Sabtu, 06 Mei 2017

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lambar Kembali Mendapat Sorotan.

LAMBAR-Banyaknya beberapa proyek yang bermasah dan laporan dinas pekerjaan umum (PU) kabupaten lampung barat (Lambar) dinilai tidak konsisten alias tidak ada tanggapan dari dinas PU lambar, salah satu diantaranya yakni Proyek –proyek yang bermasalah seperti,pembangunan tugu sokarno disimpang tebu kelurahan tugusari yang menghabiskan dana milyaran dan pembuatan tugu gerbang masuk kota liwa dipekon sekuting yang menghabiskan dana milyaran yang mengkerut dana APBD tahun 2016.yang sangat hasilnya tidak memuaskan  
Bagaimana tidak, pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak bisa berjalan karena keengganan pemkab lambar  dalam mengeksekusi dana yang sudah dianggarkan. dalam memilih kontraktor yang terbaik untuk mengerjakan proyek pembangunan tersebut.anggota DPRD lambar Asep Tangi Junaidi ,mengkhawatirkan apa yang terjadi di tahun 2016, kembali terjadi di tahun ini. Di mana SKPD terkait yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) masih lamban dalam penyerapan anggaran. ”Jangan sampai anggaran di APBD kembali ke pusat, alangkah baiknya jika Dinas PU jangan tinggal diam masalah-masalah dilapngan  
Dikatakan bahwa jika terjadi kegagalan dalam pembangunan proyek yang disalahkan adalah kontraktor. Namun, alangkah naifnya jika kontraktor selalu yang disalahkan, tanpa ada evaluasi dari Dinas PU.
Asep menambahkan,Seharusnya ULP harus memilih kontraktor sesuai dengan kemampuannya, bukan karena murahnya pengadaan proyek. Tapi lebih kepada kualitas, serta pengawasan juga lebih intens dilakukan Dinas PU terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Sehingga terjadi sinergi yang bagus, sampai di mana progres pembangunannya, kataanya.
Angota DPRD lambar meminta pemkab tidak lalai, dan jangan ada lagi proyek pembanguan menjadi terhalang karena masih rendahnya serapan anggaran. ”Mari di sisa waktu yang ada, kita kejar pembangunan agar bisa dirasakan oleh masyarakat lambar.
Asep mengimbau kepada seluruh kepala SKPD Pemkab untuk maksimal dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah diagendakan sebelumnya. Untuk menghindari dampak hukum, para pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran agar mengikuti aturan yang ada.”Tak usah takut, ikuti aturan  yang ada. Maka tidak akan tersangkut kasus hukum,”
Dikatakan Asep, sebelum memulai kegiatan, pemegang anggaran diharapkan memasang niat tidak akan korupsi, kolusi, nepotisme. Selain kegiatan yang dilakukan juga harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Dengan niat yang tulus dan mengikuti aturan main yang ada,asep yakin, para pimpinan SKPD tak akan tersangkut kasus hukum.
Takut dipenjara. Takut dipidana, karena salah menggunakan anggaran dan khawatir menggunakan anggaran yang dapat melibatkan para pejabat dalam kasus atau tindak pidana korupsi sehingga ada kemungkinan jabatan mereka dicopot, menjadi salah satu alasan masih rendahnya penyerapan anggaran dalam APBD. Kondisi ini juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia ketakutan pada kriminalisasi pejabat dalam penggunaan anggaran.
Sayangnya, beberapa kali awak media ini mencoba menemui Kepala Dinas PU,  ir.Ansari .namun yang bersangkutan tidak ada ditempat.
Anehnya, walaupun sudah diketahui jika proyek tersebut bermasalah, namun Dinas PU melalui Kepala Dinas bersama Kepala bidang Bina Marga  Mia Miranda banyak alasan susah dikonfermasi masih sibuk(Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar