Selasa, 16 Mei 2017

//Dari Unjuk Rasa Protes Penembakan di Jatiagung dan Warga Jabung//

Polda Klaim Mestinya Diapresiasi, Dewan Agendakan Hearing
Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Lampung (Germalla) kemarin menggelar aksi di depan kantor DPRD Lampung dan Mapolda Lampung. Mereka menuntut pengusutan kematian Ridho Aures beserta dua rekannya, Faisal dan Afrizal terduga bandar narkoba yang ditembak mati anggota Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung

Salah satu perwakilan pendemo, Resmen Khadafi mengatakan kematian mahasiswa semester akhir Universitas Bandar Lampung (UBL) itu terkesan janggal.  Polda Lampung telah bertindak represif, sehingga berujung meninggalnya Ridho beserta dua rekannya, Faisal dan Afrizal. Polda Lampung katanya, terindikasi melakukan pembohongan publik dan main hakim sendiri. Penyebabnya, karena ketiga tersangka masih dalam kondisi hidup dan terborgol ketika diamankan polisi. Ketiganya juga tidak memberikan perlawanan, sehingga seharusnya tidak ada alasan, untuk menembak mati ketiganya.

“Atas dasar itu kami menuntut agar Kapolda Lampung beserta Dir Narkoba segera mundur dari jabatannya, sekaligus mendesak agar anggota yang melakukan penembakan harus diproses secara hukum,” katanya ketika diterima Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Lampung, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Pattimura mengatakan pihaknya setelah menerima pengaduan dan sejumlah dokumen yang menyangkut penembakan tersebut segera menindalanjuti. Menurutnya, dalam waktu dekat DPRD melalui Komisi I akan menggagendakan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Polda untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Anggota Komisi I Suprapto tadi malam menambahkan pihaknya melalui pimpinan dewan telah mengundang Polda Lampung terkait pengaduan masyarakat tersebut.

“Benar kami sudah buat surat ke Polda.  Kami berharap Pak Dir Narkoba dan Pak Dir Reskrimum besok hari kamis bisa hadir di Komisi I.  Kami ingin mendapatan informasi yang lengkap dan berimbang setelah mendapat informasi dari LBH Bandarlampung yang mendampingi keluarga korban dalam perkara penembakan di Jatiagung dan warga Jabung,” kata ketua Fraksi PAN DPRD Lampung ini.

Terpisah, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Sulistyaningsih, menegaskan, namanya unjuk rasa pasti ada tuntutan dan tujuan. Namun dia mempertanyakan apa kesalahan Kapolda Lampung, hingga sampai serius sekali massa meminta mencopotnya dari jabatan kapolda.

“Ya namanya unras. Pasti ada tuntutan dan tujuan. Sebenarnya apa yang menjadi kesalahan kapolda sampai begitu seriusnya,” kata Sulistyaningsih.

Mestinya, kata Sulis, mahasiswa harus berfikir jernih didasari ilmiah. Kebijakan kapolda yang tegas memberantas narkoba mestinya diapresiasi. “Ingat modus operandi pelaku kejahatan semakin canggih. Jangan sampai kita terutama generasi muda dan mahasiswa jadi korban. Mestinya kebijakan kapolda harus diapresiasi,” harapnya.

Sementara itu, massa Gemmala juga demo ke Polda dan menggelar sholat gaib di halaman depan Polda Lampung. Salah seorang peserta perwakilan Gemmala, Zerdinal Pratama mengatakan aksi unjuk rasa solidaritas terkait dugaan perbuatan sewenang-wenang oleh Dir Narkoba Polda Lampung dan disinyalir terdapat indikasi pembohongan publik serta pelanggaran HAM berat telah oleh jajaran Polda Lampung dengan menembak mati tiga warga dan mahasiswa di Lampung. Gemmala menuntut atas pelanggaran HAM serta tindakan refresif yang dilakukan oleh kepolisian itu.

Gerakan mahasiswa dan masyarakat Lampung menuntut atas tindakan yang dilakukan oleh pihak subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung, yang berakibat jatuhnya korban meninggal Faisal, Ridho dan Afrizal di Jalan Durian, Desa Jati Mulyo, Jati Agung Lampung Selatan, Selasa  (09/05) lalu.

Tindakan represif yang dilakukan merupakan bentuk dari pelanggaran Hukum serta HAM, polisi tidak menjalankan tugas mengacu pada perkapolri Nomor 8 tahun 2009 pasal 17,16,13 ayat 1 ,pasal 12 ayat 3 dan 4 ,pasal 11 ayat 1 huruf a,g dan J serta menegasikan UUD 1945 dan UU HAM sebagai landasan Hukum yang terlegitimasikan,” kata Zerdinal

Harusnya, kata Zerdinal, kepolisian bisa memberikan rasa nyaman bagi setiap warganya serta bisa memberikan perlindungan bagi setiap orang, bukan malah menjelma menjadi lembaga yang menakutkan bagi masyarakat Lampung khususnya.

“Kami meragukan kapasitas serta profesionalitas Subdit II Ditresnarkoba Polda Lampung serta menyayangkan berita “hoax” Kapolda Lampung pada saat konfrensi pers dengan beberapa awak media, maka dari itu kami mengecam serta menuntut tindakan represif tersebut,” katanya.

Menurut Zerdinal, Gemmala menuntut Polda Lampung meminta maaf dan mengklarifikasi melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat Lampung dan kepada pihak keluarga korban. Mendesak kapolri mengganti Kapolda dan Dirnarkoba Polda Lampung, dan pelaku penembakan dihukum seadil-adilnya. (cah)


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar