Recent Posts

Pemkab Pesawaran Diminta Bayar Hutang

Pemkab Pesawaran Diminta Bayar Hutang

21.17
BANDARLAMPUNG – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk segera membayarkan anggaran pilkada yang belum terbayarkan berkisar Rp. 230 juta. Seperti dikatakan Kepala Sekretariatan Bawaslu Lampung, E. Dwi Mulyono, anggaran pilkada Pesawaran sebesar Rp. 1,3 miliar dari total NPHD Panwaslu Pesawaran sebesar Rp. 4,863 miliar itu secara terang dalam NPHD Pesawaran akan dianggarkan di Tahun 2016. Namun pada kenyataannya, pemkab setempat tidak menganggarkannya di APBD Murni Tahun 2016. “Memang anggaran sebesar itu (Rp. 1,3 miliar, red) tidak akan habis terpakai semua. Namun nanti ada sisa anggaran yang akan dikembalikan lagi ke pemkab Pesaawaran,” ujarnya, kemarin. Dirinya pun juga mengaku tidak mengetahui alasan yang jelas dari pemkab pesawaran dengan tidak menganggarkan dana pilkada tersebut. Padahal menurutnya, di dalam NPHD sudah jelas terlepas siapa yang bertandatangan di NPHD tersebut. “Ini kan perjanjian lembaga, bukan bupati lama dengan panwas. Jadi kalo saya katakan ini perjanjian lembaga, antara pemkab dengan lembaga panwaskab. Artinya disini siapapun, ketika maaf ngomong bupati lama tidak menang, tetapi bupati yang menang ini kan wajib meneruskan,” jelasnya. Dikatakannya lagi, NPHD ini berkaitna dengan antar kelembagaan. Terkait adanya pergantian antara bupati lama dngan bupati yang baru, namun pemkab tetap berkewajiban uyntuk membayarkan anggaran pilkad yang belum terbayarkan tersebut, sebesar Rp. 230 juta. “Bukan karena bupati lama kalah, bupati yang baru tidak mau menindaklanjjuti, itu kan salah. Ini kan perjanjian antar lembaga pemda kabupaten pesawaran dengan lembaga panwas pesawaran. Jadi siapapun bupatinya yang ada disitu, dia harus melanjutkan, bukan harus membuat NPHD baru,” jelasnya lagi. Kemudian terkait panwaskab Pesawaran yang sudah dibubarkan, lanjut Dwi menjelaskan, dana pilkada ini dikonversikan ke dalam DIPA Bawaslu RI. Dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dirinya berhak ambil alih dan menagih anggaran tersebut kepada pemkab Pesawaran. “Katakanlah mereka (Panwaskab,red) sudah bubar, tapi saya kan masih ada sebagai kuasa pengguna anggarannya. Jadi saya masih berhak. Makanya kemarin saya dibuatkan surat kuasa dari panwas lama kepada saya sebagai KPA. Namun sebetulnya tanpa surat kuasa pun saya berhak menagih, orang saya KPA, tapi biar kuat, panwas itu mewakilkan kepada saya dngan dibuatkannya surat kuasa kepada saya,” paparnya. Disinggung terkait pemkab Pesawaran yang menunggu instruksi dari Bawaslu RI, menurut Dwi, Bawaslu RI tidak menginstruksikan pemkab untuk membayar. Akan tetapi, dana tersebut memang sudah tercantum dalam NPHD dan akan dianggarkan di tahun 2016. “Jadi seharusnya tanpa harus dibahas lagi, pemkab Pesawaran berkewajiban sudah harus membayar. Itu sudah punya kewajiban, karena itu adalah hutang. Jadi tidak ada instruksi dari Bawaslu RI atau menunggu instruksi dari Bawaslu RI, itu tidak ada,” jelasnya. Dirinya pun juga kurang sependapat denganKabag Keuangan Setkab Pesawaran, Yosa Rizal. Menurutnya, Yosa terlalu berbelit dalam mengurus persoalan ini. “Jika dia (Yosa,red) membaca NPHD itu, mereka harus sudah membayar, dan saya bisa bilang ini menjadi kesalahan pemkab Pesawaran, kenapa sampai sekarang belum membayar anggaran itu dan tidak menganggarkan di APBD murni 2016,” ungkapnya. Lebih jauh disampaikan, dirinya juga kurang memahami dari sekian banyak Tim TAPD Pesawaran tidak membaca NPHD itu. “Nah tadi mantan Kasek dan Panwas Pesawaran disuruh membuat berita acara pertemuan antara saya dengan pihak kabupaten, yang dihadiri oleh perangkat keuangan pemkab Pesawaran, mantan Kasek dan mantan Panwas Pesawaran, bahkan Mendagri pun juga sudah mengirimkan surat kawat terkait persoalan ini agar cepat selesai,” paparnya. Terpisah, Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona sampai saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Bawaslu RI, apakah akan dihibahkan melalui Bawaslu Provinsi atau melalui Bawaslu RI. “Kalau anggarannya itu bisa dipersiapkan, tinggal bagaimana pertanggungjawabannya, siapa penerimanya, itu harus dari Bawaslu pusat,” ujarnya. Menurutnya, itu adalah persoalan administrasi di jajaran kesekretariatan panwaskab Pesawaran. Karena, imbuhya, sampai pada deadline penarikan dana belum ada report dan belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan lain sebagainya. "Karena dalam penarikan dana itu harus ada SPJ-nya, pada saat itu pelaporannya terlambat, tahun anggaran sudah lompat di tahun anggaran 2016, sehingga di tahun 2016 ini ada beban anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dan itu sudah disiapkan," jelasnya. Untuk itu, pihaknya tetap masih menunggu regulasi, bahkan mungkin konsultasi dulu dengan BPK. Selain itu, pihaknya juga akan melihat juklak-juknisnya terkait NPHD tersebut. "Apabila melewati tahun anggaran dan melewati periode apakah masih bisa dibayarkan dan siapakah yang akan bertanggung jawab, dan siapa yang harus menandtangani surat perjanjian tersebut," jelasnya. Lebih jauh disampaikan, untuk itu pihaknya masih menunggu arahan dari Bawaslu pusat, karena SK panwas sudah habis per Maret 2016. "Berarti sekarangkan tidak ada lagi personil panwas yang punya kewenangan untuk menandatangani sebuah dokumen, apakah ini akan dikembalikan ke provinsi atau kembali ke pusat," tutupnya. (cah).
Pemkab Pesawaran Diminta Untuk Bayar Hutang

Pemkab Pesawaran Diminta Untuk Bayar Hutang

21.14
BANDARLAMPUNG – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesawaran untuk segera membayarkan anggaran pilkada yang belum terbayarkan berkisar Rp. 230 juta. Seperti dikatakan Kepala Sekretariatan Bawaslu Lampung, E. Dwi Mulyono, anggaran pilkada Pesawaran sebesar Rp. 1,3 miliar dari total NPHD Panwaslu Pesawaran sebesar Rp. 4,863 miliar itu secara terang dalam NPHD Pesawaran akan dianggarkan di Tahun 2016. Namun pada kenyataannya, pemkab setempat tidak menganggarkannya di APBD Murni Tahun 2016. “Memang anggaran sebesar itu (Rp. 1,3 miliar, red) tidak akan habis terpakai semua. Namun nanti ada sisa anggaran yang akan dikembalikan lagi ke pemkab Pesaawaran,” ujarnya, kemarin. Dirinya pun juga mengaku tidak mengetahui alasan yang jelas dari pemkab pesawaran dengan tidak menganggarkan dana pilkada tersebut. Padahal menurutnya, di dalam NPHD sudah jelas terlepas siapa yang bertandatangan di NPHD tersebut. “Ini kan perjanjian lembaga, bukan bupati lama dengan panwas. Jadi kalo saya katakan ini perjanjian lembaga, antara pemkab dengan lembaga panwaskab. Artinya disini siapapun, ketika maaf ngomong bupati lama tidak menang, tetapi bupati yang menang ini kan wajib meneruskan,” jelasnya. Dikatakannya lagi, NPHD ini berkaitna dengan antar kelembagaan. Terkait adanya pergantian antara bupati lama dngan bupati yang baru, namun pemkab tetap berkewajiban uyntuk membayarkan anggaran pilkad yang belum terbayarkan tersebut, sebesar Rp. 230 juta. “Bukan karena bupati lama kalah, bupati yang baru tidak mau menindaklanjjuti, itu kan salah. Ini kan perjanjian antar lembaga pemda kabupaten pesawaran dengan lembaga panwas pesawaran. Jadi siapapun bupatinya yang ada disitu, dia harus melanjutkan, bukan harus membuat NPHD baru,” jelasnya lagi. Kemudian terkait panwaskab Pesawaran yang sudah dibubarkan, lanjut Dwi menjelaskan, dana pilkada ini dikonversikan ke dalam DIPA Bawaslu RI. Dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dirinya berhak ambil alih dan menagih anggaran tersebut kepada pemkab Pesawaran. “Katakanlah mereka (Panwaskab,red) sudah bubar, tapi saya kan masih ada sebagai kuasa pengguna anggarannya. Jadi saya masih berhak. Makanya kemarin saya dibuatkan surat kuasa dari panwas lama kepada saya sebagai KPA. Namun sebetulnya tanpa surat kuasa pun saya berhak menagih, orang saya KPA, tapi biar kuat, panwas itu mewakilkan kepada saya dngan dibuatkannya surat kuasa kepada saya,” paparnya. Disinggung terkait pemkab Pesawaran yang menunggu instruksi dari Bawaslu RI, menurut Dwi, Bawaslu RI tidak menginstruksikan pemkab untuk membayar. Akan tetapi, dana tersebut memang sudah tercantum dalam NPHD dan akan dianggarkan di tahun 2016. “Jadi seharusnya tanpa harus dibahas lagi, pemkab Pesawaran berkewajiban sudah harus membayar. Itu sudah punya kewajiban, karena itu adalah hutang. Jadi tidak ada instruksi dari Bawaslu RI atau menunggu instruksi dari Bawaslu RI, itu tidak ada,” jelasnya. Dirinya pun juga kurang sependapat denganKabag Keuangan Setkab Pesawaran, Yosa Rizal. Menurutnya, Yosa terlalu berbelit dalam mengurus persoalan ini. “Jika dia (Yosa,red) membaca NPHD itu, mereka harus sudah membayar, dan saya bisa bilang ini menjadi kesalahan pemkab Pesawaran, kenapa sampai sekarang belum membayar anggaran itu dan tidak menganggarkan di APBD murni 2016,” ungkapnya. Lebih jauh disampaikan, dirinya juga kurang memahami dari sekian banyak Tim TAPD Pesawaran tidak membaca NPHD itu. “Nah tadi mantan Kasek dan Panwas Pesawaran disuruh membuat berita acara pertemuan antara saya dengan pihak kabupaten, yang dihadiri oleh perangkat keuangan pemkab Pesawaran, mantan Kasek dan mantan Panwas Pesawaran, bahkan Mendagri pun juga sudah mengirimkan surat kawat terkait persoalan ini agar cepat selesai,” paparnya. Terpisah, Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona sampai saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Bawaslu RI, apakah akan dihibahkan melalui Bawaslu Provinsi atau melalui Bawaslu RI. “Kalau anggarannya itu bisa dipersiapkan, tinggal bagaimana pertanggungjawabannya, siapa penerimanya, itu harus dari Bawaslu pusat,” ujarnya. Menurutnya, itu adalah persoalan administrasi di jajaran kesekretariatan panwaskab Pesawaran. Karena, imbuhya, sampai pada deadline penarikan dana belum ada report dan belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan lain sebagainya. "Karena dalam penarikan dana itu harus ada SPJ-nya, pada saat itu pelaporannya terlambat, tahun anggaran sudah lompat di tahun anggaran 2016, sehingga di tahun 2016 ini ada beban anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dan itu sudah disiapkan," jelasnya. Untuk itu, pihaknya tetap masih menunggu regulasi, bahkan mungkin konsultasi dulu dengan BPK. Selain itu, pihaknya juga akan melihat juklak-juknisnya terkait NPHD tersebut. "Apabila melewati tahun anggaran dan melewati periode apakah masih bisa dibayarkan dan siapakah yang akan bertanggung jawab, dan siapa yang harus menandtangani surat perjanjian tersebut," jelasnya. Lebih jauh disampaikan, untuk itu pihaknya masih menunggu arahan dari Bawaslu pusat, karena SK panwas sudah habis per Maret 2016. "Berarti sekarangkan tidak ada lagi personil panwas yang punya kewenangan untuk menandatangani sebuah dokumen, apakah ini akan dikembalikan ke provinsi atau kembali ke pusat," tutupnya. (cah).

Edy : Kita Pilih Perempuan Sebagai Wakil

17.44
BANDARLAMPUNG – Bakal calon kepala daerah (balonkada) Pringsewu, Edy Agus Yanto mengakui dan tampak memberikan sinyal bakal menggandeng kandidat dari kaum hawa untuk mendampinginya maju pilkada Pringsewu 2017 mendatang.

Seperti diketahui, pilkada Pringsewu menjadi menarik. Banyak kandidat yang siap maju, namun sampai saat ini belum ada yang secara gamblang membeberkan siapa masing-masing pasangannya. Seperti halnya, tiga kandidat perempuan yang bakal maju pilkada Pringsewu. Diantaranya ada Ririn Kuswantari (Golkar), Elly Wahyuni (Gerindra) dan Siti Rahma (NasDem).

Kendati demikian, Staf Ahli Zulkifli Hasan alias Bang Zul yang notabene Ketua Umum DPP PAN ini belum memberikan keterangan secara jelas dan pasti siapa bakal pasangannya tersebut. Akan tetapi, Wasekjen DPP PAN itu mengaku secara tegas siap untuk meminang atau dipinang oleh semua kandidat.

"Yang pasti, kita pilih perempuan sebagai wakil. Untuk saat ini kita sudah intens bangun komunikasi dengan calon tersebut maupun dengan partainya," ungkap Edi (24/8).

Saat ditanya langsing soal Embot-sapaan akrab Siti Rahma, dirinya hanya tersenyum sambil mengamini. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang partai untuk menyampaikan.

"Kita bertemu DPP hari ini (kemarin, red) membahas pleno pemenangan pilkada. Kita diinstruksikan untuk terus bekerja sampai akar rumput," jelasnya.

Menurutnya juga, DPP turun langsung dalam mencari mitra koalisi. Diakuinya, saat ini sudah dua parpol yang akan bergabung untuk mengusungnya maju di Pilkada mendatang.

"Sejauh ini kita sudah membentuk koalisi dari tifa parpol. Namun, kita juga tak menutup diri dengan terus berkomunikasi dengan parpol-parpol lain," ungkapnya lagi.

Soal pergerakan, dirinya mengaku sudah berkeliling mensosialisasikan diri di setiap daerah dalam mencari basis masa.

"Keseluruhan TPS di Pringsewu berjumlah 821. Target kami memiliki 10 saksi untuk tiap TPS, insyaalloh terwujud."

Sementara itu, Sekretaria DPW PAN Lampung Iswan H Cahya membenarkan jika calon yang dousung partainya teraebut di Pilkada Pringsewu sudah siap bertempur.

"Ya, sejauh ini Edi sudah memiliki mitra koalisi dan bakal calon pendamping. Tentunya hal ini sangat kita dukung dan bantu dalam memenangkan dia di Pringsewu," ujar Iswan.

Saat ditanya soal pendamping tersebut, Iswan masih enggan mengungkapkan. Meski dirinya hanya tersenyum saat ditanya soal pendekatan PAN dengan NasDem dalam upaya mengawinkan bakal calon yang diusung.

"Kita buka diri untuk berkomunikasi dengan seluruh parpol. Yang jelas, bakal calon yang kita usung di Pilkada Pringsewu ini, sudah memiliki mitra koalisi dan pendamping maju." (
cah).


Pilkada Lambar Bakal Head to Head

17.43
BANDARLAMPUNG – Suhu politik Kabupaten Lampung Barat (Lambar) jelang Pilkada 2017 mendatang mulai memanas. Prediksi pertarungan head to head dua pasangan calon (paslon) pun boleh jadi bakal terwujud.

Gimana tak mungkin, jika dilihat dari dukungan parpol yang sudah mencuat di permukaan, dukungan berbagai parpol tampak hanya mengarah pada dua pasang calon (paslon) kuat maju pilkada Lambar 2017 mendatang. Dua paslon itu adalah Edy Irawan Arief – Ulul Azmi Soltiansyah (Edy – Pai) dan Parosil Mabsus – Mad Hasnurin.

Edy-Pai sendiri, dengan jargonnya “Ayo Bergantian, Insya Allah Lebih Hebat” telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, PKB dan PKS. Bahkan, jika tak ada aral melintang, besar kemungkinan PPP dan Golkar juga bakal melabuhkan perahu politiknya pada paslon tersebut.

Sementara di kubu sebelah, Parosil Mabsus-Mad Hasnurin pun tak kalah siap. Buktinya, usai mendapat Surat Keputusan (SK) Rekomendasi PDIP, baru-baru ini PAN secara resmi telah menentukan pilihan untuk masuk dalam Koalisi Lampung Barat Hebat yang dibentuk pasangan tersebut.

Penyerahan SK Rekomendasi PAN itu sendiri dilakukan pada Selasa (23/8) lalu, bertepatan dengan HUT ke-18 partai yang dinahkodai Zulkifli Hasan tersebut.

Bertempat di Kantor DPD setempat, Sekretaris DPW PAN Lampung Iswan H Caya secara langsung menyerahkan SK Rekomendasi pada Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.

“Rekomendasi kepada pasangan PM (Parosil Mabsus-Mad Hasnurin, red) lahir berdasarkan hasil survei, diskusi dan aspirasi dari kader PAN. Kemenagan pasangan PM adalah harga mati,” ujar Ketua DPD PAN Lampung Barat, Erwan.

Sementara, Parosil Mabsus yang notabene Ketua DPC PDIP Lambar itu tak menampik dengan bertambahnya amunisi dukungan parpol, juga membuat optimisme dirinya semakin tinggi. Dirinya pun yakin, bahwa Koalisi Lampung Barat Hebat bisa membawa kemajuan untuk Bumi Beguai Jejama.

“Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada PAN yang telah memberikan dukungan kepada saya dan pak Mad Hasnurin. Koalisi Lampung Barat Hebat akan bergotorong royong demi terwujud nya Lampung Barat Hebat,” tegas Parsoil Mabsus. (cah).




KPU Mesuji Ikuti Sosialisasi Pengawasan Pilkada.

17.42
Mesuji - Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mesuji, berbagai tahapan pilkada kabupaten mesuji mulai dilaksanakan.oleh panitia pelaksana pilkada Kabupate Mesuji.  Kali ini giliran panitia pengawas pemilu yang melakukan tahapan sosialisasi pengawasan pilkada yang dilaksanakan di Aula SMPN Tanjung Raya di Brabasan, Rabu (24/8).
Namun agak berbeda kegiatan sosialisasi pengawasan kali ini, karena pada sosialisasi tersebut KPU Mesuji hadir sebagai peserta sosialiasi yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten mesuji.
"Ya kali ini kita menghadiri sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh panwas mesuji,dan.tahapan ini penting sehingga kami(KPU)sebagai penyelengara, dan panwas sebagai panitia pengawas tahu tugas dan kewenangan masing-masing," ujar sekertaris KPU Mesuji Iklas Setia.
Kegiatan sosialisasi pengawasan sendiri  di buka secara resmi oleh Ketua Tim Penindakan Panwas Kabupaten Mesuji, Rohimin. Dikatakanya, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menguatkan implementasi pengawasan tahapan pemutahiran data dan penetapan daftar pemilih sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, imbuhnya, maksud kegiatan ini terciptanya kesamaan persepsi, terbinanya sinergitas, perkuatan sistem koordinasi dalam mewujudkan iklim penyelenggaraan pengawasan pilkada yang luber jurdil dan partisipasif.
Selain itu, masih menurut Rohimin, pihaknya juga meminta agar semua pihak turut serta mengawasi bersama-sama pelaksanaan pilkada di Mesuji agar dapat berjalan Luber,Jurdil dan Partisipatif.

“Pelaksanaan acara  ini adalah penguatan kelembagaan dan masyarakat sebagai garda terdepan pembantu pengawasan oleh karena itu pada kesempatan ini Panwas tidak mengundang unsur pimpinan daerah,“jelasnya. (apr).

Sidang Lanjutan City Spa, Gusti Tak Banyak Beri Keterangan Jelas

17.41
BANDARLAMPUNG - Sidang lanjutan atas perkara pencabulan yang melibatkan Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Kaban Pol PP) Kota Bandar Lampung Cik Raden kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (24/8).
Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu, Jaksa Syarief menghadirkan 2 saksi dari City Spa, yaitu Dwi Wahyuni (terapis) dan Septi (kasir), serta satu anggota Banpol PP, Gusti ke dalam persidangan .
Jaksa penuntut, Syarief menjelaskan dalam keterangan yang diberikan saksi menceritakan sekitar penggerebekan yang dinilai menyalahi prosedur itu. Namun, kesulitan terjadi saat melakukan pemeriksaan saksi Gusti yang tidak memberikan keterangan dengan jelas.
"Ya keterangannya masih seputar penggerebekan. Kalau untuk saksi Gusti masih belum jelas keterangannya, karena dia tadi mengaku sudah lelah. Untuk itu, keterangannya Gusti akan dilanjutkan pekan depan," kata dia usai persidangan.
Selain itu, sidang tuntutan terdakwa Gusti juga harus ditunda karena jaksa penuntut yang belum siap untuk memberikan tuntutannya. Usai persidangan, Gusti pun enggan memberikan komentar apapun kepada wartawan yang ingin mewawancarainya.
Kuasa Hukum Gusti, Gusti Gunawan Sujatmiko mengatakan peristiwa penggerebekan itu merupakan perintah dan rekayasa dari Cik Raden. Dia menilai, jika kliennya itu hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan atasannya.
"Namanya diperintah itu dipandang sebagai alat, jadi intinya tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia di PN.
Menurutnya, kasus tersebut seharusnya ditanggung oleh aktor intelektualnya yaitu yang memerintahkan kliennya untuk berbuat mesum di City Spa.
"Kami tidak mengingkari jika yang dilakukan Gusti sesuai dengan dakwaan, tetapi siapa yang mempunyai sifat jahat disini, bukan si Gusti, karena dia hanya menjalankan perintah," ungkapnya. (cah).



Peredaran Upal Masih Bayangi Pilkada 2017

17.40
BANDARLAMPUNG – Jelang pilkada 2017 mendatnag, peredaran uang palsu (Upal) tampaknya masih bakal marak dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pasalnya, adanya indikasi upaya money politics oleh kandidat untuk menang pilkada sepertinya bakal terus terjadi dalam perhelatan lima tahunan ini. Untuk itu, hal ini harus sudah semestinya menjadi perhatian dan mesti ada antisipasi baik dari segi keamanan semua pihak.

Menangapi hal ini, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Junaidi Auly mengatakan, berdasarkan fakta yang didapatnya, upal tidak hanya beredar pada momen hari besar. Pilkada juga menjadi momen potensial beredarnya upal.

 "Pemikiran dasarnya, peredaran upal berpotensi dilakukan orang-orang yang dalam keadaan bingung mengatasi antara kebutuhan sebuah pemasukan tidak seimbang. Saat membutuhkann dana besar, sumbernya tidak ada. Tentu contoh persoalan ini berkaitan dengan pilkada," ujar polisi PKS ini.

Lanjut politisi PKS ini mengatakan, menurutnya, hal ini masih ada hubungannya dengan pilkada. Terkait upaya money politics yang hendak dilakukan oknum yang sebenarnya terdesak dalam kecukupan modal.

"Jadi karena minin dana, money politics dilakukan dengan menggunakan upal," ucapnya. 

Dijelaskannya, peredarannya pun biasanya tidak terhenti pada orang yang secara langsung menerima money politics.  Upal itu selanjutnya beredar ke sejumlah tempat biasa berputarnya uang.  Di sinilah muncul korban baru dari dampak peredaran upal dari momen pilkada.

"Jadi dampaknya bersifat berantai," jelasnya.

Lebih jauh disampaikan, hal terpenting adalah meningkatkan kewaspadaan seperti dengan 3M. Yakni melihat,  meraba,  dan menerawang.

"Jangan malu untuk mengecek uang yang kit dapat dari seseorang. Baik itu berupa uang pengembalia belanja atau lainnya," tandasnya. (cah).