22 Persen Warga Tanggamus Belum Rekam e-KTP

Tanggamus- Masih banyaknya masyarakat yang sudah wajib KTP namun belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) mendapat perhatian serius dari wakil Rakyat yang ada di DPRD Tanggamus. Hal itu menyusul lahirnya Undang-undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP)  Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

Dalam UU yang baru disahkan Juli itu mengatur bahwa masyarakat yang bisa memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus memiliki dokumen kependudukan berupa E-KTP. Dan ini mulai berlaku pada 2018 mendatang. Kabupaten Tanggamus akan menggelar Pilkada segaligus pemilihan gubernur (Pilgub) pada Juni 2018.

Menanggapi UU tersebut, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan meminta pemerintah daerah (Pemda) Tanggamus untuk dapat mendorong warganya yang belum memiliki E-KTP untuk segera mengurusnya.

"Ya, dengan adanya UU tersebut dan menyukseskan program pemerintah pusat, maka jajaran pemda hingga ketua RT harus mendorong warganya untuk melakukan perekaman E-KTP, jangan sampai karena persoalan E-KTP, warga kehilangan hak suaranya dalam pesta demokrasi," ujar Heri, kemarin.

Politisi PDIP itu juga berharap agar dinas terkait dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) untuk tidak pasif dengan melakukan sejumlah terobosan, seperti jemput bola.

"Disdukcapil harus sering-sering melakukan sosialisasi, jemput bola kemasyarakat, dan warga juga harus pro aktif, ini bukan karena demi kepentingan pemilukada saja, tetapi ada banyak manfaat E-KTP karena rata-rata pengurusan dokumen harus E-KTP, sementara saat ini KTP SIAK sudah tidak berlaku lagi," kata Heri.

Sementara itu berdasarkan data dari Disdukcapil Tanggamus hingga 26 September masyarakat wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 344.799 dari wajib KTP sebanyak 443.874 atau sekitar 78 persen. Sementara untuk yang E-KTP yang sudah tercetak sebanyak 224.166 keping E-KTP hasil percetakan masal dari pusat dan 61.596 keping e-KTP hasil percetakan reguler yang dilakukan disdukcapil.

Dilain pihak, Sekretaris Disdukcapil Tanggamus Yuhandi Rifai mewakili Kepala Disdukcapil Irsan Rianto mengaku jika saat ini yang menjadi kendala utama adalah banyaknya peralatan rekam yang rusak dan gangguan pada jaringan, namun dia optimistis, target perekaman100 persen pada akhir 2017 bisa tercapai.

"Sekarang ini realisasi perekaman baru 78 persen, kalau melihat trendnya, kami masih optimis target 100 persen rekam data tercapai. Kendati ada banyak kendala yang dihadapi seperti adanya peralatan perekaman yang rusak, alat perekaman hilang,permasalahan listrik hingga jaringan, belum lagi kedasaran masyarakat untuk membuat E-KTP ini belum tinggi, mereka mau membuat kalau ada perlunya aja. Selain itu juga jaringan terkadang eror," ujarnya.

Ditambahkannya jika untuk melakukan perbaikan alat, disdukcapil tidak memiliki anggaran, karena sebelumnya pemeliharaan peralatan ditanggung pusat.

"Kita tidak ada anggaran untuk perbaikan alat, kalau ada alat yang rusak kita hanya mengirimkan kepusat untuk diperbaiki, itu juga membutuhkan biaya kirim," ungkap Yuhandi.

Ia melanjutkan, bahwa pemda tadinya mau menganggarkan pemeliharaan alat, namun saat itu ada juknis yang mengatur jika perbaikan dilakukan pusat. Kemudian pertengahan tahun 2016 baru keluar peraturan dari pusat bahwa pemda bisa menganggarkan dari APBD untuk pemeliharaan peralatan.

"Saat peraturan itu keluar, APBD sudah berjalan, nah di APBD tahun 2017 kami coba usulkan ke DPRD, mudah-mudahan usulan tersebut disetujui," harap Yuhandi.(Odo/ham)

Sudin Bagi 399 Alsintan Ke Gapoktan Tanggamus

Tanggamus- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berasal dari Komisi IV, Sudin mengunjungi Pekon Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Kamis (29/9).Tujuan dari kunjungan anggota dewan dari praksi PDI Perjuangan  yang dipusatkan di Balai Pekon Sumberejo itu untuk bertemu langsung kepada para petani yang tergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang ada di Kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama ini. Sekaligus, memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 399 unit, yang terbagi dalam delapan jenis alsintan.

Adapun rincian dari 399 unit alsintan tersebut antaranya, 23 unit combine hasvester ukuran sedang, 50 unit combine hasvester kecil, 79 unit handtraktor, 60 unit pompa air. Kemudian, 168 unit handspayer, 6 unit corn sheller, 11 unit powertresser dan yang terakhir 2 unit traktor roda 4. Dan bantuan alsintan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016.

Dalam kesempatanya kemarin, Sudin mengatakan bantuan alsintan yang ada hendaknya dapat dipergunakan dengan baik, serta dirawat dengan benar. Agar masa pakai alat bisa lebih lama dan awet. Apalagi, anggaran yang dipergunakan untuk merealisasikan bantuan alsintan itu adalah dari rakyat dan kembali untuk rakyat.

"Dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Hanya Kabupaten Tanggamus lah yang paling banyak mendapatkan bantuan alsintan. Dan bagi yang belum mendapatkan bantuan alsintan pada tahun ini, silahkan isi formulir yang ada kemudian tulis apa yang dibutuhkan dan sertakan nomor handphone yang bisa dihubungi. Insya Allah , kita selalu upayakan bantuan alsintan untuk para petani," tukas Sudin.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan mengatakan, dengan adanya bantuan alsintan yang diberikan kepada para petani yang tergabung dalam gapoktan ini. Membuat mekanisme pertanian jadi lebih mudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan jika dikerjakan dengan manual dan tentunya lebih efisiensi waktu. Bagai mana tidak, jika dikerjakan dengan cara manual, mungkin akan membutuhkan waktu lima hari untuk menggarap hasil pertanian dengan luasan lahan satu hektar, dan jumlah pekerja 5-7 orang.

Sedangkan dengan menggunakan alsintan, lahan satu hektar, hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam saja dengan jumlah pekerja hanya tiga orang petani.

"Tentunya ini sangat lah hemat sekali. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk memanen hasil pertaniannya, baik beras dan jagung. Dan memang seharusnya, alsintan itu satu petani satu alsintan. Namun itu semuakan tidak mungkin, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Nah, saya minta kepada semua anggota Gapoktan terutama ketuanya untuk adil dalam hal pemakaian alsintan yang diberikan, serta dijaga dan dirawat," harap Bambang.

Bambang juga menambahkan, pada tahun 2016 ini sebanyak 20 ribu cangkul dibagikan kepada para petani. Dan pada tahun depan akan diupayakan pemberian bantuan alat tani berupa cangkul lebih banyak lagi, yakni sekitar 40-60 ribu cangkul. Ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Pemkab Tanggamus kepada para petani. Jadi, jika selama ini ada sebuah pemikiran pemerintah tidak memperhatikan petani kata dia, itu sangatlah salah. Karena, Pemkab Tanggamus semasa kepemimpinannya (Bambang) selalu memprioritaskan tiga program utama, yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya. Program kedua adalah meningkatkan ketahanan pangan, perikanan dan peternakan. Dan yang terakhir yakni program pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

"Pembagian alsintan ini merupakan salah satu bagian untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Baik bantuan dari Pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab. Mudah-mudahan ketahanan pangan kita semakin terjangkau," kata Bambang.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolsek Sumberejo, AKP Sofingi, Kepala DPTPH Tanggamus Soni Isnaini, Kepala Ketahanan Pangan Suhartono, Kepala Kominfosandi Sabaruddin, Inspektur Tanggamus Firman Ranie, Kadiskesnakwan Tanggamus Romas Yadi, Kadishub Tanggamus Rizal Pahlevi, Anggota DPRD Tanggamus Hi. Syafei, Kepala Badan PP dan KB Edison, Kepala DKP Tanggamus Edi Narimo dan jajaran anggota TNI Tanggamus.(Odo/ham)

Pemkab Tuba Cetak Sawah 4750 Ha

TULANGBAWANG- Program ketahanan pangan pemerintah RI yang dilakukan Kementerian Pertanian RI yang bekerja sama dengan TNI AD mendapatkan hasil memuaskan.

Hal itu terbukti di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulangbawang yang telah mencetak sawah sebanyak 4.750 Ha.

Menteri Pertanian Dr.Ir. Andi Amran Sulaiman,MP yang diwakili Dirjen Holtikultura, Spudnik Sujono mengatakan Kementerian pertanian dua tahun ini dari sisi pandangan hasil survei kinerja kepuasan publik kepada Kementerian pertanian khususnya kepada Pemerintah dari 50,6 naik menjadi 66,5 %.

"Itu artinya hasil kerja bukti sudah sejalan,pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9 menjadi 5,18 . Tingkat pendapatan nilai tukar petani meningkat 100,52 meningkat 101,47 %. Bukti mendapatkan hasil,"katanya saat mengunjungi lokasi cetak sawah di Desa Bumisari,Kecamatan Rawapitu,Kabupaten Tuba, Kamis(29/9).

Selain itu, Ia menjelaskan Sasaran luas tanam Provinsi lampung adalah 824.266 ha menjadi 828.228 ha.

" Jumlah melampaui target 100%. Bangga lagi dengan kinerja Kabupaten Tuba yang targetnya 64,196 ha menjadi 64, 453 ha,melampaui target, upaya ini harus pertahankan dan semoga dapat ditingkatkan lagi dan bisa Kabupaten Tuba masuk sumber penyumbang  produksi provinsi lampung terbesar. Di Lampung mendapat luas tanam cetak sawah 11.712 ha, di Tuba khususnya 4.750 ha. Semua ini tak lepas dari Kerja keras,kerja cerdas,dengan koordinasi yang baik,"imbuhnya.

Selain itu, Spudnik menjelaskan menuturkan, alat mesin untuk Provinsi Lampung cukup banyak khususnya Tuba untuk pertanaman padi.

"Memohon alat mesin yang diterima digunakan atau dikelola semaksimal mungkin dan dipelihara, serta dirawat agar bisa dikelola secara profesional, Tahun 2017 masih kita sediakan alat mesin pertanian sampai dengan pengolahan hasil, kita persembahkan dalam rangka terutama untuk mengatasi tenaga kerja,kedua untuk melakukan percepatan tanam,"tukasnya.

Mengenai bantuan sarana produksi,yaitu Masalah Kelancaran subsidi pupuk, Dia meminta agar masalah pupuk di pantau dengan baik.

" Nanti petani atau kelompok tani yang ingin pupuk bersubsidi khususnya petani padi didata melalui RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar mendapatkan pupuk bersubsidi,"terangnya.

Tambahnya lagi, hasil baik yang telah diperoleh, ini demi ketahanan pangan yaitu program pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian Pertanian yang bekerja sama oleh TNI AD, yang tentunya didukung masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

"Semoga hasil terus meningkat,dan lahan cetak sawah menjadi lebih lagi, sehingga program pemerintah yaitu ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik,hal ini demi masyarakat Indonesia sendiri, "harapnya.

Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav Supriyatna menghimbau, bantuan alat digunakan untuk melakukan peningkatan hasil dari padi,digunakan semaksimal mungkin.

"Pembuatan cetak sawah,pembuatan irigasi,dan benih, semua demi terciptanya ketahanan pangan yang dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama TNI AD,dan kami terus berupaya dengan maksimal,"tandasnya.

Tak hanya itu, Bupati Tuba, Hanan yang diwakili Asisten II Kabupaten Tulangbawang Donny, memaparkan lahan cetak sawah di Tuba seluas

4.750 Ha.

"Segala upaya telah dilakukan Pemkab Tuba, terbukti 4.750 Ha luas lahan,dan ini kedepannya bisa jadi menambah, semua atas kerja sama kita semua, dalam menanggulangi bencana banjir, Pemkab Tuba telah membangun Tanggul penangkis sepanjang 11 Km,"tutupnya.

Dalam acara tersebut, dihadiri Asisten II Pemkab Tulangbawang, Donny Agung Wibawanto, mewakili Bupati Tulangbawang Hanan A Razak.

Dirjen Holtikultura, Spudnik Sujono mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kombes Priantoro mewakili Kapolda Lampung, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Kav Supriyatna, Aster, Dandim 0426 Letkol ARM Kus Fiandar Yusuf, Kepala Balai Pertanian Lampung yang juga penanggungjawab Upaya PJK Kabupaten Tulangbawang Moch.Bhakti Poerwadikarya, Kadis Pertanian Tuba Nurmansyah. (tri).

DPRD Tuba Sahkan APBD-P Tahun 2016

TULANGBAWANG - DPRD Kabupaten Tulang Bawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2016, Kamis (29/09/2016)

Acara dihelat di Ruang Rapat Utama DPRD Tulang Bawang, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang Ali Hasan dan Hendriwansyah, serta Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo, Anggota Forkopimda, Anggota DPRD dan para Pejabat Pemkab Tulang Bawang.

Pembicaraan Tingkat II di DPRD ini, sekaligus merupakan tahap pengesahan terhadap Raperda APBD-P Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.

Dengan telah dilaluinya mekanisme pembicaraan Raperda APBD-P hingga tahap finalisasi, Wakil Bupati Heri Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Tulang Bawang, khususnya Badan Anggaran Legislatif yang telah membahas secara intensif, serta memberikan masukan dan bekerjasama dengan jajaran Pemkab Tulang Bawang.

“Kita bersyukur, pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah berjalan dengan lancar dan penuh kebersamaan. Hal tersebut juga merupakan bentuk kebersamaan, sinergitas, dan komitmen untuk memanfaatkan potensi daerah seoptimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang,” ujarnya.

Menurut Wakil Bupati, pada prinsipnya berbagai hal yang menjadi masukan dan saran DPRD terkait dengan Rancangan APBD-P, juga menjadi bahan pertimbangkan yang akan berupaya ditindaklanjuti Pemkab Tulang Bawang, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan agenda pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta program-program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Selanjutnya Rancangan Perubahan APBD 2016 yang telah kita bahas dan sepakati bersama ini, akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dilakukan evaluasi,” kata Wakil Bupati.

Sedangkan pada sisa Tahun Anggaran 2016 yang ada, Ia juga mengajak jajaran aparatur Pemkab Tulang Bawang dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan agar pemanfaatan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 nantinya dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

Selain Pengesahan APBD-P Tulang Bawang 2016, pada Rapat Paripurna di DPRD Tulang Bawang itu juga dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II terhadap Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (tri)

Puting Beliung Landa Tubaba Rugikan Masyarakat Ratusan Juta Rupiah.

TUBA BARAT  - Pergantian Musim Pancaroba diikuti cuaca extrim di Kabupaten Tubaba, Kamis (28/9) malam pukul 22 .00 WIB di Kecamatan Tumijajar tempatnya di Tiyuh Margo Mulyo kabupaten tubaba ,Angin Puting beliung merusak Puluhan rumah Warga setempat dan  hektaran perkebunan Karet Tumbang    dihatam angin yang datang tiba tiba.

Dikatakan Ngatmi (60 th) salah satu korban bencana angin puting beliung yang rumah hancur ditimpa pohon nangka dan rambutan yang terangkat oleh angin puting beliung.

"Pada pukul 22 00 wib kemarin fonemema kejadian angin puting Beliung diawali Hujan Es sebesar batu krikil dan dibarengi angin kencang serta sambaran kilat dan tak lama suara pohon tubang menimpa pemukiman rumah warga tiyuh margo mulyo ,kami panik rasanya dunia udah Kiamat,” ujar Ngatmi.pada wartawan, Jumat (30/9). 

Hal senada juga diungkapkan Ratno yang rumahnya juga kena hataman pohon tumbang akibat angin puting beliung, bahkan Ratno juga mengeluhkan musibah tersebut membuat dia harus kehilangan harta benda dirumahnya yang rusak dan nyaris tak ada lagi yg bisa terpakai akibat tertimpa pohon dan diterpa angin puting beliung itu,

"kami sekeluarga tidak Meningal udah bersukur mas,ujar pria beranak 4 tersebut,dan harapan kami musibah ini mengugah para pejabat dikabupaten ini untuk meringankan nasib kami ,dimana saatini selain perekonomian kami sedang terpuruk akibat hasil pertanian dan perkebunan kami harganya anjlok ,kami sedang diuji oleh allah dengan musibah puting beliung ini,” paparnya.

Dari hasil pantauwan dilapangan akibat bencana angin puting beliung yang porak porandakan tiyuh margo mulyo kecamatan tumijajar meski tidak ada korban Jiwa namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah dan hingga saat ini masyrakat yang terkena musibah angin puting beliung masih mengungsi dirumah kerabat mereka yang tidak terkena sapuan angin puting beliung disekitar lokasi bencana. dan masyrakat yang terkena. Musibah belum  mendapat uluran  bantuan dari Pemkab setempat.(Ish) 

TP PKK Waykanan Gelar Pelatihan Sulam Usus

Way Kanan - Sebagai bentuk dukungan kemajuan daerah Way Kanan, TP PKK Way Kanan manfaatkan pungsinya dalam mendorong penghasilan tambahan keluarga, dengan membuka pelatihan sulam usus.

Pembukaan pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dibidang Sulam Usus, dilakukan langsung oleh ketua PT PKK Way Kanan,  Hj.Dessy Afriyanti Adipati, di Kampung Pisang Baru, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan,  Kamis (29/09).

Dessy Afriyanti Adipati mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk salah satu upaya memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, peran keluarga khususnya kaum ibu sangat diharapkan untuk membuka peluang menambah pendapatan keluarga.

“Kita harapkan melalui program usaha ini dapat dimanfaatkan para kaum ibu di Way Kanan untuk meningkatkan penghasilan tambahan di keluarga. Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) merupakan alternatif pokok untuk menopang perekonomian masyarakat mengingat kaum perempuan adalah salah satu aset pembangunan yang belum diberdayakan secara maksimal,”kata Dessy Adipati disela kegiatan.

Lebih Jauh Dessy Adipati menerangkan, untuk  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha  dalam meningkatan pendapatan keluarga maka, pelatihan ini sangat penting dilaksanakan dan diikuti terutama bagi pelaku usaha sulam usus.

“Pelatihan ini tujuanya untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan bagi pelaku usaha dibidang sulam usus.  Agar usaha yang dijalani dapat berkembang dan produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dipasar lokal maupun nasional,”kata dia.

Atas dasar itulah, sambung Istri Bupati Waykanan  itu, pelatihan UP2K Bidang sulam usus di Kampung Pisang Baru ini dilaksanakan, sehingga dapat memberikan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Sulam usus sebagai warisan budaya dapat terus dilestarikan.

Hadir dalam acara tersebut  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK)  Way Kanan, Selan S.Sos,  Camat Way Tuba, Drs. Slamet Riyadi dan Camat Bumi Agung, Andrey Awiyah  S.STP,  beserta Ketua dan segenap pengurus TP PKK Kecamatan Way Tuba dan Bumi Agung.  Dengan Nara Sumber Iriansyah yang didatangkan khusus dari Bandar Lampung. (fikri)

KPU Tanggamus Ingatkan Warga Miliki e-KTP

Tanggamus- Meski Kabupaten Tanggamus tahun 2017 baru masuk dalam tahapan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah mengingatkan pada pihak Pemkab Tanggamus maupun masyarakat, pasalnya saat Pilkada Tanggamus dan pemilihan Gubernur lampung yang rencananya akan berbarengan di tahun 2018 mendatang, syarat utamanya agar dapat memilih harus memiliki E-KTP.

Sesuai dengan Undang undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah (PP) Pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Atas dasar itulah, pihak KPU Tanggamus melalui Ketua KPU setempat Otto Yuri Saputra yang didampingi Anggota nya, Hayesta kemarin(28/9) mengingatkan semua pihak terutama masyarakat Kabupaten Tanggamus.

" Hal ini kami anggap perlu di sampaikan, terutama bagi mereka yang saat ini melum memiliki E-KTP. Dalam Undang undang itu jelas disebutkan, bila belum memiliki E KTP maka mereka tidak dapat menggunakan hak suaranya saat Pemilihan Bupati mendatang," Ungkap Otto yang juga menegaskan, bila PKPU nantinya pun akan merujuk pada Undang Undang tersebut.

Selain itu pula, sesuai dengan amanah dalam Undang Undang nomor 10 tahun 2016 yang terbit pada 1 juli 2016 tersebut menerangkan, jika nantinya pada saat pemilihan, Surat Keterangan Domisili bagi mereka yang tidak atau belum memiliki E KTP hanya berlaku jika diterbitkan Pemerintah melalui Pihak yang diberikan kewenangan untuk menerbitkannya dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),

"Kembali kalau kita mengacu ke Undang Undang itu, Keterangan Domisili yang diterbitkan Kepala Pekon atau Kelurahan, ya tidak akan berlaku seperti sebelumnya, dan harus diterbitkan oleh Disdukcapil baru bisa digunakan."sambung Otto lagi.

Atas dasar itulah KPU Tanggamus berharap pada semua pihak, terutama pemerintah Daerah untuk dapat bekerja sama dalam mensosialisasikannya pada masyarakat, agar pencapaian target pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2018 mendatang lebih maksimal.

"Ini pun diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah mulai saat ini, sebab selain KPU, pemerintah Daerah pun memiliki kewajiban dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Ini sesuai dengan Pasal 133A dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut." ujar Anggota KPU Tanggamus Hayesta yang diamini juga oleh Ketua KPUnya.

Sementara itu berdasarkan data realisasi perekaman E-KTP di Tanggamus yang berhasil dihimpun terhitung hingga 26 September, masyarakat wajib KTP yang sudah melakukan perekaman sebanyak 344.799 orang, dari wajib KTP sebanyak 443.874 atau sekitar 78 persen. Sementara untuk E-KTP yang tercetak sebanyak 224.166 keping E-KTP hasil percetakan masal dari pusat dan 61.596 keping E-KTP hasil percetakan reguler yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).(Odo/ham)