Minggu, 19 Februari 2017

TIM FEBRINA – ADAM NGADU KE MK //Tuding Berkas Tersangka Khamami Mandek//

BANDARLAMPUNG – Tim 11 DPP PDIP bakal menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait proses penanganan tersangka Khamami atas dugaan pidana pemilukada di Mesuji yang diklaim masih terhenti.
“Kami akan MK terkait peraturan pemilukada. Karena undang-undang pemilukada yang berlaku ini seperti apa. Kok, status tersangka masih bisa mengikuti pemilukada,” terang Koordinator Tim 11 DPP PDIP, Endro S Yahman via ponsel, Minggu (19/2).
Selain itu, lanjut Endro, pihaknya juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penundaan penetapan siapapun pemenangnya.
“Selain ke MK untuk menggugat undang-undangnya, kita juga meminta KPU, Bawaslu, dan Mendagri untuk melakukan pennundaan penetapan siapapun pemenangnya. Karena ini cacat secara hukum,” jelasnya.
Semua itu, lanjut Endro, akan dilakukannya setelah pleno yang dilakukan oleh KPU Mesuji yang kemungkinan akan dilaksanakan pada 22 Februari 2017..
“Nanti setelah pleno KPU, kalau nggak salah tanggal 22 atau 23. Karena kita belum menerima undangannya. Yang pasti kita akan mulai setelah pleno untuk gugat ke MK,” tukasnya.
Lebih lanjut, Endro juga menilai pihak kejaksaan dalam menangani proses tersangka Khamami atas dugaan pidana pemilu yng dilakukan pada acara pembelkalan linmas di Kecamatan Way Serdang, Mesuji pada 22 Desember 2016 lalu.
“Dan ini akan kita minta lagi untuk penyelesaiannya, karena merusak pemilkada yang demokratis,” ungkapnya.
Menurutnya, secara hukum, tersangka pidana pemilu ini menghasilkan pemilukada yang cacat hukum.
“Siapapun pemenangnya kami tetap akan meminta penundaan penetapan maupun pelantikan sampai status hukum ini jelas,” tandasnya. (cah)



April, Gerindra Kerucutkan Balongub

BANDARLAMPUNG – Partai Gerindra akan mengerucutkan bakal calon gubernur yang bakal diusungnya untuk maju pigub 2018 pada April 2017 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim via ponsel, Minggu (19/2).
“Ya pertengahan April nanti kita bisa mengerucutkan siapa-siapa nama yang akan kita sampaikan ke DPP untuk kita majukan pada pilgub nanti,” terangnya.
Mantan anggota DPR RI menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk menentukan siapa-siapa nama yang bakal dimajukan pada pilgub 2018 mendatang.
“Untuk saat ini masih belum banyak ada perkembangan apa-apa, masih tujuh nama yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita masih mengumpulkan data-data lapangan yang diperlukan,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang didapat, lanjut Gunadi, pihaknya akan merangking nama-nama yang sudah masuk dalam bursa balon gubernur partai besutan Prabowo Subianto ini.
“Dari rangking ini kita akan lihat, siapa nama yang suaranya tertinggi. Dan tidak menutup kemungkinan itu yang kita ambil,” jelasnya.
Lebih lanjut Gunadi menyampaikan, pihaknya juga terus melakukan komunikasi intens dengan beberapa partai politik lainnya dalam menghadapi pilgub 2018 mendatang. Seperti, M. Ridho Ficardo (Demokrat), Arinal Djunaidi (Golkar), Bachtiar Basri (PAN) dan Herman HN (PDIP).
“Mereka ini kan punya partai masing-masing. Jadi kita se;lalu komunikasi. Dan unutk Pak Ike tidak menutup kemungkinan dia (Pak Ike, red) ada partai yang mendukungnya,” terangnya.
Untuk itu, Gunadi menegaskan, tunggu sampai pada April mendatang. “Insya Allah pada April nanti sudah selesai semua, ditunggu saja,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra Lampung merilis tujuh nama kader eksternal yang digadang bakal diusung untuk maju pilgub 2018.

Ketujuh nama tersebut adalah M. Ridho Ficardo (Gubernur Lampung), Bachtiar Basri (Wakil Gubernur Lampung), Irjen Ike Edwin (Mantan Kapolda Lampung), Arinal Djunaidi (Ketua DPD I Partai Golkar Lampung), Herman HN (Walikota Bandarlampung), Zulkifli Anwar (Mantan Bupati Lampung Selatan), dan Irfan Djafar (Mantan Bupati Lampung Timur).

Namun demikian, partai besutan Prabowo Subianto itu tetap akan memunculkan kader internalnya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, Pattimura.

"Ini adalah pandangan partai Gerindra dan masukan dari beberapa kader terkait pilgub nanti," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim usai menggelar rapat konsolidasi internal partai di Rumah Gerindra Lampung, Selasa (24/1). (cah).



Hari Ini, Polda Kembalikan Berkas Khamami

BANDARLAMPUNG – Mapolda Lampung berencana bakal mengembalikan lagi berkas tersangka Khamami atas dugaan pidana pemilu, Senin (20/2).
“Besok kita kembalikan lagi berkasnya ke Kejati,” terang Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Kombes. Pol. Heri Sumarji via ponsel, Minggu (19/2).
Menurut Heri, pengembalian berkas tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Karena ini kan pidana pemilu. Dan pada prinsipnya, untuk pidana pemilu pengembalian berkas itu hanaya dilakukan satu kali, dan ini pun sudah kita lakukan,” jelasnya.
Heri mengaku, pihaknya menerima kembali berkas tersangka Khamami dari pihak Kejati Lampung pada Jumat (18/2) lalu.
“Ya kita menerima berkasnya hari Jumat, melalui pos. Tapi ini nanti akan kita kembalikan lagi ke mereka,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Syafrudin menerangkan berkas perkara tindak pidana pemilihan dengan tersangka Khamami belum lengkap sehingga berkas tersebut dikembalikan ke kepolisian untuk segera dilengkapi oleh penyidik.
"Berkasnya masih belum lengkap jadi harus dilengkapi lagi oleh penyidik," terang Kajati Lampung Syafrudin.
Meskipun demikian, Kajati tidak menjelaskan apa saja yang kurang dalam berkas tersebut. Pasalnya pada saat dikembalikan ke kepolisian pada pelimpahan sebelumnya, penyidik sudah melengkapi petunjuk jaksa. Alasannya hal itu merupakan materi pokok perkara. (cah).


Win – Hen Layak Pimpin Tuba

MANTAN Bupati Tulangbawang (Tuba) dua periode, Abdurachman Sarbini yakin jika kepemimpinan pasangan Winarti – Hendriwansyah yang menang pada pilkada lalu, akan berdampak positif bagi kemajuan wilayah di Tuba.
Pria yang akrap disapa Mance tersebut mengaku, dirinya pun sudah memprediksikan jika pasangan keduanya (Winarti – Hendriwansyah,red) bakal menang pada pilkada Tuba lalu dan mengungguli dua pesaingnya yakni pasangan Hanan A Rozak – Heri Wardoyo (Handoyo) dan pasangan Syarnubi – Solehah.
“Masyarakat saat ini sudah pandai dan jeli untuk memilih mana calon pemimpin yang bakal membawa perubahan daerah. Jika pasangan Winarti – Hendriwansyah terpilih sebagai pemenang Pilkada di Tuba itu tepat,” tandas Mance, kemarin.
Yang terpenting, lanjut Mance, kepada pasangan Winarti – Hendriwansyah tidak akan lupa akan berbagai janji – janji yang sudah terprogram pada masa kampanye dulu.
“Janji kampanye di hadapan masyarakat dan pendukung bisa jadi adalah hutang. Sudah seyogyanya pemimpin yang dipilih oleh rakyat mesti memenuhi agar kepercayaan masyarakat tidak pudar,” imbuh Mance panjang lebar.
Harapannya, imbuh dia, kepemimpinan keduanya duduk sebagai pemimpin di Tuba dapat berjalan kompak dan harmonis. “Jika kompak dalam mengendalikan laju pemerintahan dan mengerti tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya satu periode akan tetapi dijamin bakal terpilih kembali pada periode pilkada selanjutnya,” papar Mance. (sul)

Polda Selidiki Penembakan Posko Adam

BANDARLAMPUNG – Mapolda Lampung terus menyelidiki dua peristiwa penembakan yang terjadi menjelang hari pencoblosan di Kabupaten Mesuji.
Dimana dua peristiwa tersebut terjadi secara terpisah. Peristiwa penembakan pertama terjadi di Posko Pemenangan Paslonkada Febrina – Adam pada Minggu (12/2). Peristiwa kedua terjadi di Desa Mekarsari pada (15/2).
Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Kombes. Pol. Heri Sumarji mengatakan, pihaknya masih terus menselidiki dua peristiwa penembakan tersebut.
Untuk peristiwa penembakan di Posko Pemenangan Febrina – Adam, lanjutnya, pihaknya belum menemukan pelaku penembakan.
“Untuk penembakan pertama, kita belum menemukan pelakunya,” terang Heri via ponsel, Minggu (19/2).
Sementara untuk peristiwa penembakan kedua, Heri juga mengatakan, pihaknya juga masih menselidiki kepemilikan senjata api yang digunakan dalam peristiwa tersebut.
“Untuk kasus penembakan yang kedua, proses penanganannya di Polres Mesuji,” tukasnya.
Terpisah, Kapolres Mesuji, AKBP Purwanto Puji Sutan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Desa Mekarsari.
“Masih dalam penyelidikan. Masih dalam proses,” ujarnya.
Ditanya terkait berapa saksi yang sudah diperiksa, Purwanto menjelaskan, semua data ada di Kasatserse Polres Mesuji.
“Ada di Kasatserse, nanti dikonfirmasikan ke Kasatserse,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan,  Junaidi, Hendro dan Supangat membantah telah melakukan penembakan yang terjadi di Desa Mekarsari, Mesuji, Rabu (15/2). Sebaliknya ketiganya justru menjadi korban pengeroyokan oleh Adi Chandra bersama enam pelaku lainnya.

Junaidi yang merupakan salah satu Liaison Orgenizer (LO) Calon Bupati Mesuji Khamami menjelaskan, pada Rabu 15 Februari pukul 03.30 subuh dirinya bersama Hendro dan Supangat pulang dari posko pemenangan Khamami-Saply menggunakan mobil,"Ditengah jalan kami di hadang oleh sejumlah orang menggunakan mobil jenis Avanza nomor polisi BE 2111 T yang berjumlah sekitar 7 orang," ujar Junaidi,  Jum'at (17/2).

Para pelaku kemudian memeriksa mobil yang ditumpang Junaidi dan kawan-kawannya."Awalnya di hadang tapi mereka tidak bicara apa-apa. Jadi mobil saya jalan lagi lewat pinggir tapi di kejar lagi dan di hadang lagi. Lalu saya turun dari mobil dan bertanya ada apa? Mereka juga diam, saya tanya lagi baru kemudian mereka bertanya balik dari mana, saya jawab dari pengajian," terang Junaidi.

Setelah itu para pelaku memeriksa mobil Junaidi dan memukuli Hendro dan Supangat yang berada di dalam mobil."Mereka langsung memukul dua kawan saya itu. Mereka juga merampas handphone saya," terangnya.

Tidak sampai di situ, para pelaku kemudian memukuli Junaidi dan kawan-kawannya secara membabi-buta."Kami di pukuli secara membabi-buta di bagian kepala dan badan kami. Kawan saya sampai mengalami luka akibat senjata tajam," ujarnya di benarkan oleh Hendro dan Supangat.

Setelah itu Junaidi dan kawan-kawannya di bawa oleh para pelaku ke Posko Pemenangan Adam di Simpang Pematang. Sesampai di Posko itu sudah ada Kapolsek Simpang Pematang yang langsung membawa para korban ke Polsek. Junaidi mengaku awalnya tidak mengenal para pelaku, tapi selang beberapa lama Junaidi mengenal salah satu pelaku yakni bernama Adi Chandra, sementara enam pelaku lainnya tidak dikenal.

"Saya kenal Adi karena dulu satu sekolah. Tapi kalau pelaku lain saya tidak kenal," ungkapnya.

Peristiwa pengeroyokan ini juga sudah di laporkan oleh Junaidi dan rekannya ke Polres Mesuji dengan bukti laporan Nomor TBL/70/II/2017/POLDA LAMPUNG/RES MESUJI/SPKT."Kami sudah di periksa dan sudah kami jelaskan pada penyidik. Apa yang di beritakan soal kami melakukan penembakan dan money politik itu tidak ada sama sekali, itu fitnah," pungkasnya. (cah).



Herman Minta PT KAI dan PTBA Bangun Flyover

BANDAR LAMPUNG - Walikota Bandarlampung Herman HN beserta DPD RI Lampung meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bukit Asam (PTBA) membangun flyover untuk lintasan babaranjang.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum adanya solusi persoalan kemacetan akibat kereta babaranjang yang melintas di Kota Bandarlampung.

"Babaranjang melintas setiap 15 menit sekali dan membuat kemacetan panjang. Karena itu, penting membuat flyover," kata Wali Kota Bandarlampung saat menjadi narasumber pada Dialog soal Babaranjang yang dimotori anggota DPD RI Andi Surya di kantor DPD RI, beberapa hari lalu.

Menurut Herman, itu menjadi tawaran dari pemkot bagi kedua BUMN ini agar bisa mengatasi kemacetan di Bandarlampung. Selain itu, ia meminta pihak BUMN itu menutup atap babaranjang agar tidak menimbulkan polusi.

"Jadi tolong dipikirkan bagi kedua BUMN itu, karena masyarakat Bandar Lampung terganggu saat babaranjang melintas yang membuat kemacetan panjang," tandasnya.

Sementara, anggota DPD asal Lampung Andi Surya mengatakan, solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kereta api batu bara rangkaian panjang (KA babaranjang) adalah relokasi. Menurutnya, rel kereta babaranjang sebaiknya berhenti di Rejosari. Dari situ diarahkan ke Tarahan, sehingga tak perlu lewat Bandar Lampung dan membuat macet.

“Ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Perkeretaapian. Prinsipnya, mereka bersedia untuk relokasi, tapi masalahnya ada pada anggaran. Sebab, anggaran kami sangat terbatas. Tapi, sebetulnya ini bisa dilakukan asal ada komitmen bahwa relokasi itu akan dilakukan,” kata Andi usai diskusi mengenai KA babaranjang di Kantor DPD RI Lampung, Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung.

Dia berpendapat, saat ini, yang paling ideal adalah kereta api di Bandar Lampung itu tak ada lagi, tapi lewat pinggiran kota. “Kami terus memperjuangkan ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga, bisa membuat anggaran untuk melakukan relokasi,” ujarnya.

Untuk solusi jangka pendek, lanjut Andi, mengurangi polusi suara maupun udara. Caranya, dengan menutup bagian atas gerbong babaranjang agar polusi batu bara tak mengganggu masyarakat. Untuk solusi kemacetan di Bandar Lampung, perlu dibuat jadwal babaranjang secara periodik. Maksudnya, jadwal pengangkutan batu bara hanya pada malam hari. “Frekuensi kehadiran babaranjang dikurangi untuk meminimalkan kemacetan Kota Bandar Lampung,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Heri Ch Burmelli,  perwakilan masyarakat dalam dialog sehari kereta api babaranjang yang diinisiasi anggota DPD RI Andi Surya, mengatakan, babaranjang sebaiknya  tidak boleh lagi melintas di dalam kota.

"Kita ketahui kemacetan akibat babaranjang yang melintas itu cukup lama, dengan durasi setiap 15 menit sekali pasti ada kereta babaranjang yang melintas," kata Heri Ch Burmelli saat menyampaikan pendapatnya di kantor DPD RI.

Akibatnya, menurut dia, masyarakat pun terganggu. "Tidak ada untungnya bagi masyarakat ketika dilintasi oleh babaranjang tersebut," ucapnya.

Dia berpendapat, secepatnya pihak terkait baik dari PT KAI beserta PT Bukit Asam harus mencari relokasi pengiriman batubara agar tidak lagi melintasi Bandar Lampung. (edi)

 Herman Minta PT KAI dan PTBA Bangun Flyover 

BANDAR LAMPUNG - Walikota Bandarlampung Herman HN beserta DPD RI Lampung meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Bukit Asam (PTBA) membangun flyover untuk lintasan babaranjang.

Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum adanya solusi persoalan kemacetan akibat kereta babaranjang yang melintas di Kota Bandarlampung.

"Babaranjang melintas setiap 15 menit sekali dan membuat kemacetan panjang. Karena itu, penting membuat flyover," kata Wali Kota Bandarlampung saat menjadi narasumber pada Dialog soal Babaranjang yang dimotori anggota DPD RI Andi Surya di kantor DPD RI, beberapa hari lalu.

Menurut Herman, itu menjadi tawaran dari pemkot bagi kedua BUMN ini agar bisa mengatasi kemacetan di Bandarlampung. Selain itu, ia meminta pihak BUMN itu menutup atap babaranjang agar tidak menimbulkan polusi.

"Jadi tolong dipikirkan bagi kedua BUMN itu, karena masyarakat Bandar Lampung terganggu saat babaranjang melintas yang membuat kemacetan panjang," tandasnya.

Sementara, anggota DPD asal Lampung Andi Surya mengatakan, solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kereta api batu bara rangkaian panjang (KA babaranjang) adalah relokasi. Menurutnya, rel kereta babaranjang sebaiknya berhenti di Rejosari. Dari situ diarahkan ke Tarahan, sehingga tak perlu lewat Bandar Lampung dan membuat macet.

“Ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan terutama Dirjen Perkeretaapian. Prinsipnya, mereka bersedia untuk relokasi, tapi masalahnya ada pada anggaran. Sebab, anggaran kami sangat terbatas. Tapi, sebetulnya ini bisa dilakukan asal ada komitmen bahwa relokasi itu akan dilakukan,” kata Andi usai diskusi mengenai KA babaranjang di Kantor DPD RI Lampung, Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung.

Dia berpendapat, saat ini, yang paling ideal adalah kereta api di Bandar Lampung itu tak ada lagi, tapi lewat pinggiran kota. “Kami terus memperjuangkan ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga, bisa membuat anggaran untuk melakukan relokasi,” ujarnya.

Untuk solusi jangka pendek, lanjut Andi, mengurangi polusi suara maupun udara. Caranya, dengan menutup bagian atas gerbong babaranjang agar polusi batu bara tak mengganggu masyarakat. Untuk solusi kemacetan di Bandar Lampung, perlu dibuat jadwal babaranjang secara periodik. Maksudnya, jadwal pengangkutan batu bara hanya pada malam hari. “Frekuensi kehadiran babaranjang dikurangi untuk meminimalkan kemacetan Kota Bandar Lampung,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Heri Ch Burmelli,  perwakilan masyarakat dalam dialog sehari kereta api babaranjang yang diinisiasi anggota DPD RI Andi Surya, mengatakan, babaranjang sebaiknya  tidak boleh lagi melintas di dalam kota.

"Kita ketahui kemacetan akibat babaranjang yang melintas itu cukup lama, dengan durasi setiap 15 menit sekali pasti ada kereta babaranjang yang melintas," kata Heri Ch Burmelli saat menyampaikan pendapatnya di kantor DPD RI.

Akibatnya, menurut dia, masyarakat pun terganggu. "Tidak ada untungnya bagi masyarakat ketika dilintasi oleh babaranjang tersebut," ucapnya.

Dia berpendapat, secepatnya pihak terkait baik dari PT KAI beserta PT Bukit Asam harus mencari relokasi pengiriman batubara agar tidak lagi melintasi Bandar Lampung. (edi)

Satpol PP Crosscheck Usulan Kendaraan Damkar

Tanggamus- Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Tanggamus, menyatakan akan mengecek langsung usulan Kendaraan Pemdam Kebakaran (Damkar) ke pusat. Hal itu setelah beberapa waktu lalu pengusulan damkar pernah diusulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanggamus.
Sekretaris Satpol PP, Yumin BA mengatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan apakah memang usulan tersebut benar adanya, itu dikarenakan saat ini baik fasilitas, personil maupun kendaraan damkar saat ini telah merupakan di bawah wewenang satpol PP, hal ini mengacu pada PP nomor 18 tahun 2016. Sehingga karena Damkar saat ini dibawah wewenang Satpol PP maka dirinya ingin mengetahui usulan tersebut apakah memang telah diusulkan ataupun tidak, jika memang telah diusulkam maka pihaknya tinggal menunggu realiasasinya dan jika tidak maka akan secepatnya diusulkan.
"Kalau menurut BPBD itu sudah diusulkan, tapi kita belum cek apakah memang sudah diusulkan atau tidak, nanti kita akan cek langsung kepusat, bersukur kalau memamg tinggal direalisasikan saja,"kata Yumin, belum lama ini.
Masih menurutnya, melihat luas wilayah Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari 20 kecamatan dan 299 pekon dan tiga kelurahan maka idealnya jumlah kendaaraan Damkar berjumlah enam kendaraan yang nantinya akam difungsikan di tiga titik wilayah yakni Wonosobo, Kotaagung, serta Talang Padang.
Damkar saat ini berada dibawah Kabid Linmas, yang ada di Satpol PP, artinya perlindungan masyarakat tidak hanya kebakaran saja, memberikan bantuan kepada masyarakat itu menjadi tugas dan kewajiban personil Damkar.
"Mengapa kita fokuskan ke tiga titik itu terlebih dahulu, karena didaerah tersebut rawan kebakaran, artinya saat ini ketika ada musibah kebakaran terjadi, itu membutuhkan waktu yang lama hingga berjam jam hingga sampai ketujuan,"ujarnya.
Ia juga mengharapkan kepada masyarakat. Untuk memberikan informasi baik kebakaran dan lainnya untuk benar-benar tepat dalam memberikan informasi, hal itu dikarenakan ada beberapa wilayah di Tanggamus mempunyai kesamaan nama tempat namun jaraknya cukup berjauhan, hal ini untuk mengantisipasi kesalahan informasi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
"Kita bisa maklum, mungkin karena situasi yang lagi kacau sehingga masyarakat yang memberikan informasi menjadi salah, dan petugas pemadam kebakaran juga tidak mencari tahu kebenaran informasi itu dimana, sehingga kejadian yang sempat terjadi tentang salahnya informasi akan menjadi bahan evaluasi kita kedepan agar pada saat menerima informasi harus akurat,"tandasnya. (Ham).


Tiga Puskesmas Tanggamus Terima Akreditasi Kemenkes

Tamggamus- Puskesmas Talang Padang, Gisting, Kota Agung akhirnya memperoleh akreditasi tingkat dasar dan tingkat madya berdasarkan hasil penilaian tim dari Kementerian Kesehatan.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Sukisno yang mengaku baru mendapatkan informasi tersebut. "Tahun lalu memang kami mengajukan tiga puskesmas tersebut untuk dinilai dan hasilnya untuk Puskesmas Talang Padang mendapat akreditasi tingkat dasar, kemudian Puskesmas Gisting dan Puskesmas Kota Agung berakreditasi madya," katanya, Jumat (17/2).

Ia mengaku dalam akreditasi ada tiga tingkatan, terendah yaitu akreditasi dasar, akreditasi madya, dan akreditasi paripurna. Perolehan ketiga akreditasi memang melalui penilaian yang utamanya terkait dengan pelayanan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Sehingga untuk penuhi akreditasi harus memberikan publik yang berkualitas dan mampu berikan kepuasan bagi masyarakat. 

Akreditasi bukan saja dari kondisi puskesmas, sebab Puskesmas Talang Padang dan Gisting merupakan puskesmas rawat inap, sedangkan Puskesmas Kota Agung adalah puskesmas induk. Sehingga apapun jenis puskesmasnya, masalah akreditasi disamakan. "Jika akreditasi dasar maka puskesmas itu sudah memenuhi standar pelayanan dasar, sedangkan akreditasi madya maka puskesmas tersebut sudah melakukan lebih dari pelaksana pelayanan dasar, begitu juga kalau paripurna maka pelayanannya lebih dari dasar dan madya," ujar Sukisno. 

Ia mengaku tidak mempermaslahkan ada yang mendapat akreditasi dasar dan madya, sebab hal yang terberat adalah mempertahankan akreditasi tersebut. Sebab setelah tiga tahun berjalan penilaian akan dilakukan lagi. Dan selama itu beban bagi puskesmas untuk mempertahankan akreditasi yang didapat. "Jadi kalau sudah mendapat akreditasi, puskesmas harus mempertahankan pelayanannya, maka bukan cuma mau untuk penilaian saja, ini yang berat karena harus menjaga mutu," ujar  Sukisno. 

Dalam hal ini memang setiap puskesmas harus mendapatkan akreditasi yang ditargetkan seluruh Indonesia pada 2019. Sebab nantinya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)  tidak akan melakukan kerjasama dengan puskesmas yang tidak berakreditasi. Tentu hal ini merugikan masyarakat apabila berobat ingin gunakan BPJS namun tidak bisa karena sarana pengobatannya tidak terakreditasi. (Ham).


Mustafa Gowes Keliling Sepeda Pantau Ronda

Lampung Tengah - Mengendarai sepeda, Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa dalam memantau aktivitas ronda di kampung-kampung di Kecamatan Kalirejo, Kamis malam, 16/2/2017. Mustafa yang dikenal dengan bupati ronda ini didampingi puluhan warga yang tergabung dalam komunitas sepeda onthel kecamatan setempat.
Perjalanan naik sepeda diawali dari kantor kecamatan Kalirejo lalu berkeliling ke seputaran kampung dengan radius sekitar 20 kilo meter. Meski sudah larut, Mustafa nampak semangat menggowes sepeda dan menyapa satu per satu warga yang bertugas melaksanakan ronda.
Momen ini juga dimanfaatkan bupati Mustafa untuk menyapa dan berinteraksi dengan warga sekitar. Diskusi juga dilakukan bupati muda ini dalam rangka menyerap aspirasi warga. Tak kurang 15 pos ronda disambangi Bupati Mustafa.
"Saya ingin ronda aktif di seluruh dusun dan kampung di Lampung Tengah. Saya punya tanggung jawab program ronda benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karenanya sidak ronda selalu saya kemas dengan cara yang unik dan berbeda. Harapannya bisa membangun antusiasme dan kesadaran warga mengikuti ronda," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Mustafa juga mengapresiasi tingginya partisipasi warga Kalirejo mengikuti ronda. Tak hanya itu, program Lampung Tengah terang juga dijalankan dengan baik di kecamatan setempat.
"Bahkan ada beberapa kampung yang secara kompak melakukan pemasangan portal. Tujuannya adalah keamanan. Saya apresiasi sekali, ini bisa menjadi percontohan bagi kampung lainnya dalam rangka menjamin keamanan warganya. Dari pantauan saya, di Kalirejo kampung teraktif dan paling terang adalah Kampung Sinarsari," imbuh dia.
Mustafa juga mengkritisi beberapa kampung yang belum menjalankan ronda dan program Lampung Tengah terang secara maksimal. Seperti Kampung Sribasuki dan Kampung Kaliwungu, Mustafa meminta kakam dan lurah untuk lebih ekstra lagi memaksimalkan program ronda dan menjadikan wilayahnya terang.
Untuk memastikan ronda berjalan baik, Mustafa juga memberikan bantuan satu unit sepeda motor untuk operasional patroli ronda. "Harus ada yang mengontrol dan memonitoring aktivitas ronda. Kendaraan patroli ronda akan saya serahkan kepada danton Linmas untuk memudahkan pemantauan ronda di kampung-kampung," tandasnya.
Kapolres Lampung Tengah: Berkat Ronda, Tidak Ada lagi Konflik Sosial
Kapolres Lamteng, AKBP. Dono Sembodo mengapresiasi program ronda yang dicanangkan Bupati Lamteng, Dr.Ir.Hi. Mustafa yang efektif menekan angka kriminalitas sekaligus mampu meningkatkan perilaku sosial positif masyarakat.
Lewat ronda, lanjut Dono, jalinan hubungan antarmasyarakat menjadi lebih erat dan guyub. Hal ini dibuktikan dari berkurangnya konflik sosial di Lampung Tengah.
“Bahkan konflik sosial sudah tidak ada lagi. Dalam satu tahun terakhir kami tidak menerima laporan adanya bentrok atau konflik sosial di kalangan warga. Ini tentunya harus kita apresiasi, karena program ronda ternyata efektif menekan gesekan-gesekan sosial,” imbuh Kapolres.
Dia menambahkan, kedepan program ronda harus terus digalakkan dan harus ada langkah-langkah efektif untuk menjaga konsistensi aktivitas ronda. 
“Jangan sampai warga mengalami kejenuhan. Mereka semangat di awalnya saja, tapi kemudian redup dan enggan ronda. Inilah yang diantisipasi oleh bupati. Beliau selalu punya cara untuk menghidupkan dan membangkitkan semangat ronda di Lampung Tengah,” pungkasnya.(san/asa)



Mustafa Resmikan 58 Los Wisata Kuliner di Kalirejo

Lampung Tengah – Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa meresmikan 58 los wisata kuliner di Kecamatan Kalirejo, Jumat, 17/2/2017. Pencanangan wisata kuliner ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya tarik kecamatan Kalirejo lebih luas lagi.
Selain wisata kuliner, bupati Musatafa juga meresmikan ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan tersebut. Sebagai salah satu kecamatan paling aman di Lampung Tengah, Kalirejo digadang-gadang menjadi salah satu sentra perekonomian.
Sebanyak 58 los disiapkan khusus untuk para pedagang yang nantinya diharapkan bisa menjadi sentra kuliner di kecamatan Kalirejo. Nantinya makanan dan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) warga sekitar bisa digenjot dengan keberadaan wisata kuliner tersebut.
"Sentra ekonomi harus kita bangun. Pasar-pasar, kuliner, perdagangan harus kita tingkatkan sehingga perputaran ekonomi masyarakat bergerak cepat. Dengan adanya sentra kuliner dan RTH di Kalirejo, mudah-mudahan mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat, sehingga tercipta kemandirian ekonomi," tandasnya.
Keberadaan sentra kuliner dan RTH juga diharapkan bisa menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Aspek hiburan juga penting dikembangkan untuk menjaga kesimbangan dan kesehatan mental warga. “Sektor wisata di Lampung Tengah perlu digenjot lebih maksimal. Jika kita tidak punya laut, kita bisa menciptakan potensi wisata lainnya yang bisa menjadi daya tarik masyarakat,” ujar Mustafa.
Sementara itu, Kadis Perdagangan Lampung Tengah Rusmadi menjelaskan, pembangunan 58 los diperuntukan khusus warga Kalirejo. Pengelolaan diserahkan pada kecamatan dengan sistem hak guna pakai sementara.
"Keberadaan 58 los ini bertujuan agar pedagang lebih tertata dan rapi. Para UKM atau warga yang ingin berjualan, kesempatan dibuka lebar. Mulai dari makanan, jajanan khas oleh-oleh, maupun hasil UMKM lainnya yang menjadi unggulan di Kalirejo. Dengan ini mudah-mudahan perekonomian masyarakat tumbuh lebih baik," pungkasnya(san/asa)