Rabu, 03 Mei 2017

Komisi IX DPR RI Diminta Perjuangkan Kesejahteraan Perawat

BANDARLAMPUNG - Kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI ke Provinsi Lampung, ditunggu - tunggu perawat Kabupaten / kota di Lampung, yang saat ini gaji mereka masih jauh dari pekerjaan yang ditanggung.

Puluhan Perawat dari Kabupaten / Kota di Lampung menyampaikan aspirasinya kepada Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di ruang Abung Pemprov Lampung, Selasa (2/5).

Salah satu perawat, Sulistiono  yang bertugas di Lampung Timur mengungkapkan minimnya gaji perawat 200 Ribu perbulan, dengan pengabdian lebih dari 5 tahun.

"Saya sudah mengabdi selama 10 tahun, dari pemda sementara enggak dapet, Saya tenaga sukarela dulu pernah dapet uang intensif 200 ribu perbulan, dan sekarang penghasilan dari puskesmas enggak bisa diharapkan jadi saya dapat rezeki dari yang lainnya," ungkap Sulistiono.

Meski gajinya kecil  dan tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya , kata Sulistiono, pihaknya sangat menggeluti pekerjaannya sebagai perawat, karena mendapatkan kepuasaan tersendiri bisa membantu orang yang sedang sakit.

"Sukanya bisa membantu orang yang sedang sakit walaupun penghasilan hanya cukup buat beli pulsa aja, dan kesusahaan dan jam kerja nya 3 shift pagi siang malem, namun kami merasakan kepuasan bisa menolong orang," aku dia.

Sehingga dengan kehadiran Komisi IX dirinya mengharapkan kesejahteraan perawat agar bisa diperjuangkan.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menanggapi keluhan sejumlah perawat terkait kesejahteraan perawat dan minimnya gaji perawat para Tenaga Kerja Sukarela akan memperjuangkan masih perawat.

"Kalau kita liat masalah ini dengan gaji kecil,  tenaga kerja sukarela merupakan perbudakan di zaman modern, dengan pendapatan minim, kerjanya sama dengan pegawai lain (yang sudah PNS) dan di Undang Undang tenaga kerja, yang bekerja dia layak  mendapatkan upah minimum UMR dan saya berharap ditiadakan TKS ini," jelasnya.

Pihaknya sudah meminta kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI agar pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada Pemda, untuk ditiadakan TKS, atau mengangkat mereka sebagai tenaga honorer.

"Ini harus dikurangi juga jurusan perawat, karena suplainya nanti kalau tidak dikurangi, maka over kapasitas," jelasnya. (Cah).
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar