kita juga memiliki tantangan yang lebih berat khususnya dalam pengelolaan adminstrasi dan keuangan. Dalam hal ini, pengawasan harus lebih diperketat,” kata ketua komisi 1 DPRD kabupaten lampung barat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten lampung barat (Lambar) dari politis golkar ini, mempertanyakan teknis penyaluran, pengelolaan dan pengawasan dana desa dilambar artinya segala sesuwatu komisi 1 yang membidanginya harus tau dan jelas ,dimana selama ini banyak diabaikan walupun ada hering karna selama ini heiring bisa dihitung yang hadir dari SKPD .(tidak semuanya yang Hadir)
Ketua Komisi I DPRD Kesel,Acep, mengatakan sesuai tugas dan fungsi komisi I maka ingin mengetahui mengkaji penyaluran dana desa yang anggaran per desa hampir mencapai Rp1 milyar. Tahun ini sebanyak 159 milyar untuk 131 pekon .
"Kita perlu mengetahui bagaimana dana desa telah disalurkan, pengawasan dan kesiapan desa dalam mengelolanya, karena penyaluran dana desa di 2016 kembali disalurkan dan akan diperiksa BPK," ujar acep politis pertai golkar.
Acep mengatakan, meski penyaluran dan pengelolaan dana desa di daerah/Pekon, khususnya di Kabupaten lambar berlangsung cukup lancar, namun pembenahan harus dilakukan.
Selain itu, seluruh Kades dituntut untuk menggunakan ADD sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mulai dari proses perencanaan yang melibatkan masyarakat, pemanfaatan anggaran, hingga pada proses laporan pertanggungjawaban.

Lebih lanjut ia mengatakan, Mendes PDTT juga telah menghimbau seluruh pihak desa untuk membuat baleho yang memuat seluruh rencana penggunaan dan hingga realisasinya dan dibublikasikan. Dengan begini, masyarakat diharapkan dapat aktif mengawasi penyaluran dana desa guna mencegah kemungkinan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Kades atau Aparat Desa lainnya.

Terkait pemasangan baliho, Acep mengakui, telah melakukan apa yang telah di intruksikan jauh sebelumnya. Seperti contoh di era kepemimpinan Bupati Drs Hi Mukhalis Basri ,Ia menyebutkan telah memasang baliho /plang kegiatan sesuai arahan Bupati, yang mana desa diminta untuk mengelola keuangan dengan pola manajemen Masjid yang bersifat transparan.“Mengenai intruksi pemasangan baleho oleh Mendes PDTT, jauh sebelumnya sudah kita lakukan, namun masih terdapat beberapa desa yang belum melakukannya,” tuturnya.
Dengan peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal ,dan transmigrasi rebublik indonesi Nomor 4 tahun 2017.tentang perubahan atas peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioitas penggunaan dana desa .untuk mendukung keberhasilan program prioritas kementerian desa , pembangunan daerah tertinggal .dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ,kedepan, ia mengharapakan kepada pihak desa agar ikut mematuhi aturan, apalagi intruksi tersebut telah diatur di Kementrian. Hal ini nantinya tentu akan dipertegas dalam peraturan bupati (Perbup). Jika tidak diindahkan maka akan menjadi sebuah pelanggaran dan tentunya akan diberikan sanksi. (Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar