Kamis, 27 April 2017

Pemprov Lampung Buat Sistem Aplikasi Perizinan

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah membuat sistem aplikasi dibidang perizinan yang diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat secara tepat, akurat, sederahana, transparan dan terintegrasi.

Hal tersebut dikemukakan Staf Ahli Bidang Ekubang Choiria Pandarita saat mewakili Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo saat membuka acara Forum Komunikasi Lintas Sektor Perizinan dan Nonperizinan, di Novotel Bandar Lampung (27/04/2017).

"Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah membuat sistem aplikasi yang diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat secara tepat, akurat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera menyesuaikan langkah-langkah sehingga memberikan pelayanan secara lebih baik, lebih cepat, tepat, lebih mudah dan pelayananan yang lebih sederhana di bidang investasi dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, "katanya.

Choiria Pandarita mengatakan hal tersebut dilakukan karena komitmen Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo  dalam memberikan pelayanan perizinan terhadap para pelaku usaha dan investor di Provinsi Lampung semakin mudah, murah dan cepat. Hal ini dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Menurutnya pelayanan perizinan yang dimiliki setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung harus maksimal melayani  masyarakat, karena memiliki arti penting bagi investor di Provinsi Lampung.

"Pelayanan bagi masyarakat untuk melakukan perizinan harus dilakukan dengan baik, karena apabila pelayanan yang dirasa kurang oleh masyarakat akan mengganggu para investor. Untuk itu diharapkan pemerintah di masing-masing daerah di Provinsi Lampung dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan,"ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Fasilitas Pelayanan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Teguh Subarto mengatakan bahwa PTSP setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengutamakan percepatan pelayanan perizinan terhadap masyarakat yang memiliki usaha.

"Pak Presiden menginginkan setiap daerah memberikan percepatan perizinan pada masyarakat yang memiliki usaha dan bagi PTSP di daerah yang belum memiliki standar operasional prosedur. Forum ini untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung guna menselaraskan itu semua,"ujarnya.

Ia berharap dengan forum ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat arti pentingnya tentang perizinan PTSP. (RLS).



Manfaatkan Medsos, Wanita ini Geluti Usaha Kuliner Arab

BANDARLAMPUNG - Maraknya media sosial menjadikan para ibu rumah tangga dapat memanfaatkan teknologi canggih tersebut, usaha yang di buat di rumahan pun mulai menjamur di Bandarlampung ini, seperti usaha kuliner ibu muda Amirah Aljufri.

Istri dari pegawai PLN cabang Wayhalim ini menggeluti usaha rumah tangga dengan bermodalkan handphone pribadinya sebagai akses penjualan kuliner yang dirinya perdagangkan.

" Saya awalnya iseng, untuk mengisi waktu kosong saya coba membuat kuliner kecil-kecilan dengan menawarkan kepada teman-teman dan keluarga melalui handphone," jelasnya di kediamannya di daerah Teluk Betung, Bandarlampung (27/4).

Kuliner yang dipasarkan Bu Mira ini agak sedikit berbeda dirinya menjual kuliner Arab, Frozen Food dan juga cake.

" Saya tawarkan kuliner Arab seperti kebab, roti cane dan ada Frozen Food atau makanan beku dan ada juga cake, kalau harga jauh beda dengan di pasaran, " katanya.

Untuk pemesanan dirinya mengatakan melalui online dan di antar langsung untuk daerah Bandarlampung sekitarnya, dirinya juga mengatakan dalam kuliner ini bukan hanya dirinya saja yang mengerjakan tetapi dirinya mendapatkan bantuan tenaga satu orang dalam pengerjaan nya.

" Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai banyak pesanan dari kantor-kantor, suami saya juga ikut memasarkan di PLN, saya di bantu satu orang dalam membuatnya dan yang antar ada juga atau kita pakai jasa ojek mbk, " jelasnya.

Harapan saya lanjutnya agar para ibu rumah tangga dapat membantu para suami tanpa harus bekerja di luar rumah tetapi mendapatkan hasil yang maksimal, ketekunan di perlukan dalam melakukan jalankan usaha apapun.

" Ya kemarin kita peringati hari Kartini tidak ada perbedaan lagi antara kaum lelaki dengan wanita nah sekarang kita buktikan bahwa ibu rumah tangga dapat bekerja tanpa harus meninggalkan rumah dan anak, dalam usaha apapun kita harus tekun agar mendapatkan hasil yang luar biasa, harapan saya semoga kuliner saya ini dapat lebih maju lagi di Bandarlampung khususnya, " pungkasnya. (Rls).

Pemprov dan DPRD Lampung Dukung 16 Raperda

BANDARLAMPUNG  - Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung saling dukung terkait 12 (dua belas)  Raperda inisiatif DPRD Lampung dan 4 (empat)  Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat I tentang pendapat kepala daerah terhadap 12 (dua belas)  raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung serta lanjutan pembicaraan tingkat I tentang pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 4 (empat)  raperda prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (27/04/2017).

Adapun ke-12 (dua belas) raperda inisiatif DPRD Lampung tersebut, yaitu Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, Raperda Hubungan industrial dan Pengawasan Ketenagakeriaan, Raperda Perlindungan Atas Kepemilikan Tanah, Raperda Penyelenggaraan Perizinan yang menjadi Kewenangan Provinsi, Raperda Distribusi Gabah di Provinsi Lampung, dan Raperda Kemandirian Pangan. 

Kemudian, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Rapeda Pemulihan, Pengelolaan, Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Raperda Ketahanan Keluarga dan Raperda Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. 

Dalam kesempatan ini,  Sutono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung dan menyetujui ke-12 Raperda untuk dibahas pada rapat selanjutnya.  "Tentunya 12 raperda yang disusun oleh DPRD Lampung telah memenuhi kajian mendalam dan matang guna mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun daerah guna meningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung" Kata Sutono. 

Lebih lanjut,  Sutono menyampaikan pada prinsipnya ke- 12 raperda dapat diterima serta dilanjutkan, tetapi  ada hal-hal yang perlu dikaji untuk memperkuat raperda ini. "Semua ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung" Jelas Sutono. 

Sutono berharap dengan adanya 12 perda, DPRD mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan saran,  sehingga perda tersebut dapat berjalan ditengah masyarakat sebagaimana mestinya. "Tentunya 12 inisatif perda DPRD dan 4 Raperda Pemerintah Provinsi Lampung sangat penting. Untuk itulah diberlakukannya sebagai peraturan daerah dalam menentukan pelaksanaannya" Ujar Sutono Kepada Awak Media. 

Sementara itu, untuk menanggapi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang telah menyampaikan 4 (empat) naskah Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 26 April 2017 rabu kemaren. Fraksi-fraksi DPRD Lampung mendukung serta mendorong Raperda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lampung guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan perekonomian Masyarakat Lampung. Selain itu,  untuk pembahasan yang lebih cermat dan teliti perlunya pembahasan oleh panitia khusus DPRD dan pihak terkait untuk menghasilkan Perda yang baik. 

Harapannya raperda ini mampu menjadi perda yang baik serta mampu bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam rangka menghasilkan produk hukum yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi oleh pihak terkait,  baik dari Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD Lampung maupun masyarakat agar mampu menjalankan raperda ini dengan baik.

Adapun 4 (empat) Raperda yang dimaksud antara lain Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung, Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Pembentukan Peraturan Daerah, serta Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Rapat Paripurna ini akan kembali digelar pada 28 April besok guna membahas lanjutan pembicaraan tingkat I, atas jawaban Fraksi-Fraksi DPRD tentang pendapat kepala Daerah tehhadap 12 Raperda usulan Inisitaif DPRD Provinsi Lampung dan Jawaban Gubernur Lampung atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 4 raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung", tambah Dedi Afrizal. (RLS).



Menuju Lampung Terang 2019, 98 Desa Bakal Teraliri Listrik

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung  bersama PLN Lampung  akan mewujudkan Lampung terang 2019.  Terbukti sebanyak 98 Desa akan teraliri listrik di tahun 2019. Demikian rencana jangka menengah yang akan dilaksanakan PLN Lampung yang disampaikan dalam Stake Holder Forum "Sinergi Menuju Lampung Terang 2019" di Ballroom  Swiss-Bell Hotel Internasional, kamis (27/04/2017)

Untuk menuju ke 100% Desa teraliri listrik dan rasio Elektrifikasi 99,97% di tahun 2019, pada tahun 2017 ini target PLN Lampung mengaliri listrik ke 26 Desa, Kemudian di tahun 2019  PLN Lampung meningkatkan kembali persentase dengan mengaliri aliran listrik ke 38 desa, sehingga pada 2019 persentase akan naik menjadi 100%  dengan mengalirkan  listrik ke  34 Desa Tersisa.

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Adeham menyampaikan “Kelistrikan Lampung   saat   ini   berkemb ang   sangat pesat seiring dengan pembangunan pembangunan   proyek-proyek    strategis nasional   seperti   jalan   t ol”. kata Adeham.

Adeham juga mengharapkan PLN dapat bersinergi dengan semua pihak yang berkepentingan   agar   kelist rikan   Lampung bisa lebih handal.

"Seperti yang telah kita ketahui pada   bulan   Maret 2017   lalu  telah   diresmika n   oleh Presiden Jokowi via Vicon, salah satu upaya   dari   PLN  untuk   me nambah kehandalan listrik di Provinsi Lampung ini. Sehingga  kedepan   Pemerintah    Provinsi Lampung  mampu   mewujudkan   kualita Sumber   Daya   Manusia   yang    tidak   hanya cerdas   namun jugaProvinsi   Lampung   yang   le bih sejahtera”, ucap Adeham

Dalam kesempatan yang sama General Manager PT PLN Persero Distribusi Lampung, Daryono menyampaikan, PT PLN akan terus meningkatkan kemampuna dan kinerjanya dalam mewujudkan target Lampung Terang 2019.

“PLN juga akan meningkatkan kapasitas, kehandalan dan perbaikan tegangan, kemudian melaksanakan pembangunan pembangkit serta menyelesaikan pembangunan jaringan transimi jalur timur guna mencapai goal Lampung Terang 2019”.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan melalui Multi Stakeholder Forum yang di hadiri oleh perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi stakeholder dalam rangka meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) distribusi Lampung sebagai perusahaan Public Service Orientation

“PLN terus berusaha meningkatkan Leadership Quality untuk mendengan Voice of Customer dengan mengedepankan pelayanan yang berintegritas”, tambahnya.(RLS).



Rapat Paripurna Dewan Hanya Diikuti 27 Dewan

BANDARLAMPUNG - BANDARLAMPUNG - DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka lanjutan tingkat I tentang pendapat kepala daerah terhadap 12 Rapenda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung, Kamis (27/4).

Pantan di dalam ruang sidang, Rapat hanya diikuti oleh 27 anggota dewan selaku peserta rapat paripurna dan baru mau dimulai, sekitar pukul 10.48 wib.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, Rapat paripurna yang diskor pada 26 April kembali tentang pendapat kepala daerah terhadap 12 Raperda usul inisiatif baru dilanjutkan hari ini.

Gubernur Lampung yang dikuasakan kepada Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Sutono, rapat paripurna dimulai.

Seharusnya dimulai pukul 09.00 Wib, hingga pukul 10.39 Wib, rapat paripurna pun baru dimulai.

Pantauan dilokasi ruang sidang  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang hadir hanya 27 Anggota DPRD Lampung yang hadir. (Cah).

Demokrat Apresiasi Hasil Survei

BANDARLAMPUNG - Partai Demokrat (PD) Lampung mengapresiasi terkait hasil survei Lembaga Survei Kuadran yang barusan dirilis beberapa waktu lalu.

"Kami apresiasi hasil survey tersebut, sebagai bagian dari kebiasaan kami melakukan evaluasi-evaluasi atas kinerja duet Ridho-Bachtiar dalam memimpin Lampung," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Lampung, Fajrun Najah Ahmad via ponsel, Kamis (27/4).

Dikatakannya, Dengan hasil survey ini tentu pihaknya akan melakukan langkah-langkah perbaikan.

"Pada intinya, apapun hasil survey yg dilakukan oleh lembaga apapun sangat kami hargai. Karena itu semacam kritik, saran dan masukan bagi kami ke depannya," terangnya.

Menurutnya, Apa-apa yang menurut hasil survey itu sebagai kekurangan, tentu akan diperbaiki untuk lebih baik. 

"Pun yg sudah bagus, akan kami mantapkan lagi. Bagi kami, yang terbaik bagi masyarakat Lampung itulah yang dilakukan oleh Ridho Berbakti selama ini sampai akhir masa jabatannya," jelasnya.

Terkait Untuk penjaringan PD, pihaknya masih menunggu keputusan DPP PD. Ditambahkannya, mengingat PD Lampung hanya mengajukan calon tunggal untuk cagub yaitu M. Ridho Ficardo. 

"Apakah akan dilakukan penjaringan secara terbuka ataukah bagaimana, itu yg kami masih tunggu keputusan dari DPP," tandasnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Kuadran merilis hasil survei bertajuk "Ketidakpuasan publik atas kinerja gubernur, lampu kuning sang petahana" di Rumah Makan Kampoen Bambu, Kamis (27/4).

Dalam surveinya, mereka mensurvei nama-nama bakal calon gubernur yang bakal bertarung pada pilgub 2018 mendatang.

Berdasarkan hasil surveinya, tingkat elektabilitas Herman HN mengalahkan petahana M. Ridho Ficardo dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Berdasarkan hasil survei, Herman peroleh 24,00 %, Ridho peroleh 13,25 %, dan Mustafa peroleh 12,75 %. Sementara sebanyak 38,5 % masyarakat belum tentukan pilihan.

Tidak hanya elektabilitas, Walikota Bandar Lampung ini juga kalahkan M. Ridho Ficardo di tingkat kesukaan masyarakat Lampung (akseptabilitas).

Dari hasil survei, Herman peroleh 42,00 %, M. Ridho Ficardo peroleh 37,25 %, dan Mustafa peroleh 15,25 %.

Sementara, M. Ridho Ficardo hanya bisa ungguli Hermna HN di tingkat popularitas. Berdasarkan hasil survei tingkat popularitas, Ridho unggul dengan peroleh 91 %, sedangkan Herman hanya 71 %.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kuadran, Didi Wahyudi mengatakan, ini baru pemetaan politik awal menjelang pilgub 2018 mendatang.

"Ini baru peta awal. Dan semua masih berpeluang untuk memenangkan pilgub lampung," jelasnya. (Cah).

Elektabilitas Herman Kalahkan Ridho dan Mustafa

BANDARLAMPUNG - Lembaga Survei Kuadran merilis hasil survei bertajuk "Ketidakpuasan publik atas kinerja gubernur, lampu kuning sang petahana" di Rumah Makan Kampoen Bambu, Kamis (27/4).

Dalam surveinya, mereka mensurvei nama-nama bakal calon gubernur yang bakal bertarung pada pilgub 2018 mendatang.

Berdasarkan hasil surveinya, tingkat elektabilitas Herman HN mengalahkan petahana M. Ridho Ficardo dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Berdasarkan hasil survei, Herman peroleh 24,00 %, Ridho peroleh 13,25 %, dan Mustafa peroleh 12,75 %. Sementara sebanyak 38,5 % masyarakat belum tentukan pilihan.

Tidak hanya elektabilitas, Walikota Bandar Lampung ini juga kalahkan M. Ridho Ficardo di tingkat kesukaan masyarakat Lampung (akseptabilitas).

Dari hasil survei, Herman peroleh 42,00 %, M. Ridho Ficardo peroleh 37,25 %, dan Mustafa peroleh 15,25 %.

Sementara, M. Ridho Ficardo hanya bisa ungguli Hermna HN di tingkat popularitas. Berdasarkan hasil survei tingkat popularitas, Ridho unggul dengan peroleh 91 %, sedangkan Herman hanya 71 %.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kuadran, Didi Wahyudi mengatakan, ini baru pemetaan politik awal menjelang pilgub 2018 mendatang.

"Ini baru peta awal. Dan semua masih berpeluang untuk memenangkan pilgub lampung," jelasnya.

Untuk teknisnya, lanjut Didi, pihaknya menggunakan 400 responden yang menyebar di 15 Kabupaten/kota se-Lampung.

"Dan kami menjamin kredibilitas kita. Dan tidak ada intervensi dari parpol atau condong ke salah satu cagub," tukasnya. 

67,50 % Masyarakat Inginkan Gubernur Baru

BANDARLAMPUNG - Sebanyak 67,50 persen masyarakat Provinsi Lampung  menginginkan Gubernur baru untuk periode 2018-2023 mendatang.

Hal itu berdasarkan rilis hasil lembaga survei Kuadran yang dilakukan selama 5 hari,  mulai 21 April hingga 25 April 2017.

Dalam surveinya, terhadap masyarakat 15 Kabupaten / kota dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. Diperoleh keinginan masyarakat memiliki pemimpin baru.

67, 50 persen memilih Gubernur baru,  17 persen  tetap sang petahana, dan 15, 50 persen, masyarakat belum memutuskan.

Bahkan dilihat dari haisl survei, masyarakat belum tahu akan diadakannya Pemilihan Gubernur Lampung pada tahun 2018 mendatang. Diperoleh hasil 68, 75 persen menjawab belom tahu  dan 31,25 persen sudah tahu hajat pilgub lampung.

"Ini baru pemetaan politik awal menjelang pilgub 2018 mendatang, dan semua masih punya peluang untuk memenangkan Pilgub," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kuadran, Didi Wahyudi, di Kampoeng Bamboe, Kamis (27/4).

Menurut Didi, pihaknya menjamin keakuratan data dan independensi hasil survei tersebut.

"Kami menjamin kredibilitas kita. Dan tidak ada intervensi dari parpol atau condong ke salah satu cagub," katanya.

Dijelskannya, hasil survei ini bukan berarti memojokkan sang Petahana, namun mengingatkan bahwa Lampu Kuning bagi Gubernur saat ini untuk Pilkada serentak nanti.

Selain itu, kata Didi, Aspirasi masyarakat saat ini lebih condong pada masalah infrastruktur 67,00 persen dari pada masalah pendididikan, kesehatan dan lainnya. (Cah).

Ma'ruf : Posisi Kejaksaan Perlu Kajian Komprehensif

BANDARLAMPUNG - Seminar Nasional dengan tema 'Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945' diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kamis (27/04/17).

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan sesuai amanat UU 17/2014 tentang MD3, MPR diberi amanah untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR. MPR dalam tugasnya juga melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan implementasinya.

"Dengan melihat tugas MPR maka apa yang diinginkan dalam seminar ini merupakan bagian tugas kami. Tema dalam seminar ini sangat relevan dengan tugas MPR," ujar dia.

Membahas posisi Kejaksaan menurut Ma'ruf diperlukan kajian yang komprehensif. Selama ini MPR melakukan penyerapan aspirasi kepada masyarakat dari berbagai komponen. Sehingga seminar ini akan menjadi masukan bagi MPR.

Diungkapkannya, MPR memiliki tiga alat kelengkapan yaitu Badan Sosial, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran. Badan Sosialisasi dan Badan Anggaran inilah menurut Ma'ruf yang terkait dengan pembahasan masalah tata negara.

"Anggota Badan Pengkajian berasal dari anggota MPR lintas Fraksi DPR dan Kelompok DPD. MPR periode ini sangat strategis. Saya menyambut baik seminar ini karena relevan dengan tugas MPR," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, pada Badan Pengkajian muncul 15 isu aktual dan strategis. Dari 15 isu itu dikerucutkan menjadi lima, kemudian diminimalisasi lagi menjadi 1 isu yaitu penataan kekuasaan kehakiman. 

Ma'ruf juga mengakui isu Kejaksaan tidak muncul dalam pembahasan di Badan Pengkajian, yang muncul justru isu Komisi Yudisial. Meski demikian ia menegaskan MPR terbuka luas dalam pembahasan masalah tata negara.

Selanjutnya dia berharap Kejaksaan dapat bertemu Badan Pengkajian dengan membawa landasan pemikiran yang kuat. "Harus dikaji mendalam posisi Kejaksaan, Badan Pengkajian bersama Lembaga Pengkajian nanti akan membahasnya," tuturnya. 

Terkait amandemen kelima, Ma'ruf  mengatakan MPR  terus melakukan pengkajian dan juga perlu ada political will anggota MPR. (Cah).

Rycko Masuk Lima Besar Balongub Lampung

BANDARLAMPUNG - Nama Rycko Menoza mencuat, mantan bupati Lampung Selatan Periode lalu itu masuk lima besar Akseptabilitas dan Elektabilitas Lembaga Survei Kuadran.


Yang dimaksud Akseptabilitas sendiri ialah rasa suka Responden terhadap Bakal Calon Gubernur Provinsi Lampung, meskipun nama-nama yang dikenal belum tentu mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur tahun mendatang.


Berdasarkan Survei 400 responden yang tersebar di 15 Kabupaten/kota selama 5 hari mulai tanggal 21-25 April 2017 itu didapati 5 besar dari 22 nama yang Akseptabilitasnya tinggi.


Herman HN, Walikota Bandarlampung menempati urutan teratas sebesar 42%, diikuti M. Ridho Ficardo, Gubernur Lampung sebesar 37,25%, Mustafa, Bupati Lampung Tengah sebesar 15,25%, Eva Dwiana anggota DPRD Lampung sebesar 13,25%, dan urutan lima mantan bupati Lampung Selatan periode sebelumnya Rycko Menoza sebesar 13%.


Hal yang sama terjadi di Survei Elektabilitas Bakal Calon Gubernur Lampung periode 2018, Rcyko bahkan masuk di urutan keempat Lembaga Survei Kuadran.


"Saat diberikan pertanyaan siapakah yang akan bapak/ibu pilih atau pantas dipilih sebagai Gubernur Lampung jika pemilihan Gubernur Lampung diselenggarakan hari ini, mengerucut 15 nama," kata didi Wahyudi, Direktur kuadran di Rumah Santap Kampoeng Bamboe, Kamis, (27/4).


Dari 15 nama itu, Herman HN lagi-lagi menempati urutan teratas sebesar 24%, diurutan kedua M. Ridho Ficardo sebesar 13,25%, urutan ketiga Mustafa 12,75%, urutan keempat Rcyko Menoza sebesar 3% dan peringkat lima nama Bupati Lampung barat mencuat sebesar 2%.


Metode yang digunakan dalam survei ini ialah cluster random sampling, dengan survei perkabupaten mengahsilkan Tingkat kepercayaan 95%, Margin of error (tingkat kesalahan) 5, Jumlah sample 400 responden dengan 20 relawan yang dikerahkan.


"Hasil survei ini sementara dan dapat berubah setiap waktu tergantung apa yang dilakukan bakal calon gubernur, mungkin dia muncul di tengah publik dan sebagainya. Setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilihan gubernur lampung 2018," kata dia. (Cah).