Senin, 22 Mei 2017

Geruduk Kantor DPRD, Pedagang Rumbia Minta Kejelasan Pembangunan Pasar

Lampung Tengah- Ratusan pedagang pasar Rumbia, Kecamatan Rumbia Lamteng, sambangi kantor Dewan Perwakikan Rakyat Daerah  setempat, 22/5/2017. Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi terkait polemik pembangunan pasar tersebut.

Diketahui dalam orasinya, para pedagang meminta Pemkab Lamteng dan DPRD ‎agar memberikan teguran keras kepada PT. SBM selaku pengembang pasar Rumbia yang semena-mena dan kerap mengintimidasi para pedagang dengan alasan yang tidak masuk akal.‎
Selain itu, ratusan pedagang ini juga mempertanyakan ‎masalah rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III terkait pemberhentian sementara renovasi pembangunan pasar Rumbia.

Yang mana kata pedagang, rekomendasi itu telah diabaikan pihak pengembang dan pembanguna tetap berlanjut."Kami minta ketegasan dari DPRD dan juga Pemkab untuk menyelsaikan permasalahan ini,"kata Sri Ratu perwakilan pedagang pasar.

Sementara menyikapi hal ini, Ketua DPRD Lamteng Hi. A. Junaidi Sunardi beserta jajarannya langsung melakukan mediasi. Politisi Golkar ini mengatakan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.

"Kami DPRD Lamteng melalui Komisi II akan memanggil PT. SBM selaku pengembang pasar besok (hari ini-red). Pihak-pihak terkait akan kita dudukan satu meja untuk mencari jalan keluarnya dengan kepala dingin. Hasil keputusan rapat juga harus disetujui bersama agar persoalan ini klear tanpa merugikan salah-satu pihak,"tukasnya.

Sementara itu disisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah, mengaku tak pernah memberikan rekomendasi penambahan pembangunan dan los di bekas tempat penampungan sementara (TPS) pedagang di areal Pasar Rumbia. Padahal, proses pembangunannya sudah dilakukan.

Untuk itu, legislatif berharap pihak pengembang yakni PT Sai Bumi Mandiri (SBM) untuk menghentikan sementara proses pembangunan pasar terbesar di wilayah timur Lamteng itu hingga rekomendasi diberikan. Dewan mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah hal iti dianggap penting karena jika tidak maka proses pembangunan menjadi ilegal.

Anggota Komisi III, Ahmad Mukadam Saleh, mendampingi Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi, menyatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima surat pembangunan penambahan lahan di bekas TPS untuk kios dan los. Menurutnya, adapun surat yang sudah direkomendasikan terkait pembangunan Pasar Rumbia, terkecuali lahan bekas TPS.

"Sebelum ada rekomendasi dewan kami berharap pembangunan (kios dan los) di areal bekas TPS untuk dihentikan. Karena rekomendasi harus dari eksekutif (Pemkab Lamteng) dan legislatif bagian dari pemerintahan," kata Achmad Mukadam Saleh yang dibenarkan Ketua DPRD Achmad Junaidi Sunardi.

Polemik pembangunan Pasar Rumbia mencuat sejak awal revitalisasi kawasan perekonomian itu sejak 2016 lalu. Pasalnya, harga yang ditawarkan PT SBM kepada pedagang untuk toko, kios, dan los dianggap terlalu tinggi. Akibatnya, sejumlah pedagang memilih bertahan dan menolak menampati tempat yang baru.

Susilo, perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Rumbia mengatakan, mereka menolak untuk menempati lokasi yang telah disediakan dengan alasan pengembang tidak menghiraukan permintaan pedagang terkait penyesuaian harga toko, kios, dan los. Karena lanjutnya, proses lainnya pun dianggap tak berpihak kepada mereka.

"Proses pencicilan pembayaran toko pun terlalu berbelit karena harus melalui bank yang ditunjuk pengembang sendiri, selain itu, data yang digunakan bukan dari UPTD (Pasar Rumbia), tetapi data mereka sendiri. Pengembang juga lebih mengedepankan pedagang dari luar daerah daripada pedagang lama,” jelas Susilo.

Ratu, pedagang lainnya berharap, ada solusi dari Pemkab Lamteng untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Rumbia. Jika permasalahan yang dihadapi mereka tak kunjung diberikan jalan keluar, ia mengatakan akan bertahan di TPS untuk berjualan bersama sejumlah pedagang lainnya.

Sememtara Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto mengaku tak tahu persis terkait perjanjian antara Pemkab Lamteng dan pengembang terkait pembangunan Pasar Rumbia. Ia menilai, jika memang tidak sesuai kesepakatan maka pembangunan itu harus dihentikan sementara waktu karena akan melangggar peraturan jika dipaksakan.

"Rekomendasi awalnya seperti apa. Kalau memang tidak termasuk areal itu (eks TPS) maka harus dihentikan dulu pembangunannya. Tapi kalau memang sudah ada di dalamnya, ya dilanjutkan. Kita ini membangun harus sesuai peraturan yang dibuat," kata Loekman Djoyosoemarto.

Ia sendiri menyangkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Adi Erlansyah, selaku ketua tim koordinasi dan kerjasama daerah (TKKSD) yang tak bisa menjelaskan persoalan itu kepada wartawan."Harusnya sebagai pejabat bisa dong memberikan informasi, jangan alergi," ujar wabup.(san/asa)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar