Selasa, 30 Mei 2017

129.910 SPPT Tanggamus Diterbitkan

Tanggamus- Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Tanggamus menerbitkan 129.910 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan untuk tahun ini. 

Menurut Kepala Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Suhartono, SPPT tahun ini sudah diterbitkan sekaligus sudah disebarkan ke kecamatan-kecamatan. "Sekarang untuk SPPT baru sudah terbit dan juga sudah dikirimkan ke kecamatan, kemudian disebarkan lagi ke pekon-pekon," ungkapnya, Selasa (29/5).

Ia mengakui memang pelunasan PBB tahun 2016 belum lunas 100 persen, namun karena sekarang ini jadwal SPPT PBB yang baru sudah harus diterbitkan maka tetap diterbitkan. Sedangkan untuk PBB tahun lalu tetap menjadi terhutang dan dikenakan denda tambahan dua persen setiap bulan keterlambatan. Maka yang tahun lalu tetap harus sesuai target sedangkan tahun ini tetap harus berjalan. 

Suhartono menambahkan dibanding tahun lalu ada penambahan SPPT. Jika tahun lalu diterbitkan 129.825 SPPT maka tahun ini 129.910 SPPT maka bertambah 85 SPPT baru. Kecamatan yang paling banyak menerima SPPT yakni Pugung dengan jumlah 14.994 SPPT, lalu Sumber Rejo 13.860 SPPT, Semaka 10.936 SPPT. Sedangkan yang paling sedikit Kec. Kelumbaya Barat 778 SPPT, lalu Bandar Negeri Semong 1.975 SPPT, dan Kelumbayan 2.476 SPPT. 

"Sekarang ini juga kami masih input data lagi maka jumlah SPPT baru masih bisa bertambah kalau hasil pendataan dari kecamatan bertambah," katanya pula. 

Suhartono juga mengatakan, semua lahan yang digunakan atas nama pribadi dan perusahaan memang dikenakan PBB baik itu lahan kosong, dimanfaatkan sampai ada bangunannya. Lokasi yang tidak dikenakan pajak hanya fasilitas umum dan tempat ibadah yang totalnya berjumlah 134.428 tempat. Kemudian dari SPPT tahun ini ditetapkan target nilai jual objek pajak (NJOP) totalnya Rp 1,938 miliar untuk bumi dan NJOP bangunan Rp 565,74 miliar untuk bagunan. Dan target PBB tahun ini Rp 1,682 miliar. 

"Memang dari segi angka target tersebut sangat kecil, sebab di Tanggamus masih menerapkan patokan standar nilai PBB paling rendah yakni Rp 2.000 untuk lahan dan ada bangunan sederhana di atasnya," ujarnya. 

Dalam hal ini Pemkab Tanggamus sebenarnya bisa saja menaikkan standar nilai PBB, yang dibarengi juga dengan penaikan NJOP karena sekarang pun masih menerapkan nilai terendah. Namun penaikan standar terendah pajak juga harus ada pertimbangan sebab percuma jika nilai dinaikan namun kesadaran tidak ada.

"Untuk itu Pemkab Tanggamus lebih memilih nilai pajak rendah demi meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB. Sebab kondisi yang selama ini meski nilai pajak rendah namun kesadaran sangat minim terbukti dari PBB tahun lalu sampai sekarang masih ada yang belum melunasi. Padahal sudah ada ketentuan kalau waktu jatuh tempo PBB pada 30 September setiap tahunnya," tukas Suhartono.  (Ham). 


Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar