Minggu, 21 Mei 2017

Anggaran Pilgub Oke Dua Tahap

DPRD Lampung siap mensupport penganggaran Pilgub 2018 mendatang. Pilgub yang setidaknya menyedot anggaran 414 miliar itu direncanakan akan dianggarkan dengan mekanisme dua tahap.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi mengatakan, anggaran pilgub nanti akan dianggarkan dua tahap, baik itu untuk KPU dan Bawaslu. "Untuk KPU, pertama sudah di APBD Murni 2017 sebesar Rp 44 miliar. Tahap selanjutnya nanti di APBD Murni 2018," jelasnya saat ditemui di Kantor DPD PDIP Lampung, Minggu (21/5).

Menurutnya, dana pilgub untuk KPU Rp 44 miliar tersebut sudah cukup untuk membiayai tahapan pilkada sampai Desember 2017. "Jadi di APBD Perubahan 2017 nanti tidaka ada anggaran untuk KPU. Tapi nanti akan dianggarkan di APBD Murni 2018," terangnya.

Sementara itu, lanjut Bambang, untuk anggaran kebutuhan Bawaslu akan dianggarkan dua tahap, di APBD Perubahan 2017 dan APBD  Murni 2018.  "Nah kalau untuk Bawaslu ini di APBD Murni 2017 ini belum masuk. Nanti akan kita masukkan di APBD Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018," tukasnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP Lampung ini menyampaikan, pihaknya juga segera melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka hearing terkait penganggaran Pilgub 2018 mendatang.

"Kemarin kan sudah dengan KPU dan Bawaslu. Mungkin minggu depan kita juga akan hearing dengan pemda untuk membahas kesiapan pilgub," tukasnya.

Sebelumnya diketahui, pemilihan Gubernur Lampung 2018 sedikitnya akan menyedot anggaran Rp414 miliar.Komisi Pemilihan Umum (KPU) butuh 276 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mematok 138 miliar. Dewan pun berharap Pemprov Lampung, KPU dan Bawaslu secepatnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) agar tahapan pilgub tak terganggu.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono membeberkan, total usulananggaran KPU ke pemprov Rp 276 miliar. Dari total itu, pos anggaran yang paling banyak untuk honor penyelenggaran ad hoc yang mencapai Rp 120 miliar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan pihaknya membutuhkan angaran sebesar Rp138 miliar dengan tiga skema yakni dianggarkan melalui pergub, dianggarkan melalui APBD murni 2017 dan APBD murni 2018.

Menurutnya, Bawaslu sebelumnya mengusulkan anggaran sebesar Rp118 miliar. Namun, anggaran tersebut belum termasuk anggara Gakumdu, penambahan masa tugas, dan anggaran penyelesaian sengketa.

“Makanya Rp138 miliar ini sudah ideal. Kami berharap Pemprov Lampung dapat merealisasikannya,” ucapnya.

Terpisah, KPU optimis partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilgub 2018 mendatang akan lebih baik. Menurut Komisioner KPU Provinsi Lampung, Handy Mulyaningsih, hal tersebut dapat dilihat dari 34 % masyarakat Lampung sudah tahu bakal akan ada pilgub tahun 2018 mendatang, berdasarkan hasil survei Rakata Institute beberapa waktu lalu.

"Bukan 66% nya yang kita lihat. Tapi 34% sudah tahu itu yang harus dilihat. Meski KPU belum lakukan sosialisasi secara masif dan terstuktur tetapi masyarakat Lampung sudah tahu," ujarnya kemarin.

Handy juga menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas KPU untuk membuat serta menginformasikan pilgub Lampung baik hari H maupun mekanisme pemilihan.

"Juga, bagaimana menjadi pemilih cerdas, termasuk cerdas memahami peraturan dan menyikapi dinamika politik," ungkapnya.

Lanjut Handy, KPU juga ingin selalu bersama masyarakat membangun pilgub Lampung yang sukses dan beretika. Selain itu, lebih lanjut Handy menyampaikan, KPU juga ingin bersama masyarakat, parpol, calon-calon, perguruan tinggi, organisasi, bawaslu dan lembaga-lembaga lain seperti KIP, Ombudsman,  membangun pendidikan politik yang sehat melalui momentum pilgub. (Cah).


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar