Kamis, 23 Maret 2017

GRANAT Minta Komisi Yudisial Turun Tangan.

BANDARLAMPUNG - DPD GRANAT Provinsi Lampung meminta Komisi Yudisial (KY) turun tangan meneliti oknum hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada terdakwa kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjung Karang.

Sekretaris DPD GRANAT Lampung, Agus Bhakti Nugroho SH, MH mengatakan, vonis ringan menjadi suatu fenomena yang kerap terjadi, padahal pemerintah juga dengan tegas menginstruksikan memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

"Jangan sampai vonis ringan menjadi trend di kalangan hakim, seperti yang terjadi dalam putusan kasus narkotika yang melibatkan Sekda Tanggamus Non aktif Muchlis Basri, yang hanya divonis satu bulan penjara" gerahnya saat dimintai tanggapanya, Kamis (23/3)

Memberikan vonis ringan terhadap kasus narkotika menurutnya, tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan terindikasi terjadi aksi intervensi terhadap oknum hakim di PN kelas 1A Tanjungkarang.

"Pelaku tindak pidana narkotika seharusnya dihukum lebih lama, demi menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Selain itu, lanjutnya, penegak hukum harus konsisten dalam menegakkan supremasi hukum, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC GRANAT Kota Bandarlampung, Gindha Ansori SH, MH menambahkan, nurani hakim seperti mati bila memberikan vonis ringan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti, saksi dan fakta yang terungkap di persidangan. 

"Akibatnya, keputusan vonis ringan itu memunculkan dugaan, adanya praktik mafia peradilan dalam penetapan putusan kasus narkotika" ujarnya.

Ia melanjutkan, Walaupun di dalam UU 35 tahun 2009 tentang narkotika ada vonis rehabnya dipasal 103, tetapi tetap saja bahwa hukum ini seolah cidera dalam implementasinya.

"Untuk kasus ini kita dukung jaksa untuk banding, agar masyarakat tidak terluka rasa keadilannya, dan kedepan GRANAT akan berupaya terus untuk mendorong penyempurnaan regulasi khususnya UU narkotika ini, karena banyak celah dan interprestasinya kadang berdasarkan kepentingan." Pungkasnya.

Ini adalah peringatan bagi jaksa penuntut umum. Jangan tidak mengajukan banding jika putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan. Apalagi jika kasus yang dituntut adalah kasus yang menyangkut kepentingan publik. Jika terbukti tidak mengajukan banding, ancaman sanksi disiplin ada di depan mata.

"Bisa dikenakan hukuman sedang. Itu penundaan kenaikan pangkat" katanya.

Dalam hal JPU memilih untuk mengajukan banding dengan beberapa alasan. Pertama kata dia, JPU berkeyakinan bahwa kedua terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan primair Pasal 2.

Selain itu, putusan yang dikenakan terhadap terdakwa juga tidak sesuai dengan tuntutan, dan sudah menciderai "rasa keadilan masyarakat".

"Sebagai elemen masyarakat yang mengawal proses penegakkan hukum bidang Narkoba, maka DPD GRANAT Lampung akan melaporkan Hakim, Jaksa yang menangani perkara dimaksud ke Komisi Yudisial dan Jamwas di kejaksaan Agung" Pungkasnya (*/cah).

Puskesmas Kotaagung Barat Sediakan Ruang Khusus

Tanggamus- Puskesmas Kecamatan Kotaagung Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai program penunjang dalam bidang kesehatan.
Salah satunya rencana untuk menyediaan ruang khusus persalinan dan perawatan. Hal ini disampaikan Kepala Unit pelaksana teknis (UPT) Puskesmas Kotaagung Barat Heri Susanto.
Menurut dia,dengan adanya ruang bersalin di Puskesmas, ibu hamil tak perlu repot-repot untuk mencari tempat persalinan. Ibu hamil cukup datang ke Puskesmas dan tidak perlu menunggu berlama-lama karena akan langsung mendapatkan penanganan dari bidan.
"Saya sudah merencanakan untuk membuat ruang bersalin. Ibu hamil yang mau melahirkan, lebih baik dibawa ke Puskesmas.Karena akan langsung ditangani bidan dan tenaga medis. Setelah observasi selama 6 jam dan pasien dirasa sudah sehat maka boleh langsung pulang," kata Heri, kamis (23/3).
Heri menerangkan, masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya karena pihaknya menerima pelayanan menggunakan kartu BPJS. Sehingga segala bentuk pelayanan yang berhubungan tindakan medis tidak akan dipungut biaya sepeser pun.
"Masyarakat tinggal menunjukkan kartu BPJS dan segala pembiayaan persalinan tidak akan dipungut biaya," ujarnya.
Dijelaskan Heri, pihaknya telah mengusulkan rencana tersebut ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus melalui Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Ya,kami sudah mengusulkan ke Dinkes, terealisasi atau tidak itu merupakan keputusan Dinas karena kami hanya mengusulkan," ungkap Heri.
Selain rencana diatas, usulan yang juga diajukan pihaknya yaitu pembangunan ruang khusus ibu menyusui atau pojok ASI. Nantinya, dalam ruangan tersebut, pihaknya akan menyediakan televisi yang menyiarkan tentang penyuluhan dan pelayanan medis kepada masyarakat.
"Saya berkerja harus ada perencanaan,namun sekali lagi apakah usulan itu diterima tergantung pimpinan," bebernya.
Meski baru dua bulan menjabat,Heri sudah melakukan beberapa perubahan di Puskesmas Kotaagung Barat. Semua pasien yang masuk kedalam Puskesmas pasti melepaskan alas kaki, namun sekarang hal itu tidak dijumpai lagi.
Menurut Heri, bertelanjang kaki ketika masuk Puskesmas sangat rentan tertusuk alat medis seperti jarum suntik yang mengakibatkan kaki akan terluka.
"Saat pertama saya bertugas di puskemas ini semua yang datang pasti melepaskan alas kaki. Menurut saya ini sebuah masalah apabila pasien yang akan berobat masuk keruangan tanpa mengenakan alas kaki lalu tidak sengaja menginjak jarum yang terjatuh tentu akan menambah masalah terutama untuk pasien itu sendiri, padahal kita bertujuan untuk melindungi masyarakat," ungkapnya pula.
Tidak hanya itu,saat ini pihaknya menerapkan sistem nomor antrian bagi pasien yang akan berobat.
"Kalau dulu kan pasien yang sudah daftar berobat harus mengantarkan kartunya kebagian mana pasien tersebut akan berobat,tapi sekarang pasien yang sudah mendaftar silakan mengambil nomor antri duduk dan menunggu. Jadi, nanti yang mengantar kartu berobatnya pasien ya petugasnya sendiri karna kita memang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk ke depannya masih banyak perencanaan yang sudah tersusun rapi di dalam buku saya yang nanti akan di evaluasi," pungkas dia. (Ham).


Dandim Ajak Wartawan Ikuti Lomba Jurnalistik

Waykanan - Komandan Kodim (Dandim) 0427 Waykanan Letkol.Inf Uchi Cambayong mengajak Wartawan di Kabupaten Setempat untuk mengikuti Lomba Karya Jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 98 Tahun 2017 Kodim 0427 Waykanan.

Hal itu dikatakannya , Kamis (23/3).
saat sosialisasi kegiatan tersebut di Aula Makodim Setempat yang juga dihadiri oleh Pasi Intel Lettu Asyadi dan Pasi teritorial Lettu Suwito.

" Kegiatan Lomba tingkat Nasional ini dilaksanakan mulai minggu ke II Bulan maret 2017 sampai Akhir Mei 2017 dengan pelaksana Mabes TNI." Kata Dia.

Kegiatan lomba ini menurut Dandim terbuka untuk wartawan media cetak, elektronik dan online dalam bentuk berita atau feature yang berkaitan dengan TMMD.

Untuk tema perlombaan adalah "Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat kita percepat pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.".

Sementara itu Pasi Intel Lettu Asyadi mengungkapkan dalam lomba yang dibagi menjadi dua kriteria yaitu untuk wartawan cetak/online dan kedua media televisi dengan kriteria penilaian meliputi keseuaian tema, orisinalitas ide, kreativitas dan kualitas Konten, berdasarkan fakta lapangan, menerapkan kaidah jurnalistik yang benar, dilengkapi foto, serta jelas sumber beritanya.

"Hadiah masing masing kategori lomba adalah juara pertama Rp.15.juta, juara II sebesar Rp.10. Juta dan Juara III sebesar Rp.7.5 juta." Pungkasnya.(M Fikri).

Maju Pilgub, Herman dan Mustafa Tak Harus Mundur

BANDARLAMPUNG - Langkah Herman HN dan Mustafa yang bakal maju pilgub tampaknya berjalan mulus. 

Pasalnya, kedua kepala daerah tersebut tidak diharuskan menanggalkan atau mundur dari jabatannya, jika memang benar keduanya bakal maju pada perebutan kursi nomor satu di Provinsi Lampung.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Nanang Trenggono mengatakan, mengenai persyaratan pencalonan sebagai kepala daerah tersebut diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 pasal 4 point o.

Dalam aturan tersebut, dijelaskannya, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.

"Artinya, jika dari Pak Herman dari Walikota Bandar Lampung dan Pak Mustafa dari Bupati Lampung Tengah, tidak harus berhenti jika mau maju calon gubernur Lampung. Karena masih dalam satu provinsi," jelas Nanang via ponsel, Kamis (23/3).

Kendati demikian, lanjut Nanang, Herman dan Mustafa harus cuti selama masa kampanye.

"Jadi jika sudah ditetapkan calon, dia hanya cuti saja selama kampanye," kata Nanang.

Lebih lanjut Nanang, hal tersebut berbeda jika terdapat Bupati atau Wakil Bupati yang ingin maju menjadi Gubernur le provinsi lain.

"Misal jika dari Lampung mau maju ke daerah lain. Maka dia harus mundur dari jabatannya," tukasnya. (Cah).

Herman Tegaskan Maju Jalur Partai

BANDARLAMPUNG - Walikota Bandar Lampung, Herman HN menegaskan akan maju pilgub melalui jalur partai.

Bahkan orang nomor satu di Kota Bandar Lampung ini membantah jika dirinya telah membentuk tim pengumpul KTP, untuk maju sebagai calon gubernur dari jalur independen.
“ah bohong itu siapa yang bilang? Ngaco ajah, saya maju dari partai. Ya ada partailah, masa dari independen,” kata Herman, Kamis (23/3).

Disinggung partai mana yang dimaksud, Ketua Satgas PDIP Lampung ini mengisyaratkan Partai PDI-Perjuangan yang telah memecat dirinya sebagai ketua satgas PDI-P.

"Partai yang saya bilang dipecat, tapi kapan kapan saya dipecat. Udah keliatan lah dari warna bajunya,” selorohnya.

Mengenai pasangannya nanti Herman masih mencari cari pasangan yang menurutnya dapat bekerjasama deng baik.

"Ya masih dicari, mana yang bagus, kerjasama dengan baik. Bersatu membangun, jangan gontok gontokan,” ungkapnya. (Cah).


PKB Belum Bahas Soal Pilgub

BANDARLAMPUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung tampaknya belum terburu-buru untuk memunculkan tokoh untuk dimajukan pada pilgub 2018 mendatang.

Pasalnya, sampai saat ini partai besutan Abdurachman Wahid alias Gus Dur ini belum melakukan pembahasan internal terkait pilgub maupun pilkada dua kabupaten.

"Kita belum memunculkan nama-nama (balongub), karena proses di kita juga belum," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Lampung, Oktarijaya via ponsel, Kamis (23/3).

Dikatakannya, PKB akan melakukan pembahasannya nanti menjelang tahapan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita masih mengamati aja dan membaca pergerakan calon-calon gubernur, biar tidak ketinggalan juga," ungkapnya.

Disinggung adakah kader potensi yang didorong untuk maju, Menurut Okta, partainya memiliki beberapa kader yang potensi.

"Ada beberapa. Tapi keputusannya nanti tergantung pembahasan internal kita. Jadi, yang jelas sampai saat ini kita belum munculkan nama," jelasnya.

Terkait komunikasi dengan partai politik lain, Okta menjelaskan, sampai saat ini partainya juga belum melakukan komunikasi dengan partai politik lain. Dikarenakan belum ada pembahasan di internal.

"Tapi pada saatnya nanti, PKB siap untuk menghadapi pilgub ini," pungkasnya. (Cah).

Seno Aji : Aspekindo Selalu Dukung Pronggram Pemerintah

BANDARLAMPUN-Musyawarah kota (Muskot) ke-3 Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo) Kota Bandar Lampung akhirnya menyepakati Seno Aji calon incumbent kembali terpilih menjadi ketua Aspekindo Kota Bandar Lampung periode 2017-2022.

Muskot ke-3 Aspekindo Kota BandarLampung dihadiri dan dibuka langsung oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN, di Balroom Hotel The7, Kamis (23/3).

Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Aspekindo terpilih Seno Aji mengatakan, kedepan dirinya akan selalu membawa Aspekindo lebih kompak lagi, lebih bangkit lagi dan lebih jaya lagi.

"Semoga para pengusaha nanti tumbuh sebagai para pengusahaa yang fokus dalam pembangunan infrastruktur dan bersenirgi dalam program pemerintah kota," ujarnya.

Dikatakannya, Aspekindo juga akan selalu mendukung apa yang menjadi program pemerintah, jika itu baik bagi masayarakat.

"Aspekindo akan mensuport segala sesuatu apa yang menjadi program pemeeintah, apalagi itu memiliki nilai yang baik untuk masyarakat," ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aspwkondo Provinsi Lampung Rio Gunawan mengharapkan, ketua Aspekindo kota Bandarlampung terpilih dapat selalu menjalin komunikasi dengan DPP ataupun Aspekindo Kabupaten.

"Saya berharap Aspekindo Kota Bandar Lampung selalu beekomunikasi dengan DPP Lampung, karena Aspekindo Kota ini merupakan cerminan dari DPP Aspekindo Lampung," ucapnya.

Dirinya juga berpesan kepada Aspekjndo Kota Bandar Lampung atupun Kabupaten apapun masalah dan rintangan dapat dibagi bersama-sama.

"Saya berharap tolong dijaga keutuhan Aspekindo, karena Aspekindo sekarang memang beragam ada merah, kuning, biru tapi kita tetap satu kita keluarga besar Aspekindo Lampung," tandasnya.

Sementaara, Walikota Herman HN yang juga sebagai Dewan Pembina Aspekindo Kota Bandar Lampung mengatakan, adanya Aspekindo ini dapat bersinergi dengan pemerintah kota Bandar Lampung seperti dalam hal pengawasan pembangunan yang ada di kota Bandar Lampung.

"Adanya Aspekindo ini kita berharap semua bangunan pemerintah ataupun swasta yang sesuai dengan kondisi daerah kita dapat diawasi semua, sehingga bangunan kita kokoh dan kuat. Ya semua bangunan kontruksi dilihat tapi jangan cari kesalahan orang, mana yang kurang baik kita perbaiki," pungkasnya.(edi)

Sidak Pasar Rumbia, Komisi III Segera Panggil Pengembang dan Instansi Terkait

Komisi III DPRD Lampung Tengah melakukan ke Pasar Rumbia, Kecamatan Rumbia Kamis (23/3/2017).

Ditempat itu anggota Komisi yang di pimpin Ketua Komisi Jaenul Abidin berdialog bersama pedagang yang berada di tempat penampungan. 

Kepada pedagang, para wakil rakyat ini mempertanyakan berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya ialah terkait belum pindahnya mereka dari tempat penampungan."Apa masalahnya, kenapa kalian belum pindah ke tempat yang baru,?"tanya anggota Komisi III Zainudin. 

"Kami tidak mampu bayar tempatnya pak. Mahal sekali, tolong bantu kami pak dewan (DPRD), "kata para pedagang kompak. 

Budi (40) salah satu pedagang yang masih bertahan di tempat penampungan menjelaskan alasannya tidak pindah dari lokasi karena tidak mampu membayar kios ataupun hamparan yang telah disediakan."Harganya mahal sekali mas. Kami dari mana bisa membeli disana,"kata Budi. 

Menurut Budi, harga yang dalam penetapan harga, pihak pengembang melakukan sepihak tanpa ada koordinasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan pedagang.

"Saya tidak pernah diajak rapat tau-tau muncul harga. Dan itu menurut saya mahal sekali, saya akan tetap bertahan disini saja, "kata Budi. 

Data yang dihimpun dilokasi, harga hamparan atau pun kios berpariatif. Dimulai dari Rp 25 juta, 19 juta sampai 16 juta. Harga tersebut dinilai membebani para pedagang kecil ditempat itu, yang notabene hanya pedagang sayuran."Tolong kami pak,  kami tidak mungkin mampu membeli, kami hanya pedagang kangkung, "cetus Sutari pedagang kangkung. 

Mendengarkan keluhan itu Indra Jaya anggota Komisi III lainnya yang ikut sidak mengatakan akan segera memanggil pihak pengembang dan pihak-pihak terkait

"Kita akan duduk satu meja mencari solusi. Karena disini pedagang tidak mampu membeli, dan tetap mau bertahan di penampungan, "kata Indrajaya. 

Sementara terkait adanya penambahan bangunan baru dan adanya jalan utama di pasar itu yang ditutup oleh pihak pengembang, Indrajaya mengatakan akan meminta master plain dari pihak pengembang. 

Menurut Indra, pembangunan pasar Rumbia memang sudah carut marut sejak awal. Ia mengatakan dalam pembangunan pihaknya tidak pernah dilibatkan."Sejak awal memang sudah tidak benar. Kami tidak pernah dilibatkan dan kami memang tidak pernah setuju adanya pembangunan pasar ini, "ucap Politisi Demokrat itu.(san/asa)


Pemkab Lamteng Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2018

Lampung Tengah - Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar Musrenbang 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pamerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Kamis, 23/3/2017.
Musrenbangkab tahun ini mengusung tema, ‘Memacu pembangunan infrastruktur, ketertiban, dan keamanan masyarakat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah’ dan dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.
Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa meminta agar kedepan ditingkatkan optimalisasi infrastruktur publik baik baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Terkait pembangunan infrastruktur, kedepan akan kami fokuskan ke jalan. Masih banyak jalan-jalan di Lampung Tengah yang rusak berat. Ini harus menjadi prioritas pembangunan kedepan. Dengan infrastruktur yang baik diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik lagi,” katanya.
Jalan di Lampung Tengah, kata dia, mencapai 3.000-an kilometer dimana sekitar 70 persennya masih rusak. Karenanya perbaikan jalan merupakan kebutuhan urgent yang harus segera direalisasikan. Pihaknya juga mendorong Pemprov agar segera memperbaiki jalan-jalan provinsi di Lampung Tengah.
Selain jalan, keamanan juga menjadi prioritas utamaa. Program ronda akan terus dijalankan untuk mewujudkan Lampung Tengah aman. Meski baru satu tahun dijalankan, ronda terbukti efektif mampu menekan kriminalitas dan kejahatan di Lampung Tengah. 
Jika ini dijalankan secara konsisten, ia percaya target mewujudkan Lampung Tengah sebagai zero kriminalitas dapat diwujudkan. "Jika Lampung Tengah aman mudah-mudahan dapat mendorong investasi dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menegaskan, apa yang menjadi program atau visi misi Bupati Mustafa harus dapat diterjemahkan dengan baik oleh dinas atau satuan kerja yang membidangi. Dengan begitu, kata dia, ada sinergitas baik yang akhirnya menjadi kunci terwujudnya program tersebut.
"Lampung Telah telah memiliki pemimpin yang hebat dengan program yang tak kalah hebat. Namun ini baru bisa diimplementasikan dengan baik ketika satker atau dinas dapat memahami lalu menindaklanjuti apa yang menjadi program bupati. Sementara mengenai kerusakan jalan provinsi di Lampung Tengah, ini akan terus kami upayakan," pungkasnya.(san/asa)


Korban Arogansi Marpaung Jalani Perawatan Intensif ke Jakarta

BANDARLAMPUNG - Perkataan kasar dan kotor yang dilontarkan Kaban Kesbangpol Lampung Irwan S Marpaung terhadap Kabid Poldagri Koimah Indraguru, yang berujung pada dirawatnya istri DR Suwondo, MA itu di RS Bumi Waras, Bandar Lampung, sejak Selasa (21-3) lalu, tampaknya, akan memanjang. 

Setelah memasuki hari ketiga opname, Kamis (23-3) siang, dokter menyatakan korban arogansi mantan anggota TNI yang berpindah karier di dunia sipil itu mengalami penyumbatan pada otaknya, dan karena itu pihak keluarga akan segera membawa ke rumah sakit di Jakarta guna mendapat perawatan lebih intensif.

Mewakili pihak keluarga DR Suwondo, MA, Fajrun Najah Ahmad, menyatakan sesuai penjelasan dokter, penyumbatan pada bagian otak Koimah akibat tensinya tinggi sebagai bentuk ia menahan emosi dan ketersinggungannya saat mendapatkan perkataan kotor atasannya. 

"Saat kejadian, ibu Koimah menahan malu, menahan rasa tersinggung dan emosinya. Karena dia tidak mau mengeluarkan amarahnya juga karena yang sedang memarahinya adalah atasan. Tapi akibatnya, dia mengalami stroke ringan dan didiagnosa dokter terjadi penyumbatan pada otaknya setelah dilakukan cek MRI," kata Fajar, panggilan Fajrun Najah Ahmad, Kamis (23/3).

Terkait dengan kondisi kakak sepupunya yang memerlukan perawatan intensif itu, menurut Fajar, pihak keluarga akan segera membawa Koimah ke RS Siloan di Karawaci.

"Inshaallah sore ini juga kami bawa ibu Koimah ke Siloan, untuk secepatnya mendapat perawatan lebih intensif," kata Fajar yang juga Sekretaris DPD PD Lampung ini.

Ditegaskan, pihak keluarga saat ini konsen dalam perawatan dan penyembuhan Koimah. "Soal apakah kami pihak keluarga akan menempuh jalur hukum, saya sudah diskusikan dengan teman-teman ibu Koimah dari Ikatan Alumni FH Unila untuk mengkajinya. Bila dianggap perlu, tentu kami akan lanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Karena yang terjadi bukan lagi atasan bicara keras melainkan bicara kotor. Perkataan kotor itu yang secara psikologis telah mempermalukan keluarga besar kami," kata dia seraya menyatakan pihaknya juga meminta Inspektorat Pemprov Lampung untuk mengusut kasus ini.

Fajar kembali menegaskan, seharusnya semua pejabat di lingkungan Pemprov Lampung mengikuti gaya kepemimpinan dan pembawaan Gubernur Ridho Ficardo, yang santun dalam bicara, yang mengayomi dan merangkul semua bawahan. 

"Kalau bawahan Gubernur berlaku arogan kepada bawahannya, itu sama saja dengan mempermalukan Gubernur dan merongrong kewibawaan Gubernur. Bila hal semacam ini didiamkan saja, sama saja dengan merusak nama baik Gubernur," tegas Fajar yang sejak 2010 mendampingi Ridho Ficardo sebagai Sekretaris DPD PD Lampung. (*/cah).