Senin, 20 Februari 2017

Gubernur : Lampung Marketable Sebagai Daerah Tujuan Wisata Dan Investasi

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mengupayakan pembangunanya untuk kepentingan masyarakat Lampung, terutama dalam bidan pariwisata dan investasi.
Demikian disampaikan Gebernur Provinsi Lampung, M. Ridho Ficardo saat melakukan kunjungan di Bandara Raden Intan II dalam memantau kesiapan akhir atas perubahan menuju Bandara Internasional.
Menurutnya, sebagai daerah yang strategis Provinsi Lampung tentunya mempunyai nilai jual tersendiri dalam hal wisata dan investasi.
“Berdasarkan data yang kita peroleh dari management Bandara Changi Singapura didapatkan bahwa angka jumlah penumpang dari Pulau Sumatera tiga per empatnya berasal dari Lampung, ini sebuah fakta bahwa Lampung merupakan daerah yang "Marketable" bagi masyarakat Singapura untuk berwisata dan berinvestasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh M.Ridho Ficardo "kita memang terus membangun komunikasi dengan Singapura, bukanlah sesuatu yang berlebihan karena kita melihat Singapura sendiri merupakan barometer pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara, hal ini tentunya dapat menguatkan fungsi Bandara Raden Intan sebagai wahana konektivitas penghubung Lampung yang tidak hanya nasional tetapi regional Asia Tenggara maupun dunia internasional", ungkapnya.
Selain daripada itu Gubernur Lampung mengungkapkan "pembangunan Bandara Raden Intan sebagai pintu gerbang Sumatera tidak akan berhenti disini saja, karena jika melihat tinglat pertumbuhan  perkenomian saat ini dan prediksi lima hingga delapan tahun ke depan maka dirasa perlu diadakannya peningkatan pembangunan Raden Intan II, dimana Pemerintah Provinsi Lampung telah mempunyai Detail Engineering Design (DED) dimana luasan bandara akan terus kita tingkatkan termasuk panjang landasan, pengadaan minimal 3 gartabata, serta peningkatan daya tampung parkir yang saat ini telah mampu menampung 700-800 kendaraan roda empat, program perencanaan ini juga akan disinkronkan dengan program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan".
M.Ridho Ficardo secara tegas juga menyampaikan "pembangunan di Provinsi Lampung sudah terlalu lama stag-nya, kita akan kejar percepatan khususnya pembangunan konektifitas di Provinsi Lampung,  karena ini belum selesai namun ini dirasa cukup baik sebagai langkah awal, kedepan masih akan banyak improvisasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembenahan pelayanan bagi Masyarakat yang ada di Provinsi Lampung".tutupnya.
Turut hadir dalam mendampingi Gubernur Lampung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Imer Darius, Kadis Perhubungan Qodratul Ikhwan, Kepala Bandara Raden Intan II Satimin, serta para pejabat eselon dan pejabat dari Dinas Perhubungan Pemrov Lampung. (Rls)


Ombudsman Ingatkan Kada Terpilih Tidak Lupa Janji Politiknya

BANDARLAMPUNG – Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf mengingatkan kepada pasangan calon kepala daerah (paslonkada) yang terpilih tidak melupakan janji politiknya.
Mantan Komisioner Panwaslu Bandarlampun ini juga meminta kepada pasonkada terpilih untuk memperkuat pelayanan publik serta tidak melakukan Maladministrasi dalam pelayanan publik untuk masyarakat.
Lebih lanjut, Mas Nur – sapaan akrabnya – mengharapkan kepada paslonkada untuk dapat memerangi serta memberantas praktek pungli yang semakin marak di lapangan.
 “Penundaan berlarut, tidak melayani dan yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini yaitu pungutan liar (pungli) itu salah satu bentuknya,” jelasnya kepada awak media dalam Ekspose kinerja selama 2016  yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (20/2).


Terkait Penundaan Penetapan, KPU Tunggu Rekomendasi Panwas

BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesuji, Saiful Anwar mengatakan, penundaan penetapan pemenang Pilkada, atau penundaan pleno rekapitulasi suara memungkinkan jika KPU mendapatkan rekomendasi dari Panwas.
“Bisa saja kalau rekomenasi Panwas, kami mengikuti saja,” ujarnya via ponsel, Senin (20/2)..
Kendati demikian, menurutnya, sepanjang tidak ada rekoemendasi Panwas tahapan jalan terus. “Sepanjang tidak ada surat Panwas kami jalan terus,” kata dia.
Lanjutnya, Saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang akan digelar Rabu (22/2). “Agendanya rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten akan berlangsung di aula Pemda Mesuji,” jelasnya. 
Lebih jauh ia menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada jumlah suara yang berbeda dengan hasil scan C1 yang diunggah di web site KPU RI. “Hasil rekapitulasi di kecamatan tidak ada yang berbeda satu suara pun dari scan C1. Ada  beberapa kesalahan tetapi sifatnya adminsitrasi,” pungkasnya. 
Terpisah, Ketua Panwas Mesuji, Apri Susanto mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari tim Febrina – Adam terkait permintaan penundaan penetapan calon terpilih ini. “Kita belum terima suratnya, kita lihat dulu dasarnya, Panwas belum terima. Jika sudah menerima nanti kita kaji,” kata dia.
Lanjut Apri, dirinya malah memerptanyakan alasan penundaan penetapan paslonkada terpilih. Menurutnya, alasan penundaan juga harus kuat.
 “Tidak bisa surat saja, dasarnya apa? Kalau pun saksi tidak hadir dalam pleno penetapan calon terpilih, atau rekapitulasi perhitungan suara, tahapan tetap jalan. Karena ada form keberatan nanti, jika mereka tidak mau tandatangan bisa mengisi form tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Tim 11 DPP PDIP bakal menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses penanganan tersangka Khamami atas dugaan pidana pemilukada di Mesuji yang diklaim masih terhenti.
“Kami akan MK terkait peraturan pemilukada. Karena undang-undang pemilukada yang berlaku ini seperti apa. Kok, status tersangka masih bisa mengikuti pemilukada,” terang Koordinator Tim 11 DPP PDIP, Endro S Yahman via ponsel, Minggu (19/2).
Selain itu, lanjut Endro, pihaknya juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penundaan penetapan siapapun pemenangnya.
“Selain ke MK untuk menggugat undang-undangnya, kita juga meminta KPU, Bawaslu, dan Mendagri untuk melakukan pennundaan penetapan siapapun pemenangnya. Karena ini cacat secara hukum,” jelasnya.
Semua itu, lanjut Endro, akan dilakukannya setelah pleno yang dilakukan oleh KPU Mesuji yang kemungkinan akan dilaksanakan pada 22 Februari 2017..
“Nanti setelah pleno KPU, kalau nggak salah tanggal 22 atau 23. Karena kita belum menerima undangannya. Yang pasti kita akan mulai setelah pleno untuk gugat ke MK,” tukasnya.
Lebih lanjut, Endro juga menilai pihak kejaksaan dalam menangani proses tersangka Khamami atas dugaan pidana pemilu yng dilakukan pada acara pembelkalan linmas di Kecamatan Way Serdang, Mesuji pada 22 Desember 2016 lalu.
“Dan ini akan kita minta lagi untuk penyelesaiannya, karena merusak pemilkada yang demokratis,” ungkapnya.
Menurutnya, secara hukum, tersangka pidana pemilu ini menghasilkan pemilukada yang cacat hukum.
“Siapapun pemenangnya kami tetap akan meminta penundaan penetapan maupun pelantikan sampai status hukum ini jelas,” tandasnya. (cah)




Arinal Gagas Diskusi Lintas Parpol dan Fraksi DPRD

BANDARLAMPUNG - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar (PG) Lampung, Arinal Djunaidi menggagas adanya diskusi rutin lintas partai dan fraksi di DPRD Lampung maupun DPR RI dapil lampung.

Hal tersebut dikemukakannya saat menyambangi DPRD Lampung guna menjalin silaturahmi dengan para pimpinan beserta anggota DPRD Lampung lainnya, Senin (20/2).

Menurutnya, gagasan tersebut cukup penting dilaksanakan guna mencarikan solusi jalan keluar dalam menghadapi persoalan di Provinsi Lampung.

"Golkar juga mendorong agar seluruh anggota DPR-RI dan DPD-RI asal Lampung bisa duduk bersama untuk berdiskusi demi kemajuan pembangunan Lampung," ujarnya.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung ini mengatakan, hubungan antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (pemerintah daerah) adalah hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu sama lainnnya.

"Artinya didalam pembahasan anggaran, tidak bisa ditawar legislatif itu lebih baik kita giatkan bersama, artinya pemprov itu kan punya kemampuan terbatas, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembanguna yakni melalui APBD maupun APBN pusat," jelasnya.

Selain itu, Arinal juga mengharapkan sinergitas antara daerah tingkat dua dengan DPRD Provinsi lampung dal hal penganggaran untuk pembangunan infrakstruktur jalan.

"Jangan sampai adanya ketimpangan, antara yang diinginkna pemerintah provinsi dengan kabupaten. Agar pembangunan daerah lampung ini seksama, kita harapkan komunikasi tingkat 2 melalui DPRD. Harus didukung pembangunannya, ini yang dinamakan pembangunan secara utuh," tandasnya.

Menurut Arinal, dengan 18 anggota DPR RI dari daerah pemilihan lampung itu, rasanya bisa lebih mudah mendorong pembangunan ini. "Kalau ada persoalan diskusikan sama-sama. Eksekutif jangan berjalan sendiri, katanya,"tegasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan apa yang dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi politik lintas partai dan fraksi demi peningkatan sinergisitas pembangunan ke arah yang lebih maju.

"Kita harus bersama-sama membangun Lampung dengan memberikan masukan kepada Gubernur Lampung Bapak Ridho Ficardo agar pembangunan berjalan cepat menuju perubahan yang lebih baik,”harap Arinal.

Usai bertemu pimpinan Dewan, Arinal menggelar pertemuan dengan anggota Fraksi Golkar Lampung. Dia memberikan pengarahan agar anggota fraksinya mendukung pemerintah daerah dalam upaya pembangunan di Lampung.

“Fraksi Golkar harus bisa menjadi yang terdepan dalam mengawal program-program pembangunan dan menjadi problem solving dalam setiap masalah yang muncul,”kata Dia.

Arinal saat berkunjung ke kantor DPRD Lampung itu diterima oleh Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal yang didampingi tiga pimpinan Dewan lainnya : Patimura, Imer Dariyus, dan Ismet Roni. Arinal Djunaidi ditemani Toni Eka Candra, Mirzalie, Ririn Kuswantari, Taib Husen, Fx Siman dan Azwar Yacub. (cah).


Handoyo Kalah, Golkar Buang Badan

BANDARLAMPUNG – Partai Golkar (PG) Lampung terkesan buang badan atas kekalahan paslonkada yang diusungnya, Hanan A. Razak – Heri Wardoyo (Handoyo) pada pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu.

Kepada awak media, Ketua DPD I PG Lampung, Arinal Djunaidi mengaku tidak mau ambil pusing atas kekalahan paslonkada yang diusung partainya di pilkada Tulang Bawang (Tuba) tersebut.

Menurutnya, Golkar hanya sebagai partai pengusung tidak akan ikut-ikutan mengawal Handoyo jika melakukan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung ini menyerahkan sepenuhnya kepada tim pemenangan calon itu sendiri.

"Partaikan hanya mengusung saja, kalau ada calon yang kalah itu menjadi tanggunjawab tim pemenangan calonnya, bukan tanggungjawab partai pengusung lagi,"ungkap Arinal saat diwawancarai usai silaturahmi dengan pimpinan DPRD Lampung di Gedung DPRD Lampung, Senin (20/2).

Meswki Kalah di Tuba, Arinal tetap membeberkan kisi-kisinya dalam memenangkan jagoannya di empat kabupaten pilkada lainnya.

Dikatakannya, Partai Golkar adalah partai yang modern, professional, berpihak kepada rakyat. Selain itu, imbuhnya, Partai Golkar selalu bekerja secata profesional dengan program-program pro rakyat yang digulirkan.

"Tiada hari tanpa kerja, kerja dan kerja. Golkar bekerja enggak ada tanpa program, kerja-kerja itu kita berikan untuk rakyat, itu kuncinya,"kata dia.

Sementara, pengamat politik Universitas Lampung Robi Cahyadi mengungkapkan, Pilkada Lampung jilid dua, edisi 15 Februari 2017 lalu, terdapat 2 kejutan dari hasil hitung sementara scan C1 KPU. Pertama, kejutan di Pilkada Tulangbawang yakni tumbangnya petahana Handoyo, dan kejutan kedua kemenangan calon tunggal di Tubabar (Umar – Fauzi) dengan perolehan suara lebih dari 85% partisipasi pemilih.

"Sedangkan 3 daerah lain, Lambar, Mesuji, dan Pringsewu sesuai prediksi banyak orang,"ungkap Roby Cahyadi.

Sementara potensi konflik lanjut Roby, lebih besar akan terjadi di Mesuji jika melihat kasus-kasus sebelumnya.

"Konflik juga bisa terjado di Tuba, karena selisih suara sementara hasil scan C1, cukup tipis yakni 2,47 %, bila rekap hasil final oleh KPU Tuba selisih dibawah 1,5% , berpotensi gugatan di MK,”tandasnya. (cah).


Golkar Lampung Sambangi DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG – Sejumlah pengurus Partai Golkar (PG) Lampung menyambangi DPRD Lampung, Senin (20/2). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPD I PG Lampung, Arinal Djunaidi.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh unsur pimpinan DPRD Lampung dan anggota Fraksi PG DPRD Lampung.

Arinal Djunaidi menjelaskan kunjungan yang dilakukan ini untuk menjalin komunikasi politik lintas partai dan fraksi. Tujuannya membangun sinergisitas dalam upaya membangun Lampung ke arah yang lebih maju.

"Kita harus bersama-sama membangun Lampung. Kita harus memberi masukan kepada Gubernur agar pembangunan di Lampung berjalan cepat menuju perubahan yang lebih baik,"kata Arinal dalam pertemuan yang dihadiri semua pimpinan Dewan yakni Dedi Afrizal (ketua), Patimura, Imer Dariyus, Ismet Roni.

Pada pertemuan tersebut, Arinal didampingi oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tony Eka Candra beserta segenap anggota fraksi dan segenap jajaran pengurus DPD Golkar Lampung.

Arinal juga menggagas adanya diskusi lintas Partai dan fraksi yang rutin dilakukan. Sebab dengan diskusi semua persoalan daerah bisa dicarikan jalan keluar.

"Golkar juga mendorong agar seluruh anggota DPR-RI dan DPD-RI asal Lampung bisa duduk bersama untuk berdiskusi demi kemajuan Lampung," kata Arinal.

Usai pertemuan ini, Arinal menggelar pertemuan dengan anggota Fraksi DPRD Lampung di ruang fraksi Golkar DPRD setempat. Arinal memberikan pengarahan agar anggota fraksinya untuk mendukung pemerintah daerah dan pembangunan di Lampung.

"Fraksi Golkar harus bisa menjadi yang terdepan dalam mengawal program-program pembangunan dan menjadi problem solving dalam setiap masalah yang muncul," terang Arinal yang juga mantan Sekda Lampung ini.(Taufik)

Sementara, Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mengapresiasi atas kedatangan Ketua DPD PG Lampung ke DPRD Lampung.

"Dalam sejarah baru ini ada ketua partai datang ke DPRD Lampung," ungkap politisi PDIP Lampung ini, didampingi 4 Wakil Ketua DPRD Lampung. (cah).


Zainudin Lantik 148 Pejabat

Lampung Selatan – Bupati Kabupaten Lampung Selatan, DR. H. Zainudin Hasan kembali melantik sebanyak 148 pejabat esselon III dan IV. Pelantikan tersebut berlangsung di Lapangan Korpri Kalianda, lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Senin (20/2).
Sebanyak 146 pejabat esselon III dilantik sebagai pejabat administrator dan dua pejabat esselon IV sebagai pejabat pengawas berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 dan SK Nomor: 812.23/99/V.05/2017.
“12 orang diantaranya akan mengisi jabatan kepala bagian dari 17 Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkup Pemkab Lampung Selatan,” tutur Zainudin Hasan kepada Koran Editor usai kegiatan.
Orang nomor satu di Bumi Khagom Mufakat itu turut meberikan peringatan terhadap sejumlah pejabat yang telah dilantik agar dapat bekerja sesuai dengan instruksi Bupati.
“Akan kita evaluasi dalam tiga sampai dengan enam bulan kedepan, kalau tidak baik ya nanti akan saya ganti,” tegasnya.
“Selama 15 tahun saya mencalonkan diri sebagai Bupati hanya untuk merubah Lampung Selatan menjadi lebih baik lagi. Maka, saya harapkan para pejabat yang sudah dilantik dapat bekerja sebaik-baiknya,” sambung dia.
Diketahui, sebelumnya Bupati Lampung Selatan telah melantik sebanyak 63 Pejabat Esselon III dan IV. Seluruhnya membidangi keuangan di masing-masing Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) serta 17 Kecamatan. (Bram)


DPRD Minta Perusahaan di Lamteng Perbaharui Izin

LAMPUNG TENGAH - Komisi I DPRD Lampung Tengah, meminta perusahaan yang beroperasi di kabupaten tersebut untuk memperbaharui izin usaha mereka. Hal itu diperlukan dalam upaya pendataan dalam hal pendapatan daerah.

Ketua Komisi I, Rusliyanto, menyebutkan, ada sejumlah perusahaan besar yang izin usaha dan amdalnya telah habis. Untuk itu, pihaknya meminta kesadaran perusahaan supaya mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada.

"Datanya sudah kita dapat dari Satu Pintu (BPMPPT) perusahaan mana saja yang harus memperpanjang izin usahanya, jadi kita mohon kesadaran mereka. Ini juga akan sebagai bentuk keperdulian mereka kepada daerah," kata Rusliyanto, Senin (20/2).

Selain itu, Komisi I juga menyoroti surat dari Kementrian Agraria pusat terkait hak guna usaha (HGU) PT GGPC. Menurutnya, surat itu ditunjukkan kepada BPN provinsi lalu kepada BPN kabupaten. Isinya, tentang penyaluran CSR kepada masyrakat.

"Kita meminta tindak lanjut surat yang keluar pada Januari 2017 itu ditindaklanjuti, terkait sertifikat HGU PT GGPC yang keluar pada Desember 2016. Harapannya ya supaya penyaluran CSR itu bisa diberikan kepada warga," ujar Rusliyanto.

Karena berdasarkan pengaduan masyarakat marga Beliuk dan Subing, mereka tidak lagi pernah mendapatkan CSR dari PT GGPC sejak 2010 hingga 2016. Jika masalah itu tak lagi ditindaklanjuti maka dewan akan membawa permasalahan tersebut ke Kemenpan dan DPRD Provinsi Lampung.

Terkait pencabutan HGU PT GGPC, politisi PDIP itu menyatakan itu adalah urusan kementrian pusat."Kita hanya meminta HGU itu diselesaikan dulu kepada warga, kalau dicabutnya HGU atau tidak itu urusan pusat," ungkapnya.(san/asa)


HGU dan CSR PT. GGP Disoal

Gunung Sugih- Persoalan HGU dan CSR PT.  GGP terus bergulir,  Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Tengah mempertanyakan Surat yang dikeluarkan oleh BPN Pusat kepada BPN Wilayah Lampung terkait pemelitian CSR yang telah di keluarkan oleh perusahaan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Lamteng,  Rusliyanto mengatakan bahwa serat yang dikeluarkan oleh BPN pusat sudah di teruskan oleh BPN Wilayah Lampung kepada BPN Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penelitian CSR yang ada di GGP.
"Kita sengaja panggil BPN terkait HGU GGP dan Perpanjangan HGU di Kabupaten ini. Untuk persoalan HGU GGP mereka (BPN) sedang melakukan penelitian dari data yang sudah di keluarkan GGP. Ini yang menjadi permasalahan Masyarakat adat menanyakan tindak lanjut surat dari BPN Pusat itu, " ujar Rusli,  20/02/2017.
Ia menambahkan,  Komisi I akan mengawal persoalan HGU dan Ganti Rugi jalan tol di U 24 dan 25. Untuk ganti rugi di dua lokasi itu, pihaknya meminta supaya ganti ruginya di serahkan kepada pemkab Lamteng, dan tanam tumbuhnya di bayarkan ke GGP.
"Kami, minta suapaya ganti ruginya di serahkan kepada pemkab,  dan tanam tumbuhnya ke perusahan. Kami juga akan bertemu Gubernur terkait ganri rugi ini.  Dan kami juga akan bahas Penlok dengan Gubernur apakah di U 24 dan 25 atau bergeser, " terangnya.(san/asa)


DPRD Apresiasi Setahun Kinerja Mustafa - Loekman

Lampung Tengah - Satu tahun sudah pasangan Mustafa-Loekman Djojosoemarti memimpin Kabupaten Lampung Tengah, atau tepatnya tanggal 17 Februari sejak pasangan ini dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Lamteng.
Terkait kepemimpinan Mustafa-Loekman, Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga SE mengatakan pasangan ini telah banyak membuat terobosan baru yang mampu mengubah wajah Lampung Tengah kearah yang lebih baik.
Salah satu yang paling menonjol adalah program ronda malam. Menurutnya banyak daerah lain yang mengadopsi terobosan gemilang tersebut. Pasalnya ronda tak hanya mampu menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga bisa menjadi ajang silaturahmi antar warga.
Menurutnya Ronda Malam, yang galakan Bupati Mustafa, mampu menembus isu nasional, dan menjadi topik bahasan ketika ada perkumpul di pusat.
"Setiap ada pertemuan di pusat maka program unggulan dari Lamteng yang menjadi bahasan adalah ronda malam. Pak Mustafa selalu menjadi isu bahasan yang menarik dipusat karena berbagai keberhasilanya," jelas ketua DPC PDIP Lamteng.
Atas keberhasilan Mustafa, lanjut Natalis, dalam menggelontorkan program ronda malam, dan sudah menjadi topik Nasional tersebut.  Ada beberapa daerah yang akan mengikuti jejak pendekatan terhadap masyarakat melalui ronda malam.
Karena ronda malam yang digagas Bupati Lamteng, menjadi wadah pembauran antara pemimpin dan masyarakat, yang tidak ditemukan didaerah lain.
"Kegiatan ronda malam adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin terhadap masyarakatnya. Mustafa turun langsung bersama warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu ronda malam juga mampu menjaga keamanan, juga berdampak positif terhadap kerukukan masyrakat dengan saling  bersilaturah antar penduduk. Dan juga menjadi wahana silaturahmi antara pemimpin dan masyarkat," terangnya.
Politisi PDIP Lamteng ini menambahkan ronda malam, juga menjadi program jaring aspirasi dan deteksi dini dilingkungan masing-masing.
"Selain program ronda malam, keberhasil Dr Ir Mustafa, dalam mempin Lamteng, adalah dibagian pembangunan pisik," ujarnya.
J Natalis mengaku kagum dengan terobosan-terobosa yang dilakukan. Putra Terbaik Lamteng, asal Marga Anak Tuha tersebut. Yang mampu menjadi topik bahasan yang menarik untuk semua pihak.
"Pembangunan pasar-pasar yang menjadi central ekonomi mampu menggerakan sendi-sendi kehidupan. Dan berbagai terobosan lainya yang menurut kami PDIP, adalah luar biasa," kata Natalis lagi.
Oleh karena itu sebagai partai pengusung, kata Natlis pihaknya akan terus mengawal program-program Bupati Lamteng, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.
"Semoga pemimpin Lamteng, terus menelurkan karya dengan program-program gemilang, yang berujung pada situasi kondusif aman, nyaman dan sejaterah," pungkasnya. (san/asa)