Kamis, 19 Januari 2017

Selain Melantik, Setnov Bakal Tinjau JTTS dan Itera

BANDARLAMPUNG - Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG), Setya Novanto direncanakan bakal memantau perkembangan pembangunan Jalan Lintas Tol Sumatera, usai melantik kepengurusan DPD I PG Lampung di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Kamis (26/1).

Selain itu, Ketua DPR RI itu juga direncanakan akan mengunjungi Institute Teknologi Sumatera (Itera) yang merupakan bagian dari Institute Teknologi Bogor (ITB).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD I PG Lampung, Arinal Djunaidi usai memimpin rapat pleno persiapan pelantikan kepengurusan DPD I PG Lampung periode 2015 - 2020 di Kantor DPD I PG Lampung, Kamis (19/1).

"Untuk Tol, beliau (Setya Novanto, red) kapasitasnya sebagai ketua DPR, beliau akan memberikan saran agar Tol ini bisa dikerjakan secara maksimal," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan JTTS itu merupakan hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Lampung.

"Ini untuk menumbuhkan ekonomi secara strategis, diluar sebagai sarana transportasi," ungkapnya.

Selain meninjau JTTS, lanjutnya, pihaknya juga akan mengajak Setya Novanto untuk mengunjungi salah satu perguruan tinggi di Lampung, yakni Itera.

Menurutnya, pembangunan Itera merupakan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Untuk itu, pihaknya bakal mendupport Itera ini agar lebih maju.

Meski kita sudah mempunyai teknologi yang cukup bagus, namun Itera ini juga perlu kita dorong lebih maju. Itera ini bukan milik Provinsi Lampung saja, tapi milik sumatera juga," ungkapnya.

Ditambahkannya, program tersebut sangat strategis dalam mencerdaskan anak bangsa.

"Karena bangsa memerlukan produk yang cerdas anatara lain produknya dari pendidikan teknologi yang dalam hal ini kita meiliki Itera," pungkasnya.

Terkait pengamanan, lebih lanujut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda dan Polres.

"Karena kedatangan beliau (Setya Novanto, red) ini selain statusnya sebagai ketua umum, beliau juga adalah ketua DPR," tandasnya.

Sementata itu, Ketua pelaksana Tony Eka Candra mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar di Pilkada 2017 ini. Untuk itu, menurutnya, kedatangan Ketua Umum Golkar juga menjadi momentum yang pas untuk melakukan pidato politik dan kampanye pemenangan seluruh pasangan calon yang diusung.

"Rencananya, kami juga akan mengundang seluruh paslon, untuk mendengar arahan dari pak Ketum. Selain itu, Pak Ketum juga akan mengunjungi Institut Teknologi Sumatera (Itera) dan mega proyek jalan tol bersama Pak Gubernur M Ridho Ficardo. Kemungkinan, beliau akan berdialog di sana (Itera)," ungkapnya.

Ketua Golkar akan melihat dan berdialog di Kampus Itera. "Kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI ingin melihat apa yang perlu didukung, karena itu tanggungjawab 10 Gubernur di Sumatera, bukan Lampung saja," katanya. (cah).

Rabu, 18 Januari 2017

KEJAKSAAN GARAP MESUJI


///Dugaan Korupsi Proyek APBD 2014 – 2016///
BANDARLAMPUNG – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kini mengusut dugaan penyimpangan proyek di Kabupaten Mesuji. Belasan pejabat Pemkab Mesuji, lima diantaranya kepala satuan perangkat daerah (SKPD) diperiksa  Korps Adhyaksa tersebut.
Menurut sumber di Kejati Lampung, pengusutan dugaan penyimpangan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (DPBD) Kabupaten Mesuji tersebut atas laporan sejumlah lembaga sosial mayarakat (LSM). “Kami menindaklanjut laporan masyarakat bahwa ada sejumlah proyek di Mesuji bermasalah,” katanya.
Ditambahkan, proyek yang diduga bermasalah tersebut umumnya proyek fisik, yaitu pada tahun anggaran 2014 hingga 2016. Disebutkan, proyek yang dilaporkan LSM tersebut diantaranya pengadaan batu tahun 2015 yang menelan anggaran lebih dari Rp30 miliar. “Juga ada proyek fisik lain yang nilainya tak kalah besarnya,” terangnya.
Ketua LSM Peduli Mesuji, Iwan Jonata membenarkan pihaknya kosnsisten mendorong dibongkarnya dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemkab Mesuji. “Kami terus berupaya agar dugaan penyimpangan proyek di Mesuji diusut tuntas. Bahkan kami telah lapor ke Mabes Polri,” teran Iwan.
Lebih lanjut dia mengaku siap jika jajaran aparat penegak hukum membutuhkan data-data dugaan penyelewengan proyek di Mesuji tersebut. “Kami punya data proyek-poyek yang dibiayai APBD Mesuji yang diduga bermasalah. Khususnya proyek-pryek fisik,” tandas Iwan.
Iwan merincikan, dugaan korupsi terjadi diantaranya pada pembangunan Kantor DPRD Mesuji yang menelan anggaran Rp10,6 miliar, kemudian distandarkan hanya Rp4 miliar. "Tapi peruntukan riil anggaran Rp3,8 miliar saja, sehingga jelas ada sisa anggaran 6 miliar, yang belum sama sekali digunakan dan gak tahu siapa yang makan," ungkap Iwan.
Tak hanya itu tambah Iwan, pelebaran jalan yang tidak dianggarakan  di APBD namun menggunakan dana pemeliharaan alat berat sarat dengan penyimpangan. "Kegiatan itu juga ditenggarai mark up anggaran," tandas Iwan.
Diketahui, Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2015 memeriksa sejumlah pejabat Pemkab  Mesuji saat itu. Pemeriksaan dilakukan di Mabes Polri tersebut terkait dugaan korupsi sejumlah proyek di antaranya pekerjaan pelebaran jalan, pembangunan kantor bupati dan pembangunan dedung DPRD setempat.
Pemeriksaan oleh Mabes Polri yang hingga kini belum ada kepastian, baik dihentikan ataupun dilanjutkan proses hukumnya tersebut membuat sejumlah pejabat PNS Mesuji saat itu enggan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Terutama di Dinas PU, banyak PNS enggan menjabat PPTK karena takut diperiksa aparat. (dbs)


Diperiksa Jadi Tersangka, Adam Bilang Harusnya Kamamik Potong Kuping

BANDARLAMPUNG - Calon wakil bupati Mesuji, Adam Ishak kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Pasangan dari calon bupati Febrina L. Tantina ini diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pidana umum penganiayaan terhadap calon petahana Khamamik pada acara pembekalan linmas di Balai Desa Pancawarna, Wayserdang, Mesuji (20/12/2016) lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Adam saat diperiksa koperatif. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Selama dua jam menjalani pemeriksaan, Adam diminta menjawab 21 pertanyaan yang dilontarkan penyidik.

Usai pemeriksaan, Tim Kuasa Hukum Adam, Lenistan Nainggolan menjelaskan, berdasarkan hgail pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kliennya membantah semua tuduhan yang disampaikan dalam laporan Khamami. "Itu sagat bertentangan, tidak sama seperti yang disampaikan dalam laporaan Khamami," ujarnya didampingi anggota Tim 11 DPP PDIP, Abdullah Sani.

Untuk itu, lanjutnya, penetetapan kliennya sebagai tersangka sangat kurang rasional. "Kalau melihat hasil pemeriksaan tadi, sangat jauh Pak Adam ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang disampaikan Pak Khamami," jelasnya.

Sementara itu, Adam menambahkan, dirinya menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan Khamami, terkait terjdi penyerangan pada acara pembekalan linmas tersebut. "Kedatangan saya disitu untuk meminta acara itu dibubarkan, karena menyalahi aturan pilkada," ungkapnya.

Menurutnya, dirinya tidak akan membubarkan acara terebut jika Khamami tidak menghadiri acara terebut. "Nggak ada urusan saya," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dirinyalah yang selalu memfasilitasi atas berdirinya Kabupaten Mesuji. Adam juga menyebut rivalnya yakni petahana Khamamik harusnya memotong kupingnya. "Khamamik itu seharusnya bayar nazar kepada saya dengan potong kuping jika Mesuji jadi kabupaten," tandasnya.

Sementara politisi PDIP yang juga anggota Tim 11, Abdullah Sani menjelaskan, sebenarnya Adam dipanggil pada Senin (16/1) lalu, karena ada debat pasangan calon (paslon) Adam tidak dapat hadir. “Itu sebabnya, hari ini Adam baru bisa hadir memenuhi panggilan penyidik. Adam Ishak datang didampingi oleh delapan pengacara dan DPD PDI Lampung,”ujarnya.

Ditambahkan, pihaaknya juga akan mengawal proes hukum pidana pilkada Khamami, bahkan pihaknya aakan mendorong proses tersebut. "Kita akan melakukan pemantauan terhadap kasus Khamami, karena dia sudah terbukti dan berkas sudah dilimpahkan, dan kita akan mendorong itu," ucapnya.


Karena menurutnya, persoalan tersebut  terkait pelanggaaran pemilu yang telah dilakukan Khamami. "Karena ini persoalan bagaimana menciptakan pilkada bermartabat di Mesuji," tandasnya. (cah).

Keputusan Gakumdu Tuba Disoal

BANDARLAMPUNG - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon kepala daerah (paslonkada) Tulang Bawang (Tuba) Winarti - Hendriwansyah (Win - Hen), Dedi Afrizal mempersoalkan keputusan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tuba.
Keputusan Gakumdu Tuba yang dianggap janggal oleh publik tersebut yakni secara transparan berani mementahkan atas laporan dugaan kasus money politic oleh tim Paslonkada petahana Hanan A. Razak - Heri Wardoyo (HANDOYO).   
"Kita minta itu diproses secara profesional dan transfaran tanpa ada kepentingan atau embel-embel apapun dan hendaknya di croscheck atau bahkan ditinjau ulang secara benar," jelas Dedi politikus PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Bukan hanya itu, Dedi juga berharap kepada Sentra Gakkumdu Tuba dapat memproses setiap pelanggaran pilkada sesuai hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kesan ‘masuk angin’ dan wacana negatif di masyarakat khususnya Tuba.
"Apa gunanya aturan dibuat jika pelanggaran tidak diproses dan tegakkan secara profesional. Jadi jika paham aturan hendaknya bekerja dengan memahami aturan hukum bukan melanggar aturan yang sudah dibuat," tegasnya.
Untuk itulah, lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya guna meng-croshcheck terkait laporan timsesnya yang dimentahkan oleh Panwaskab Tuba itu.
"Pasti, secepatnya akan kita croshcheck melalui kuasa hukum kita. Selama ini belum ada rencana untuk lapor ke Polda, karena ada Gakkumdu yang menangani pidana pemilu," jelasnya.
Seperti diketahui, laporan dugaan money politic yang dilakukan oleh aparatur kampung dan RT saat pasangan ‘Handoyo’ menggelar kampanye dialogis  di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, disimpulkan tak bisa dinaikkan ke proses penyidikan oleh Gakumdu Tuba.
Hal itu terungkap saat Gakumdu Tuba menggelar rapat kedua di kantor panwaskab setempat, Senin (16/1) lalu.
Koordinator Sentra Gakkumdu Tuba yang juga Ketua Panwaslu setempat, Komi Pelda mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara dengan dihadiri unsur Gakkumdu yang terdiri Polres, Panwaslu dan Kejaksaan Negeri Menggala.
"Jadi setelah melakukan pengkajian atas laporan dugaan money politics dari Panwas dan laporan hasil penyelidikan dari Polres, disimpulkan tidak dapat dinaikkan ke penyidikan," ucap Komi singkat. (sul/cah)



Izin Debat Publik Khamami Disoal

BANDARLAMPUNG - Tim belas DPP PDIP  mempertanyakan surat pernyataan calon petahana Mesuji, Khamami yang tidak hadir (izin,red) saat acara debat publik putaran III yang digelar KPU Mesuji pada  Senin (16/1) lalu.

Hal tersebut diungkapkan anggota Tim Sebelas DPP PDIP, Abdullah Sani saat mendampingi pemeriksaan calon wakil bupati Mesuji, Adam Ishak di Mapolda Lampung, Rabu (18/1).
Menurutnya, alasan ketidakhadiran Khamami saat acara debat publik dengan pertimbangan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan pilkada Mesuji bukan wilayah kewenangan dirinya sebagai calonkada.

"Kenapa harus keamanan yang menjadi alasan dia (Khamami,red) tidak menghadiri acara debat. Tak perlu repotlah harus memikirkan keamanan dan lain-lain, itu kan sudah menjadi tugas dan ranah wilayah aparat kepolisian,” tandas Abdullah Sani.

Malah, lanjut dia, calon tidak bisa membuat kesimpulan soal keamanan dan kondusifitas jalannya debat serta jalannya pilkada Mesuji, akan tetapi acara debat kandidat merupakan salah tahapan pilkada yang harus diikuti oleh setiap calonkada.

"Soal keamanan sudah ada TNI dan Polri. Jadi calon tidak usah mencampuri itu dan menjadi alasan untuk tidak datang," tukasnya.

Sebelumnya, calon petahana Mesuji itu bersama calon wakilnya  H. Sapli sepakat untuk tidak datang menghadiri acara debat kandidat paslonkada putaran ketiga yang digelar oleh KPU setempat.

Padahal, seyogyanya acara tersebut sangat dinantikan masyarakat guna melihat dan mendengarkan visi dan misi masing-masing Paslonkada Mesuji yang akan bertarung pada pilkada Mesuji mendatang.


Hal tersebut tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye paslonkada Khamami - Sapli (KAMI), Fuad Amrullah, S.E tertanggal 13 Januari 2017.

Berdasarkan surat nomor 92/KMI/MSJ/2017, memberitahukan tidak mengikuti debat publik putaran ketiga yang diselenggarakan oleh KPU Mesuji.

Point penting dalam surat yang menjadi alasan paslonkada KAMI tidak mengikuti debat publik adalah faktor kenyamanan dan keamanan bagi pasangan calon dan tim pemenangan pasangan calon berdasarkan pada debat publik pada putaran pertama dan kedua yang dilaksanakan pada 27 Desember 2016.

Kemudian, pertimbangan lain yang tertulis dalam surat tersebut adalah demi menjaga kondusifitas keberlangsungan pilkada Mesuji dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena tidak bisa dipastikan masa yang hadir, baik nama yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Mesuji dari kedua belah pihak tidak terprovokasi, sehingga dapat mengakibatkan situasi yang tidak kondusif yang dapat mengganggu jalannya debat publik dan pilkada Mesuji.

Ketua Tim Pemenangan KAMI,  Budi Yuhanda mengatakan, pihaknya tidak menghadiri debat publik dikarenakan tidak ada jaminan keamanan antar pendukung.

"Massa yang hadir tidak bisa dipastikan siapa saja by name. Sehingga kami lebih memilih menghindari hal hal yang tidak diinginkan," ujarnya via ponsel, Senin (16/1).

Terpisah, Ketua KPU Mesuji, Saiful Anwar mengatakan, pihaknya memberikan sanksi kepada paslonkada KAMI, karena tidak menghadiri debat publik.

Dijelaskannya, berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 22A, tidak akan ditayangkannya sisa iklan paslon nomor urut 2, terhitung sejak tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

"Konsekuansinya mereka (KAMI, red) tidak mengikuti debat, iklan mereka tidak dapat kami tayangkan," ujarnya via ponsel.

Soal keamanan, lanjut Saiful, Namun, KPU sudah berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Bahkan setiap yang hadir dalam debat diwajibkan membawa kartu identitas (id card).

“Sebelum acara debat musyawarah dengan LO, kepolisian/TNI, pemda, itu sudah dilakukan. LO mereka datang, dua LO, satu tim sukses partai,” ungkapnya 

Lebih lanjut, keamanan selama debat juga dijaga berlapis.

“Saya rasa kalau mereka sampai takut, tidak nyaman, minta pengawalan ekstra mungkin disiapklan TNI/Polri. Termasuk yang di luar ruangan di tarub ada id card, beridentitas. Kemanan berlapis ring satu dua, sangat ketat. Jadi tidak ada keamanan tidak terjamin,” paparnya. (cah).

Selasa, 17 Januari 2017

GERINDRA GADANG PATTIMURA


BANDARLAMPUNG - Partai Gerindra Lampung siapkan kader terbaiknya untuk maju pilgub 2018 mendatang.

Meski terhitung masih cukup lama, tampaknya partai besutan Prabowo Subianto ini secara diam-diam tengah menyiapkan jagonya dalam perebutan kursi nomor satu di Provinsi Lampung.

Kader yang dinilai sudah mempuni dan tidak diragulan lagi kepemimpinannya tak lain adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Lampung, Pattimura.

Ketua DPD Partai Gerindra Lampung, Gunadi Ibrahim mengatakan, untuk kedepan partainya akan memajukan kader muda untuk pilgub 2018, yaitu Pattimura.

"Yang pasti sampai hari ini Pattimura akan kita majukan (untuk pilgub)," ujarnya via ponsel, Selasa (17/1).

Menurutnya, selain sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, sosok Pattimura sangat layak untuk maju pilgub.

Selain itu, lanjutnya, kepemimpinan Pattimura sudah tidak diragukan lagi.

"Menurut pandangan saya, dia (Pattimura, red) bekerjanya sungguh-sungguh. Artinya semua tugas yang diperintakan partai dapat diselesaikan dengan baik. Dan kemampuannya untuk memimpin tidak diragukan lagi," ungkapnya.

Disinggung apakah disiapkan untuk nomor satu atau dua, mantan anggota DPR RI ini mengatakan, partainya masih akan melihat perkembangan politiknya.

"Ya nanti akan kita lihat perkembangan politik ke depan ini seperti apa," jelasnya.

Lebih Gunadi menyampaikan, untuk saat ini juga partainya juga punya pandangan yang pantas untuk memimpin Lampung.

Dikatakannya, Lampung memilki empat kader terbaik untuk menjadi orang nomor satu di Provinsi Lampung.

Pertama, Incumbent Ridho Ficardo yang juga ketua DPD Demokrat Lampung. Kedua, Herman HN sebagai kader PDIP Lampung.

Kemudian, Bachtiar Basri yang sebagai Ketua DPW PAN Lampung. Terakhir, Arinal Djunaidi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Lampung.

"Saya rasa empat orang cukup wajar di 2018 bertarung untuk menjadi orang nomor satu di Provinsi Lampung," tukasnya.

Menurut Gunadi, jika pihaknya menilai bahwa calon pemimpin Lampung itu dia yang berpengalaman dan menjadi panutan bagi rakyat Lampung.

"Kita lihat peta poltiknya mereka bagus ada kelebihan masing-masing. Saya melihat dari segi positifnya mereka kita harapkan bisa membawa Lampung kearah lebih baik lagi," tandasnya. (cah).


Minggu, 15 Januari 2017

GAKUMDU GARAP HANDOYO

//Hanan Bantah Money Politic dan Libatkan RT//
BANDARLAMPUNG – Bukan tidak mungkin, jumlah pasangan calon kepala daerah (Calonkada) pilkada di Lampung yang tersandung kasus hukum bakal bertambah.
Setelah sebelumnya Polda Lampung menetapkan Petahana Bupati Non aktif Mesuji, Khamami sebagai tersangka dugaan kasus pelanggaran Pilkada, kini hal serupa bakal terjadi di Kabupaten Tulangbawang (Tuba).
Berbeda dengan Khamami yang sudah berstatus tersangka, pasangan Petahana Bupati dan Wakil Bupati Nonaktif Tuba, Hanan A Rozak – Heri Wardoyo (Handoyo) harus bersiap tersandung hukum atas adanya dugaan pelanggaran pilkada lantaran dilaporkan Sahdan AP ke Sentra Gakumdu Tuba karena terlibat kegiatan politik uang (money politic,red).
Hal itu, dilakukan pasangan Handoyo saat menggelar kampanye dialogis di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur pada Jum’at (6/1) lalu.
Saat itu, Sahdan bersama dengan dua saksi lainnya Taufik dan Muhtar melaporkan pasangan Handoyo ke Panwaskab Tuba. Dalam laporannya, Sahdan mengatakan jika pasangan Handoyo melakukan aksi bagi-bagi uang kepada massa pendukung yang hadir dan cindera mata berupa jam dinding lengkap dengan gambar foto pasangan calon (gambar Handoyo,red).
“Kita ingin pelaksanaan dan proses Pilkada di Tuba ini berjalan dengan bersih tanpa adanya aksi money politic serta kegiatan lainnya yang melanggar aturan. Harapannya, laporan kami diproses sesuai dengan aturan dan undang-undang pilkada yang berlaku baik oleh Panwaskab Tuba maupun Tim Gakumdu,” terang Sahdan diamini dua rekannya .
Yang lebih memprihatin, lanjut Sahdan, dugaan money politic pasangan Handoyo itu, tersusun rapi dan sistematis. Dimana, distribusi amplop berisi uang yang diberikan kepada masyarakat atau para pendukung ‘Handoyo’ melibatkan aparatur desa/RT.
“Tim Handoyo melalui RT membagikan amplop berisi uang sebesar Rp 50 ribu dan jam dinding bergambar foto pasangan nomor urut 2 (Handoyo,red) yang dibagikan melalui Karang Taruna,” imbuh Sahdan.
Atas laporan Sahdan dkk tersebut, Tim Gakumdu Tuba secara intensif melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mencari kepastian hukum apakah Pasangan Handoyo terbukti melakukan dugaan pelanggaran pilkada atau tidak pada Rabu (11/1).
Hadir dalam pemeriksaan oleh Tim Gakumdu Tuba yang berlangsung di Kantor Panwaskab setempat. Tim Gakumdu yang ikut hadir antara lain tiga orang jaksa fungsional Kejari Menggala masing-masing Gegana, Safriyadi dan Purnomo serta perwakilan Polres setempat, Kasat Reskrim, AKP. Efendi, SIK dengan beberapa orang anggotanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Panwaskab Tuba, Komi Pelda kepada Koran Editor mengaku, usai menerima laporan dugaan money politic tersebut, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti secara transfaran dan profesional.
“Kita akan panggil dan periksa siapa saja pihak yang terlibat adanya aksi bagi-bagi amplop berisi uang dan jam dinding bergambar foto pasangan nomor urut 2,” jelas Komi Pelda melalui via ponselnya, kemarin.
Tentang pihak yang akan dipanggil tersebut, lanjut Komi Pelda, pihaknya telah melakukan rapat pembahasan tahap pertama di internal Panwaskab setempat. Hasilnya, pihak pertama kali akan dipanggil dan diperiksa oleh Panwaskab Tuba adalah terlapor yaitu RT yang membagikan amplop berisi uang dan jam dinding bergambar foto pasangan calon nomor urut 2.
“Nanti hasilnya akan kita umumkan secara transfaran apakah kasus ini masuk dalam pelanggaran pilkada atau tidak,” lanjut Komi.
Lebih jauh dia mengaku, selama bukti dan hasil pemeriksaan konkrit, pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Pusat. “Tunggu saja hasil pemeriksaan dan perkembangan selanjutnya,” papar Komi singkat.
Saat ditanya apakah pihaknya bakal memanggil pihak terlapor lainnya yakni pasangan Petahana Bupati dan Wakil Bupati Nonaktif Tuba, Hanan A Rozak – Heri Wardoyo (Handoyo), terlihat Komi enggan menjelaskan secara rinci.
“Sekali lagi saya jelaskan, kita masih melakukan pemeriksaan pihak terlapor yaitu RT yang menurut laporan ikut andil dalam proses distribusi ampol berisi uang dan jam dinding bergambar foto calon nomor urut 2 kepada warga. Terkait apakah akan memanggil pasangan Handoyo atau tidak, kita lihat perkembangannya nanti,” elak Komi panjang lebar.
Sementara itu, Kapolres Tuba, AKBP. Agus Wibowo saat dikonfirmasi terkait hal itu juga mengaku akan menindaklunjuti adanya dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh pasangan petahana bupati dan wakil bupati setempat.
“Kita akan tindaklanjuti informasi dan dugaan pelanggaran tersebut,” jawab Agus melalui Short Massage Service (SMS) singkat.
Ditempat terpisah, Petahana Bupati Nonaktif Tuba, Hanan A Rozak mambantah dirinya terlibat aksi money politic. Mantan orang nomor satu tersebut mengaku kegiatan kampanye hanya dilakukan untuk mencari simpati dan dukungan politik dari massa pendukungnya.
“Itu tidak benar adanya isu tentang money politik. Kalau pun ada sesuatu yang saya beri ke para pendukung saya itu tidak lebih dari kaos saja,” elak Hanan melalui via ponselnya kemarin.
Selain itu, Hanan juga membantah bahwa dirinya melibatkan unsur pemerintah desa/kampung dan RT. “Sekali lagi itu tuduhan tidak benar dan saya tidak mau mengomentari adanya laporan apapun yang sudah diadukan pihak tertentu ke Panwas atau pun Gakumdu Tuba,” tegas Hanan. (sul)


Kuasa Hukum LO Adam Desak Khamami Segera Ditahan

///Berkas Penyidikan Tersangka Khamami Telah Dilimpahkan Ke Kejari///

Tim advokasi liassion officer (LO) paslonkada Mesuji, Febrina - Adam meminta kepada aparat penegak hukum segera melakukan penahanan terhadap calon petahana Khamami.

Pasalnya, Bupati Nonaktif Mesuji tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu, pada saat acara pembekalan linmas di Balai Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, Mesuji (20/12) lalu. Selain itu, berkas penyidikan pun telah dilimpahkan ke kejaksaan, dalam hal ini ke Kejaksaan Negeri Menggala.

"Jadi kami dari tim advokasi dari LO paslon nomor urut satu yang ditunjuk oleh tim 11 PDIP, kita berharap kepada aparat penegak hukum, proses tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh saudara Khamami dan sudah ditetapkan tersangka oleh Polda, kita minta segera dilakukan proses sesuai mekanisme penegak hukum terkait pelanggaran pidana pemilu," ujar Kuasa Hukum LO paslonkada Ferbina - Adam, Handri Martadinyata, kemarin.

Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya melakukan penahanan kepada Khamami, karena berkas sudah dilimpahkan ke Kejari. Dikarenakan, rentang proses penananganan pemilukada sangat terbatas.

"Jadi ketika berkas dilimpahkan pada hari Jumat (13/1), paling tidak tiga hari Kejari sudah bisa menetapkan berkas sudah lengkap apa belum. Jadi kita berharap kejari segera mengeluarkan penetapan, berkas sudah lengkap apa belum," jelasnya.

Lanjutnya, aparat penegak hukum juga harus segera melakukan penahanan terhadap Khamami, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda terkait pelanggaran pemilukada.

"Ini kan legspesialis terkait pelanggaran pemilukada, jadi harus mengesampingkan pidana umum," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, tujuannya mendesak Khamami segera ditahan adalah ingin menciptakan pemilu yang bermartabat.

"Dalam hal ini untuk menciptakan pemilu yang bermartabat, maka para pelaku pelanggar pemilukada harus ditindak secara tegas," pungkasnya.

Sementara itu, Polda Lampung telah melimpahkan berkas tersangka calon bupati Mesuji Khamami ke kejaksaan.

“Untuk Khamami, berkasnya sudah diserahkan ke jaksa. kita tinggal nunggu,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Heri Sumari.

Sedangkan untuk tersangka calon wakil bupati Mesuji Adam Ishak, kata Heri, pihaknya akan melakukan pemeriksaan pada Senin (16/1).

“Adam Ishak, panggilannya hari senin diperiksa. Khamami dan Adam statusnya sudah tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, calon bupati Mesuji Khamami memenuhi panggilan penyidik Polda Lampung, Rabu (11/1). Kedatangan calon petahana ini didampingi kuasa hukumnya Rozali Umar. Khamami tiba di Polda Lampung sekitar pukul 10.15 WIB. Khamami istirahat sejenak untuk menunaikan shalat Dzuhur di masjid lingkungan Polda Lampung.

Setelah shalat dzuhur, kepada awak media, Khamami menerangkan, kedatangannya ke Polda Lampung dalam rangka memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan seputar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukannya di Balai Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang.

Khamami mengungkapkan, kehadirannnya di Balai Desa tersebut awal mulanya bertujuan untuk mengecek lokasi persiapan kampanye dirinya yang dilaksanakan 22 Desember 2016.

“Karena tim saya tidak maksimal, saya menyusul untuk mengecek lokasi kampanye dan melihat ada latihan anggota linmas yang dilaksanakan Kecamatan Way Serdang. Setibanya di Balai Desa itu saya diminta oleh pak camat untuk memberikan sambutan. Tapi saya tolak. Lalu saya diminta memberikan pengarahan sedikit untuk memberikan semangat kepada anggota linmas. Dan di dalam pengarahan saya itu tidak ada janji – janji dan penyampaian visi misi. Arahan kepada anggota linmas itu bukan termasuk kampanye. Karena yang termasuk kampanye yaitu penyampaian visi misi,” ungkapnya.

Khamami mengungkapkan, setelah memberikan arahan tiba – tiba ada orang yang diduga memegang senjata sejenis samurai yang terbungkus. Orang tidak dikenal itu didampingi pengawal pribadi dan anak buahnya membabi buta di sekitar Balai Desa.

“Di sekitar balai desa saya dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal. Lalu saya sekap dari belakang supaya tidak kena linmas yang ada di lokasi. Karena kondisi linmas saat itu sudah pada lari kalang kabut ketakutan. Tapi saya justru saya menyelamatkan linmas yang ada di lokasi. Yang memegang seperti pedang itu diduga yang memimpin. Salah satu yang memimpin itu yaitu salah satu calon wakil bupati Mesuji Adam Ishak,” tegasnya. (cah).

Rabu, 11 Januari 2017

DIPERIKSA POLDA, KHAMAMI NGE’LES



//Dicecar Polda 40 Pertanyaan, Khamami Izin Shalat// 

BANDARLAMPUNG – Setelah mangkir pada panggilan sebelumnya, Bupati Non aktif Mesuji, Khamami akhirnya mendatangi Mapolda Lampung guna diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu, Rabu (11/1).
Kedatangan mantan orang nomor satu di Mesuji itu, didampingi sejumlah pendukung dan kuasa hukumnya, Rozali Umar.
Sesuai jadwal pemeriksaan penyidik, Khamami yang terlihat memasuki ruang pemeriksaan Subdit I / Kamneg Ditreskrimum Polda sekitar pukul 11.30 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB.
Dalam pemeriksaan, Khamami sedikitnya harus menjawab 40 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama lima jam.
Namun, sekitar pukul 13.45 WIB, Khamami terlihat meminta izin kepada penyidik untuk keluar ruangan pemeriksaan dengan alasan melaksanakan shalat dzuhur dan beristirahat sejenak.
Usai menjalani pemeriksaan penyidik, Khamami menjelaskan, dirinya ke Polda untuk menyampaikan keterangan atas dua kasus sekaligus yang diminta terkait tindak pidana pemilu dan pidana umum penganiayaan yang dialaminya.
"Kalau pidana umum, kita sebagai pelapor. Dan untuk pidana pemilu kita sebagai terlapor. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke kuasa hukum saja," ujarnya.
Dikesempatan sama, kuasa hukum Khamami, Rozali Umar mengatakan, kliennya sudah menjelaskan kepada penyidik untuk sebagai terlapor pada kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Dijelaskannya, kliennya membantah dan tidak melakukan kampanye dan tidak juga menjanjikan apapun pada acara pembekalan Linmas di Kampung Pancawarna, Kecamatan Wayserdang, beberapa waktu lalu.
"Saat itu dia (Khamami, red) hanya mampir di balai desa. Dan tujuan dia saat itu mau mengecek lokasi kampanye di dua desa, desa Pancawarna dan desa Margobakti pada 22 Desember. Dan saat itu dia hanya ditemani Walpri dan sopir pribadinya," jelasnya.
Lanjut Rozali, dalam pemeriksaan itu juga kliennya dimintai keterangan sebagai pelapor terkait dugaan pidana umum. 
"Dan dia sudah menjelaskan, disitu ada dugaan pemukulan atau penganiayaan. Disitu juga ada kata-kata yang tidak layak disampaikan," ungkapnya.
Rozali juga menyampaikan, dalam pemeriksaan tersebut sedikitnya 40 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. "Ada sekitar 40-an lah pertanyaan yang diajukan penyidik," ucapnya.
Lebih lanjut Rozali menyampaikan, pihaknya meminta menghadirkan dua saksi sebagai dalam kasus dugaan pidana pemilu sebagai terlapor.
"Karena mereka masih pemeriksaan untuk saksi lain. Saksi yan mengetahui kronologis sesungguhnya," jelasnya.
Selain itu, lanjut Rozali, pihaknya juga meminta menghadirkan lima saksi dalam kasus dugaan pidana umum yang menyebabkan dirinya mengaku teraniaya.
"Untuk sebagai pelapor, kita juga meminta menghadirkan lima saksi. Meski penyidik sudah memeriksa beberapa saksi," ungkapnya. 
Sementara itu, Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Lampung, Kombes Heri Sumarji mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pemanggilan lanjut kepada Khamami pada Senin (16/1) mendatang.
"Pemanggilannya senin depan. Dan pemeriksaan masih menyangkut pelanggaran pemilu," ujarnya.
Disinggung kenapa Polda tidak melakukan penahanan meski Khamami telah ditetapkan tersangka, menurut Heri, karena yang bersangkutan masih ada agenda kegiatan pilkada.
"Proses masalah pilkada tetap berjalan. Masalah Pak Khamami melaksanakan kampanye, itu kita hormati," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Khamamik sempat terlihat absen dan tak menghadiri panggilan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pilkada tersebut.
Sedianya Khamamik diperiksa penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda Lampung, Senin (9/1) pukul 10.00 WIB dan baru memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (11/1).
Saat itu, Ketua Tim Pemenangan pasangan Khamami-Sapli (KAMI), Budi Yuhanda mengaku, Khamami masih menyelesaikan tugas kampanyenya terlebih dahulu agar tidak mengecewakan konstituen.
“Beliau masih ada kampanye dan sudah dijadwalkan penyelenggara. Kalau tidak hadir kan kasihan konstituen, jadi kita akan memberi keterangan ke Polda, mohon dijadwal ulang,” kata Budi.
Kendati demikian, lanjut Budi Yuhanda, Khamami tak bermaksud sama sekali mengabaikan panggilan Polda Lampung. Bahkan, pihaknya telah mengutus perwakilan ke Polda untuk minta penjadwalan ulang.
“Kami akan menghadap Polda mohon dijadwal ulang,” katanya, dan mengaku siap memberikan keterangan dan bukti yang diminta penyidik terkait aksi pemukulan yang menimpa Khamami. (sul/cah)


Senin, 09 Januari 2017

GILIRAN ADAM DIPERIKSA POLDA


//PDIP Kawal Pemeriksaan Adam, Khamamik Mangkir //
BANDARLAMPUNG - Tim 11 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengawal pemeriksaan calon wakil bupati Mesuji Adam Ishak yang diperiksa intensif oleh penyidik Direskrimum Polda Lampung, Senin (9/1) sekitar pukul 10.00 Wib.
Calon wakil kepala daerah (Calonkada) Mesuji yang berpasangan dengan Febrina L. Tantina diperiksa penyidik sebagai saksi perkara atas penganiayaan yang dilaporkan Bupati Non aktif Mesuji, Khamamik saat terjadi acara pembekalan Linmas di Kampung Pancawarna, Way Serdang, Mesuji belum lama ini.
"Adam diperiksa sebagai saksi terkait laporan saudara Khamamik yang mengaku teraniaya," ujar Tim II DPP PDIP, Abdullah Sani.
Menurutnya, pihaknya juga didampingi dua pengacara lainnya yakni Handri Martadinyata dan Andri Yuska selama pemeriksaan Adam oleh penyidik Direskrimum Polda Lampung.
"Jadi kita bersama Adam penuhi panggilan penyidik , kita tidak mau seperti Khamamik yang mangkir," tandas dia.
Dirinya juga menjelaskan, Adam Ishak dianggap taat terhadap hukum, dan bermartabat sehingga memenuhi panggilan Polda Lampung.
"Di Polda kita terangkan juga bahwa yang bersangkutan itu teraniaya, nah itu kita bantah. Yang benar adalah Adam belum pernah melakukan penganiayaan, justru saat dilokasi kejadian saat acara Linmas, Khamamik merangkul Adam dan menyuruh yang hadir untuk melakukan penganiayaan,” imbuh dia.
Justru, sambung dia, Adam dilaporkan Khamamik terkait penganiayaan. “Jelas dia sudah melanggar perbuatan hukum saat di lokasi yakni melanggar pasal 73 ayat 1 menjanjikan kenaikan insentif Linmas dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu tentunya hal itu masuk kategori pidana pemilu," imbuh Abdullah Sani.
Bahkan kata Abdullah, pihaknya akan melaporkan balik Khamamik terkait pencemaran nama baik Adam Ishak.
"Khamamik sudah berbuat jahat, makanya segala cara dia lakukan yakni melaporkan Adam sebagai perbuatan penganiayaan," katanya.
Ditambahkan kuasa hukum Adam, Handri Martadinyata mengaku sesuai yang dijelaskan kline-nya, bahwa tidak pernah ada tindakan penganiayaan yang dilakukan Adam. "Jadi tidak benar telah terjadi tindak pidana umum sesuai yang dilaporkan Khamamik ke Polres Mesuji itu," tegasnya.
Justru kata dia, setelah ditindaklanjuti terungkap fakta tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Panwaslu Mesuji. Kemudian, lanjut dia, Panwaslu setempat melimpahkan ke penyidik sehingga wajar jika Khamamik ditetapkan sebagai tersangka.
"Unsur pidana pemilu itu Panwas yang rekom berdasarkan 73 ayat 1 junc to ayat 4 UU No 10 tahun 2016. Dimana ancamannya minimal 36 bulan maksimal 72 bulan," kata Handri.
Khamami Mangkir
Sementara itu, Bupati Mesuji Non aktif, Khamamik terlihat absen tak menghadiri panggilan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pilkada oleh Polda Lampung.
Sedianya Khamamik diperiksa penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda Lampung, Senin (9/1) pukul 10.00 Wib.
Ketua Tim Pemenangan pasangan Khamami-Sapli (KAMI), Budi Yuhanda mengaku, Khamami masih menyelesaikan tugas kampanyenya terlebih dahulu agar tidak mengecewakan konstituen.
“Beliau masih ada kampanye dan sudah dijadwalkan penyelenggara. Kalau tidak hadir kan kasihan konstituen, jadi kita akan memberi keterangan ke Polda, mohon dijadwal ulang,” kata Yuda, kepada wartawan, Senin (9/1).
Kendati demikian, lanjut Budi Yuhanda, Khamami tak bermaksud sama sekali mengabaikan panggilan Polda Lampung. Bahkan, pihaknya telah mengutus perwakilan ke Polda untuk minta penjadwalan ulang.

“Kami akan menghadap Polda mohon dijadwal ulang,” katanya, dan mengaku siap memberikan keterangan dan bukti yang diminta penyidik terkait aksi pemukulan yang menimpa Khamami. (sul/cah)