Kamis, 11 Mei 2017

Desak Tegur DKP

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso meminta Gubenur M.Ridho Ficardo menegur Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) M.Ilyas Hayani Muda. Pasalnya, pihaknya khawatir dana alokasi khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp 10 miliar tidak bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dermaga Jeti Lempasing.
“Terkait triwulan ini, terancam dana DAK 10 miliar untuk DKP tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan pada 31 Mei 2017 harus ada penyerapan anggaran,” ujar anggota Fraksi PAN DPRD Lampung ini.
Joko mengatakan DAK itu sudah dianggarkan untuk DKP dalam pengembangan wisata yaitu pengembangan perpanjangan Dermaga Jeti Lempasing yang dapat dipergunakan sebagai akses menuju ke tempat pariwisata Pahawang  melalui dermaga tersebut. Namun anggaran tersebut terancam disebabkan belum dilakukan uji kelayakan oleh pihak DKP.
“Ada beberapa alasan tidak adanya rekomendasi dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dan Daerah (TP4D),” katanya.
Karena itu tambah Joko, TP4D juga harus ada kajian lebih dahulu. Sebelum proyek dilaksanakan harus duduk bersama TP4D. “Disini TP4D meminta harus ada studi kelayakan terlebih dahulu sistem. Padahal waktu sudah mepet,” tambahnya.

Ketua BM PAN ini, menyaranakan Gubernur harus melakukan teguran. Sebab, setiap rencana pembangunan jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini. “Tentunya untuk mendapatkan dana DAK, setiap SKPD sudah menyusun-nya, ini sayang dana yang sudah ada harus dikembalikan lagi, karena 10 miliar itu besar. Susah carinya. Mengingat konsen Gubenur permudah pariwisata tapi ini tidak dilakukan dengan baik oleh bawahannya.” tandasnya. (cah)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar