Rabu, 10 Mei 2017

DKPP Rehabilitasi Ketua Panwaslu Kabupaten Mesuji

Jakarta, DKPP - Hari ini, Rabu (10/5) DewanKehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)merehabilitasi Apri Susanto selaku ketua Panwaslu Mesuji. Apri diadukan oleh  Donny Tri Istiqomah dkk selaku kuasa hukum dari Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak pasangan calon nomor urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Mesuji. 

Pasalnya, dia dinilai Pengadu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana berupa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif Nomor 003/BawasluLA.06/PM.06.02/XII/2016 olehPaslon Khamami kepada Bawaslu Provinsi Lampung. 

Berdasarkan Pasal 30 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016.“Berdasarkan Perbawaslu Nomor 13 Tahun2016 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye. Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi. Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian,” tutur Nur Hidayat Sardini yang membacakan putusan terhadap perkara nomor 75/DKPP-PKE-VI/2017.

Dalam pertimbangan putusan, disebutkan bahwa hasil kajian Panwaslu Kabupaten Mesuji menemukan fakta bahwa laporan Zainuddin Nomor 03/Bawaslu-LA.06/PM.06.02/XII/2016 disampaikan 55 (lima puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara dan hanya terjadi di 1 (satu) kecamatan, sehingga unsur pelanggaran TSM tidak terpenuhi.Karena itu, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu yang tidak meneruskan laporan a quo kepada Bawaslu Provinsi Lampung bukanlah tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teradu telah menangani dan menindaklanjuti Laporan Zainuddin sesuaidengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2016, Nomor 01Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan sejalan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Teradu terbukti tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu Apri Susanto selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” ucap Nur Hidayat Sardini dalam sidang putusan DKPP yang bertempat di ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin 14 Jakpus. (nas).


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar