Recent Posts

Terkait Sertifikasi, Herman HN Ongkosi Guru Bertanya Ke-Kemenkeu

06.03
EDITOR/HUM
Walikota Bandarlampun Herman HN saa memberikan sambutan dalam acara ramah tamah dengan Kepala Sekolah SD,SMP,SMA,SMK  Negeri & Swasta Sekota Bandarlampun di GSG SMAN 2 Bandarlampung.


BANDARLAMPUNG- Walikota Bandarlampung Herman HN angkat suara terkait keterlambatan pencairan sertifikasi Guru untuk triwulan III dan IV Tahun 2016.
Menurut Herman, bukan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung sengaja menunda-nunda pencairan karena sampai saat ini pihaknnya belum menerima peyaluaran dana sertifikasi tersebu dari pemerintah pusat.
Untuk lebih meyakinkan para guru dirinya meyarankan untuk dapa langsung menayakan permasalahan ini ke Menri Keuangan.
“Kalau ada kepala sekolah perwakilan Lampung yang ingin berangkat ke Jakarta untuk menanyakan langsung ke Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, apakah uang sertifikasi guru ini sudah dikirim ke keuangan daerah atau belum, maka akan saya biayai, tetapi untuk 4- 5 orang saja,”Katanya saat memberikan penjelasan kepada kepala sekolah se-Kota Bandarlampung di Aula SMAN 2 Bandarlampung, (7/12).
Menurunya, pihaknnya akan mecoba membantu permasalahan yang dialami para guru sertifikasi ini, dengan cara menalangi pembayaran serifikasi untuk triwulan III denan mengunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bandarlampung sampai tahun 2017 mendatang.
“Uang daerah akan saya kucurkan untuk kepentingan Bandarlampung. Jadi jangan bapak/ibu jangan dibuat rusuh. Ini saya dengar lapor sana, lapor sini, percuma orang yang bayar kan Pemerintah Bandarlampung. Saya berani menalangi pembayaran dana sertifikasi guru dengan memakai dana APBD meskipun harus membayar Rp 20  miliar setiap bulannya. Januari saya bayar 1 bulan, Februari 1 bulan sampai lunas. Jadi jangan sampai  dipengruhi urusan politik, seperti ada pemberitaan ngawur di salah satu media cetak,  benci saya, dan gak akan gentar,”ucapnya.
Berdasarkan surat keputusan Menteri tertanggal 16 agustus 2016, yang ditanda tangan langsung oleh Menteri. dan Instruksi Presiden No 11 tahun 2016 tertanggal 28 Oktober 2016, perihal sertifikasi, yang di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, terdapat 476 kabupaten/kota se-Indonesia yang sampai saat ini belum di transfer oleh pusat.

"Ini suratnya dari kementrian Keuangang RI, Jadi, bukan karena Herman selewengkan ataupun dikorupsi. Karena negara kita sedang kesulitan dana. Karena situasi keuangan Indonesia sedang oleng,”ujarnya.

Selain itu, Herman juga tidak mempermasalahkan apabila ada guru yang mendesak pemerintah Bandarlampung untuk melakukan aksi demo terkait belum keluarnya dana sertifikasi guru.

“Silahkan saja kalau mau meramaikan Bandarlampung, saya tidak takut,  Dalam hal kebenaran Herman HN tidak mau mundur. Jadi jangan coba-coba mengancam saya, paling kalau sampai ketemu, saya caci maki. Karena saya manusia biasa belum jadi nabi, kalau nabi mungkin. Jadi, saat saya berada di jalan kebenaran, saya tidak pernah takut,”ucapnya.

Oleh karena itu, sebaiknya kepala sekolah dapat member pengertian ke para tenaga pendidik dan jangan terhanyut dengan urusan politik. Karena kemungkinan ada orang yang ingin menghancurkannya.

“Saya tidak akan kena sepanjang tidak menghabiskan uang rakyat. Karena yang bisa menjatuhkan saya itu hanya ketika saya meninggal ataupun kena masalah hukum. Jadi apabila ada orang yang menjelekan saya, biar tuhan yang mengotin mulutnya,”ucapnya

Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika ada tenaga pendidik yang enggan menandatangani pencairan dana sertifikasi itu yang akan di cicil setiap bulan.

"Silahkan saja, yang gak mau, bukan urusan saya. Misalnya SMA 12, ada 31 orang tidak tandatangan. SMA 14  ada 4 orang dan SMA 11 ada 1 orang,"ujarnya.

"Jadi jangan merasa nantinya SMA/SMK tidak dikelola Herman lagi, terus main hantem aja,  Kalau persoalan peralihan itu sudah diputuskan di MK dan dimenangkan oleh kabupaten/kota, maka mereka akan bertemu saya lagi. Karena sekitar empat- lima bulan lalu sewaktu ada pertemuan di Mendagri di Kalibata ada revisi kewenangan peralihan itu,”tegasnya.(edi)

Aspekindo Siap Membangun Lampung

05.57
EDITOR/EDI
Kanan Ke Kiri, Plt Ketua Aspekindo Lampung Deni Irawan, Ketua Terpilih Aspekindo Lampun Rio Gunawan dan Angota Aspekindo Henki, foto bersama dalam acara Musprov Aspekindo IV di Ball Room hotel Sheraon, Rabu (7/12).


BANDAR LAMPUNG- Rio Gunawan, secara aklamasi  terpilih menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo) 5 tahun ke depan (2016-2021).
Dikeahui, Sebelum diselengarakannya musawara Provinsi (Musrov) Aspekindo ke-IV yang digelar di Ball Room Hotel Sheraton kemarin (7/12), ada dua kandidat lain selain Rio Gunawan yang maju mencalonkan diri yaitu Rudi Kusumajaya dan Rudi Darmawan. Namun di detik detik pemilihan, kedua pesaing Rio Gunawan menundurkan diri dan memerikan kesempaan kepada Rio Gunawan unuk memimpin Aspekindo Lampung.
Ada tujuh visi misi yang akan dilakukan oleh Rio sebagai ketua Aspekindo terpilih, diantaranya mengembangkan organisasi hingga tingkat daerah dalam 100 hari kerja.
"visi misi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Saya akan lakukakan program tersebut dalam 100 hari. Seperti melakukan pembentukan 15 kabupaten/kota, itu traget saya dalam 3 bulan kedepan," ujarnya usai rapat pleno Aspekindo di ballroom hotel sheraton, Rabu (7/12). 
Kemudian, lanjut Rio yang merupakan salah satu ketua organisasi termuda se-Lampung tersebut, akan melakukan re-organisasi di tubuh Aspekindo dan juga mengharapkan campur tangan dari pemerintah daerah. 
"Di pengurusan ini jadi ya mungkin ada beberapa yang sudah tidak aktif dan yang masih aktif akan kita evaluasi. Kemudian saya harapkan kepada pemerintah daerah untuk mendengar, melihat bahwa Aspekindo ini masih ada, kedepannya saya harapkan terjalin kerjasama. Karena setiap organisasi pasti punya perusahaan, jadi itu bisa dibina minimal mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan, khusunya di Lampung," bebernya. 
Salah satu pekerjaan rumah yang dihadapi oleh ketua terpilih Aspekindo ialah membina kebersamaan dan kekeluargaan dari dalam organisasi. 
"Saya ingin disini, semua anggotanya menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan gak hanya memikirkan diri sendiri. Karena organisasi besar kan karena anggotanya banyak dan kuat. Kedepannya harus ada kekeluargaan," ungkapnya. 
Kemudian, PLT sekjen, Hengky Jajuli berharap kepada ketua Aspekindo kedepannya guna memgembalikan masa kejayaan Aspekindo. 
"Saya sebagai salah satu pendamping Bang Ferdinand (pendiri) saya tahu dalamnya Aspekindo. Semoga dengan dipimpin yang muda-muda ini, saya yakin Aspekindo akan berdaya saing dan Aspekindo,semakin besar di Lampung," pungkasnya. (edi)

DIGADANG PIMPIN PDIP

09.42
///Muklis Basri, Bambang, Herman HN Juga Siap///

BANDARLAMPUNG – Calon bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad digadang-gadang menggantikan Sjachroedin ZP sebagai Ketua DPD PDIP Lampung.  Umar pun mengaku siap membesarkan partai pimpinan Megawati ini di Lampung.

Sumber Editor di DPD PDIP Lampung membocorkan DPP melirik calon tunggal Bupati Tulangbawang Barat tersebut untuk menempati kursi ketua yang akan ditinggalkan Sjachroedin ZP. Menurutnya, dipilihnya Umar selain pertimbangan memang yang bersangkutan kader PDIP juga karena komitmetnya Umar menjadi pemimpinanya rakyat.

“Selama menjadi wakil dan bupati Pak Umar Ahmad dinilai sejalan dengan PDIP. Menjadi pejabat untuk melayani rakyat dan memajukan daerah yang juga untuk kesejahteraan rakyat,” katanya,

Karena itu tambahnya, setelah kepemimpinan Ketua DPD Sjachroedin ZP berakhir, DPP PDIP memberikan kesempatan Umar membesarkan PDIP di Lampung. “Kita sudah lakukan penjajakan. Responnya positif, kita tunggu saja waktunya,” tandasnya.

 Terpisah, Umar Ahmad mengaku siap jika diberi kepercayaan untuk memimpin DPD PDIP Lampung. "Ya kalo namanya perintah, kita siap," ujarnya.

Kendati demikian, Umar masih enggan banyak memberikan komentar terkait kesiapannya untuk menjadi Ketua DPD PDIP Lampung. Menurutnya, saat ini partai banteng moncong putih masih dipimpin oleh Sajchroedin ZP.  "Pak Sjachroedin masih Ketua DPD kok, belum diganti," ungkapnya merendah.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Mingrum Gumay menjelaskan, hal tersebut dikembalikan ke DPP. Karena, imbuhnya, itu merupakan wewenang DPP. "Soal penugasan Pak Sjachrodin sebagai dubes dan kekosongan PDIP, itu nanti tidak ada penunjukkan ketua definitif, namun penunjukkan Plh. oleh DPP. dan siapa orangnya, itu wewenang DPP," jelasnya.

Bupati Lampung Barat (Lambar) yang juga Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Lampung, Mukhlis Basri yang masuk bursa calon pengganti Sjachroedin enggan banyak berkomentar. "Kalo itu urusannya Bu Mega, Ketua Umum DPP PDIP," ujarnya.

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bambang Suryadi juga menyatakan siap jika partai memerintahkan dirinya melanjutkan Sjachroedin ZP memimpin partai. “Namanya kader partai yang saya harus siap,” tegas`Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Selanjutnya, Wali Kota Bandarlampung Herman HN sebelumnya mengaku siap bila diperintah partai memimpin PDIP Lampung. Herman pun pernah menolak tegas-tegas saat diajak bergabung dengan Partai Nasdem oleh Ketua DPW Nasdem Lampung Mustafa.

Ceritanya, Mustafa mengundang beberapa kepala daerah di Lampung untuk makan bersama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat berkunjung ke Lampung. Setelah makan, Surya pun beristirahat ke kamar hotel. Saat itulah Mustafa tiba-tiba menyematkan pin Partai NasDem ke kemeja Herman. Penyematan pin dalam suasana santai itu seolah mengajak Herman untuk bergabung.

Menanggapi hal itu, Herman tampak santai. “Saya Satgas PDIP Lampung, nanti saya dimarahi orang,” kata Herman. (dbs/cah)


TERBANYAK MELANGGAR

13.16
BANDARLAMPUNG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mesuji menyebut pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khamami-Sapli paling banyak melanggar pilkada. Sementara rivalnya paslon Febrina-Adam Ishak baru tercatat melakukan satu pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Mesuji, Apri Susanto saat ditemui di sela-sela Peresmian kantor Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Lampung. "Sejauh ini sudah ada sembilan temuan pelanggaran yang kita temukan. Dari dua paslon, petahana (Khamamik, red) yang paling banyak," terang Apri.

Ditambahkan,  pelanggaran yang dilakukan oleh petahana, seperti adanya indikasi pelecehan terhadap penyelenggara pilkada. Dimana, pelanggaran tersebut dilakukan Khamami saat melakukan kampanye dialogis dengan masyarakat Mesuji.

"Ini ada dugaan pelanggaran. Karena, saat berorasi, calon hanya diperkenankan untuk menyampaikam visi misi untuk pembangunan. Bukan menyampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan," ungkapnya.

Lebih lanjut, pelanggaran yang ditemukan lainnya adalah adanya indikasi upaya pergerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Mesuji untuk mendukung petahana. Seperti halnya yang dilakukan salah satu camat Way Serdang, Andi.

"Temuan ini ditemukan di salah satu foto. Dimana dalam foto tersebut, Camat Wayserdang itu menunjukkan dua jari. Foto itu dilakukan usai ikut jalan sehat yang diadakan pemda," jelasnya.

Usai melihat foto tersebut, Panwas menilai ada indikasi ASN yang tidak netral, dengan mendukung salah satu calon . "Saat itu juga kami langsung menyampaikan kepada Plt. Bupati, agar menghimbau pejabatnya untuk netral dalam pilkada," ungkapnya.

Sementara itu, untuk paslon lain, yakni paslon nomor urut satu, Febrina - Adam, baru ada satu pelanggaran yang ditemukan. Hal itu terkait soal Alat Peraga Kampanye (APK) paslon yang membubuhkan gambar presiden pertama RI, Ir. Soekarno. "Ini paslonnya sudah kita tegur dan pihaknya sepakat untuk tidak membubuhkan gambar itu lagi," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikannya, pihaknya tetap terus bekerja keras dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pilkada Mesuji. "Kita terus waspada terhadap pelanggaran yang ada. Ini guna menciptakan pilkada yang damai," tukasnya.

Khamami saat dimintai penjelasannya pernah mengakui bahwa pernyataannya yang kemudian dipersoalkan panwas tersebut keluar lantaran kesal terhadap seorang anggota Panwascam yang melarang kampanyenya. Menurutnya, alasan yang dikemukakan anggota Panwascam itu dinilai terlalu mengada-ada.

Khamami juga menjelaskan, Panwas saat itu menyuruh menurunkan semua foto dirinya yang ada di Balai Desa. Padahal, foto itu foto resmi dirinya sebagai Bupati Mesuji. “Foto itu bukan alat peraga kampanye atau bahan kampanye,” katanya. (cah)