Rabu, 31 Mei 2017

Acara Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus DPRD Terhadap LKPJ Bupati Pesisir Barat

PESIBAR- Rapat paripurna DPRD kabupaten pesisir barat(Pesbar),dengan agenda penyampaian laporan pansus terhadap LKPJ bupati pesisir barat akhir tahun anggaran 2016.
Bupati Pesisir Barat Dr.Drs.H.Agus Istiqlal, S.H.,M.H.mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1438 hijriyah "marhaban ya ramadhan", semoga ibadah puasa yang kita jalankan bisa membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kabupaten pesisir barat. selanjutnya bupati, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten pesisir barat pada tahun anggaran 2016 lalu, sehingga terjadi Check And Ballance  yang saling bersinergi antara legislatif dan eksekutif. demikian juga dengan seluruh komponen masyarakat serta Stakeholders pembangunan lainnya yang telah berperan secara aktif dalam rangka mewujudkan visi kabupaten pesisir barat yaitu menuju masyarakat yang madani, mandiri dan sejahtera .(31/5) yang bertempat di Gedung Wanita Krui .Hadir Dalam Acara Itu, Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat,wakil bupati  pesisir barat,unsur forkopimda kabupaten pesisir barat dan kabupaten lampung  barat,sekretaris daerah/staf ahli bupati/para asisten/inspektur/kepala badan/kepala dinas/sekretaris dprd/kepala kantor/kepala bagian dan para camat dilingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat.
 Pada kesempatan ini, Bupati jelaskan bahwa laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah   merupakan amanat yang telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. adapun hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, yakni,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah,laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Selanjutnya pada pasal 23 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007  telah mengatur bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. kemudian berdasarkan hasil pembahasan internal tersebut, DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,ungkapnya.
Berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kita pahami bersama bahwa rapat paripurna  DPRD yang diselenggarakan  pada hari ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007. selain itu, rapat paripurna DPRD yaang kita laksakan pada kesempatan ini bertujuan untuk mewujudkan  pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik,katanya.
Sebagaimana kita telah menyimak secara bersama-sama tentang penyampaian hasil laporan pansus DPRD terhadap LKPJ bupati yang disampaikan oleh juru bicara pansus tadi, maka bupati, selaku kepala daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas segala koreksi, kritik, saran dan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pansus DPRD demi terselenggarannya pemerintahan daerah yang lebih baik kedepan. selanjutnya kepada para kepala organisasi perangkat daerah, Bupati mengingatkan agar laporan yang disampaikan pansus DPRD ini menjadi arahan, petunjuk dan landasan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pada pelaksanaan pemerintahan daerah. sedangkan hasil rekomendasi yang telah disampaikan pansus DPRD tersebut, agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 yang saat ini sedang berjalan tutupnya (Irw)
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar