Recent Posts

Roling ASN oleh Bupati Pringsewu

07.01
//Inspektorat Pringsewu Bingung 27 ASN Nonjob Tampa Sebab//

PRINGSEWU - Dari 27 Pegawai Negri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV yang menjadi korban mutasi bupati Pringsewu beberapa waktu lalu ternyata tidak pernah memiliki catatan hitam.

Demikian dikatakan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Pringsewu Malian Ayub dalam rapat bersama Tim Pansus DPRD Pringsewu yang digelar diruangan fraksi, Rabu (31/8). Menurutnya, bahwa berdasarkan catatan dari Inspektorat, dari beberapa pejabat yang kena roling tidak pernah mendapatkan laporan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan para pejabat-pejabat yang di nonjobkan."Rolling pejabat eselon yang dilakukan Bupati Pringsewu H.Sujadi pada Mei lalu memang masih menyisakan masalah. Oleh sebab itu saya sampai bahwa para pejabat yang dinonjob tidak memiliki catatan hitam," katanya.

Malian menjelaskan, apa yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Pringsewu Sagang Nainggolan, sebagaimana tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan melakukan teguran terhadap para ASN yang terlibat masalah."Apakah ke 27 pegawai nonjob pernah ada pelanggaran, tidak displin. Kalau ada bisa diberikan berita acaranya?" kata Nainggolan yang mengaggap bila tanpa jabatan (nonjob) merupakan bentuk hukuman paling berat yang diterima ASN.

Terlebih lagi, pernyataan Malian secara tegas menampik pengakuan Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Pringsewu Dawam Raharjo. Menurutnya, pada pengakuan Malian, anggota Pansus DPRD Suherman menilai alasan BKD atas penonjoban ke 27 abdi negara tersebut lantaran ada keterlibatan masalah maupun pelanggaran tidak lah benar. "Berarti Kepala BKD bohong dong?" kata Suherman.

Sebagai Kepala Inspektorat, Malian dipanggil oleh Tim Pansus terkait pejabat nonjob bentukan DPRD, guna memberikan klarifikasi atas kisruh sejumlah ASN korban rolling jabatan yang dilakukan Bupati Pringsewu H.Sujadi Saddat  terhadap 181 pejabat eselon III dan IV pada Mei lalu.

Bahkan terkuak, sebagai unsur Baperjakat, Inspektorat tidak dilibatkan sejak awal proses usulan nama-nama calon pejabat yang masuk dalam draft pejabat yang bakal dimutasi ataupun yang dipromosikan."Mungkin ada kebijakan lain. Kalau ada proses-proses di luar itu, saya gak tau," kata Malian. (top)

Pemkab Tanggamus Tunggu Persetujuan DPRD Soal Penyusunan Struktur Organisasi

06.59

Tanggamus- Pemkab Tanggamus sudah membentuk dan menyusun perangkat daerah. Saat ini susunan struktur organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah diserahkan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas dan disahkan.

Menurut Kabag Organisasi Setkab Tanggamus Usman, ada 67 SKPD yang telah dibahas di eksekutif. Dimana 69 SKPD itu terdiri Sekretariat daerah,sekretariat DPRD, Inspektorat,staft ahli bupati, enam badan,24 dinas, empat lembaga lain, enam unit pelaksana teknis,20 kecamatan dan tiga kelurahan.

"Jumlah SKPD itu setelah beberapa kali pembahasan di internal eksekutif. Dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, pemkab mengacu undang-undang (UU) No 32 tahun 2004, peraturan pemerintah (PP) 41 tahun 2007, kemudian UU No 23 tahun 2014 dan PP No 18 tahun 2016," ujar Usman, Rabu (31/8)

Dari jumlah SKPD tersebut lanjut Usman, ada SKPD yang dihapus ada pula yang ditambah. Misal staft ahli jumlahnya berkurang dari lima menjadi tiga, lalu Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dihilangkan. Untuk SKPD baru sendiri diantaranya badan pengelola retribusi dan pajak daerah yang tadinya hanya bidang di PPKAD dan badan penelitian dan pengembangan yang tadinya bidang di badan kepegawaian dan diklat (BKD)

" Ya, sesuai PP 18, BP4K tahun 2017 sudah tidak ada lagi, para penyuluh nantinya akan ditempatkan di SKPD sesuai dengan bidangnya, misal penyuluh pertanian ke dinas tanaman pangan dan holtikultura (PTPH) penyuluh perikanan pindah ke dinas kelautan dan perikanan (DKP). Lalu dalam usulan SKPD ke DPRD ada dinas baru yakni dinas kebudayaan, dinas pemuda dan olahraga dan dinas perumahan kawasan pemukiman," terang Usman.

Dalam pengajuan jumlah SKPD ini Usman mendapat intruksi khusus dari bupati Tanggamus Hi.Bambang Kurniawan,S.T. Intruksi bupati kepada Usman yakni agar dapat memperjuangkan usulan jumlah SKPD kelembaga legislatif. Usman yang mendapat tugas dari orang nomor satu di jajaran pemkab Tanggamus itu mengaku siap untuk mengawal jalannya pembahasan.

Berdasarkan kewenangan pemda UU 23 tahun 2014 lanjut Usman, ada 40 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Dari 40 urusan itu masing-masing pemda memasukkan data tentang intensitas dan beban kerja dari setiap urusan pemerintahan.

"Dasar kita mengusulkan jumlah SKPD berdasarkan pemetaan dan hasil verifikasi kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya. Dari hasil verifikasi itu keluar skor dan tipe SKPD sesuai dengan beban kerja, untuk tipe A artinya beban kerjanya besar, tipe B sedang dan C ringan. Kami optimistis usulan kami ke DPRD disetujui karena dasarnya pemetaan dan memang sesuai potensi kita," tutupnya. (Odo/ham)

168 Pekon di Tanggamus Belum Serahkan LKPJ DD Tahap I

06.57

Tanggamus- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Pekon dan Transmigrasi (BPMPPT), menyatakan hingga sampai saat ini baru 121 Pekon yang telah menyerahkan laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPj), dana desa tahap pertama tahun 2016.

Kepala BPMPPT, Faturrahman melalui Kasubbid Pembangunan Pekon, Syarifuddin mengatakan, jika pihaknya telah berulang kali mengimbau kepada aparatur pekon, agar segera merampungkan Lkpj tersebut, namun hingga saat ini dari 299 Pekon baru 121 yang telah selesai, LKPj sendiri lanjutnya merupakan syarat penting untuk pencairan dana desa tahap kedua."Surat peringatan kepada pekon, agar segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban, sudah dua kali kita layangkan, yang pertama pada tanggal 24 Juni 2016 dan yang kedua pada Tanggal 29 Agustus 2016, dan kita juga belum tahu pasti alasannya, batas akhir Lkpj diserahkan tanggal 8,"kata Syarifuddin.

Lebih lanjut ia mengatakan dari 121 pekon yang sudah merampungkan LKpj tersebut tersebar di sepuluh kecamatan diantaranya, Kecamatan Sumberjo 13 Pekon, Pematang Sawa 10 Pekon, Bandar Negeri Semuong 11 Pekon, Gisting 5 Pekon, Kotaagung Timur 12 Pekon, Kotaagung 13, Talang Padang 12, Cukuh Balak 20, serta Kecamatan Wonosobo 25 Pekon."Nantinya laporannya, dari pekon ini akan dikirimkan ke pusat, yakni ke Kementerian Keuangan selaku pihak terkait, dan nantinya baru bisa digulirkan untuk dana desa tahap kedua, dan sebelum itu disampaikan ke pusat akan kita kaji kembali, jika tidak sesuai akan kita kembalikan ke pekon untuk diperbaiki,"terangnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Sekretaris APDESI Kabupaten Tanggamus Nurul Fihri mengatakan,bila pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh pihak kecamatan terkait hal Pelaporan tersebut, dikarenakan LKPj menurutnya adanya di kecamatan. Dan jika memang masih ada pekon yang belum menyelesaikan LKPj, dirinya berharap agar segera diselesaikan, karena mengingat sudah mendekati akhir tahun.

"LKPj inikan menyangkut pemahaman serta kajian yang detail, sehingga mungkin kawan-kawan menemukan kesulitan, kita juga tidak mentutup-tutupi jika sudah banyak kegiatan bimtek tentang penyusunan LKPj, baik itu yang digelar oleh provinsi maupun kabupaten, akan tetapi mungkin sebagian besar termasuk saya, masih membutuhkan bimbingan, untuk itu saya berharap kepada kawan-kawan jika menemukan kesulitan agar kiranya segera didiskusikan, apakah dengan BPMPPT maupun kecamatan,"kata Nurul, Rabu (31/8).

Lebih lanjut ia juga mengatakan, jika peranan pendamping desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) sangat dibutuhkan dalam membantu agar LKPj dapat segera selesai, dan kedepan ia juga berharap jika pengetahuan serta kemampuan PLD maupun PD dapat dikembangkan lagi, hal ini karena, tumpuan kakon dalam upaya menyelesaikan LKPj ada pada PLD serta PD, hal tersebut bertujuan agar kedepan penyelesaian LKPj tidak lama seperti saat ini, yang imbasnya akan mempengaruhi rencana pembangunan yang sudah digagas.

"PLD serta PD komunikasi dengan kawan kawan Kakon tetap harus berjalan, dan saya rasa kalau BPMPPT sendiri dalam hal ini sudah berusaha maksimal, artinya mereka mau turun langsung ke pekon pekon maupun kekecamatan memberikan pemahaman terkait LKPj kepada kami selaku aparatur pekon, dan saya rasa kedepan kegiatan ini akan terus digelar kembali,"ujar Kepala Pekon Kuto Dalom ini.

Sekedar diketahui, jika LKpj telah selesai dilakukan, nantinya pusat akan menyalurkan dana desa melalui kas daerah, yang kemudian akan ditransfer langsung kerekening pekon masing-masing, total Dana Desa yang diberikan ke Tanggamus tahun ini mencapai Rp 183 miliar lebih, naik dari tahun lalu Rp 81,7 miliar. Dari jumlah itu, pekon yang dapat dana terendah sekitar Rp 515 juta setahun, dan terbesar Rp 640 juta setahun. Setiap pekon nantinya akan memilih salah satu dari dua arahan pembangunan itu. Untuk pekon yang masih miskin maka pembelanjaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan pekon yang sudah maju harus belanjakan Dana Desa untuk arahan pertumbuhan ekonomi. (Odo/ham)

Bambang Siap Lepas 40 CJH di ICK

06.55

Tanggamus- Setelah melalui rapat yang melibatkan Kementerian Agama, Kesmas Setdakab Tanggamus, serta jamaah calon haji (Calhaj). Akhirnya pelepasan jamaah kloter 40 akan dilangsungkan dikomplek Islamic Centre Kotaagung hari ini, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Bupati Tanggamus, Hi. Bambang Kurniawan, ST.

Kabag Kesmas dan Keagamaan, Setdakab Tanggamus, Zulfadli mengatakan dipilihanya lokasi tersebut sesuai dari keinginan Bupati Tanggamus dan  kesepakatan awal serta banyaknya dukungan agar pelepasan jamah haji tahun ini, hendaknya dilakukan dikomplek Islamic centre Kotaagung. Hal ini dikarenakan fasilitas ditempat tersebut sudah memadai dan refresentatif, karena disana sudah lengkapi dengan tempat penginapan, untuk para jamah haji maupun bagi keluarganya.

"Sudah diputuskan bahwa pelepasan jamaah calon haji akan dilangsungkan di Masjid Nurul Faidzin Islamic Centre Kota Agung, karena disana sudah lengkap, baik tempat penginapan, kamar mandi, tempat wudhu, dan lain sebagainya, ini sesuai dengan harapan dari Pak Bupati, dan juga sudah banyak yang mengusulkan agar pelepasan dilakukan ditempat tersebut,"kata Zulfadli, Rabu (31/8).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umroh, Kabupaten Tanggamus, Hi. Aswari mengatakan, jumlah Jamaah haji yang akan diberangkatkan ketanah suci melalui Kloter 40 asal Tanggamus berjumlah 27 orang, dengan jumlah jamaah haji laki-laki berjumlah 15 orang serta perempuan 12 orang, nantinya setelah dilepas oleh Bupati Tanggamus pada jam 09.30 pagi, para jamaah akan tiba Asrma Haji Rajabasa Bandar Lampung diperkirakan pada pukul 14.00 Wib.

"Selanjutnya dari Asrama Haji Bandar Lampung menuju Bandara Raden Intan pada tanggal 2 September 2016 pukul 11.00 Wib, kemudian akan diterbangkan ke Bandara Sukarno Hatta pada pukul 12.00, dan selanjutnya pada pukul 16.00 wib sore harinya, akan diberangkatkan ketanah suci, diperkirakan Jamaah akan sampai ketanah suci pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi, dengan nomor penerbangan GA 7393,"terangnya.

Lebih lanjut, Ia menerangkan,bila sampai saat ini belum ada jamaah yang batal atau tidak mengikuti rukun islam kelima tersebut, dan kondisi jamaah dalam keadaan sehat serta tidak mengalami suatu kendala apapun."Untuk jamaah haji tertua di Kloter 40,yakni atas nama Mat Asfan Mat Hayat Umur 86 tahun asal Kecamatan Sumberejo, sedangkan jamaah termuda yakni bernama Ahmad Hamim Hadi Suyoto usia 44 tahun asal Dusun Rejosari, Kecamatan Ulu Belu,"tukasnya. (Odo/ham)

Aspal Tipis, Wabup Loekman Minta Jalan Sedang Mukti Diaspal Ulang

06.55

Lampung Tengah - Kwalitas pembangunan infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat krusial bagi Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyo Soemarto.
Untuk memastikan pekerjaan pembangunan jalan di Lamteng sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (RAB) orang nomor dua di Lamteng ini melakukan peninjauan disejumlah titik pembangunan jalan yang ada di Bumi Beguwai Jejamo Wawai.
Seperti yang dilakukannya, Rabu (31/8/2016) ia meninjau pembangunan jalan hotmix sepanjang 3 kilo meter di Kampung Sendang Mukti, Kecamatan Sendang Agung Lamteng.
Loekman mengatakan, di Kampung Sendang Mukti ini kwalitas pembangunan jalannya tidak sesuai dengan RAB. Ia mengatakan, sebelumnya ia sudah memerintahkan kepada rekanan (kontraktor) yang mengerjakan pembangunan untuk melakukan pengaspalan ulang.
"Saya tidak main main dengan pembangunan jalan, disini (kampung Sendang Mukti) saya lihat kwalitas aslpal tadinya sangat tipis tidak sesuai dengan RAB yang ada dan saya minta Kontraktor untuk melakukan pengaspalan ulang. Allhamdulilalh ini sudah ditambah ketebalan aspalnya,"ujar Wabup Loekman.
Usai meninjau pembangunan jalan di kampung Sendang Mukti, Wabup melanjutkan meninjau pembangunan jembatan Way Tetayan di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung Lamteng.
Ditempat itu, mantan Kadisnaker Bandar Lampung ini meminta kepada rekanan yang mengerjakan pembangunan (jembatan way tetayan) agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada.
"Saya juga tekankan pada kontraktor, jangan main main dalam membangun jembatan ini. Saya minta sesuaikan dengan RAB yang ada, agar kwalitas jembatan terjaga dan insya allah 2017 jembatan ini sudah bisa di gunakan masyarakat,"tukasnya.
Sebelumnya, Wabup Loekman Djoyo Soemarto juga telah memberi teguran kepada kepala kampung (Kakam) Rejo Basuki, Gunawan, Kecamatan Seputih Raman terkait buruknya pembangunan jalan onderlagh di tempat itu.
Pasalnya kwalitas pembangunan jalan yang dikerjakan menggunakan anggaran alokasi dan desa (ADD) dinilai Wabup tidak baik, dan kurang pas. Wabup menilai batu yang seharusnya mengunci dengan kuat setelah di wales,ini masih terlihat menonjol keluar dan tidak teratur dan ini perlu di perbaiki kembali.
 "Saya minta sama kakamnya (Gunawan) untuk segera melakukan perbaikan lagi,"kata Loekman saat melakukan peninjauan pembangunan jalan onderlagh yang berasal dari ADD di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lamteng. Loekman juga meminta seluruh kepala kampung bisa menggunakan ADD dengan baik dan benar.
"Jangan sampai kejadian seperti ini (kwalitas tidak baik) terulang kembali. Saya minta semua Kakam Gunakan dengan baik dan benar (Add) karena akan ada pertanggung jawabannya dengan pemerintah daerah,"kata Loekman. Loekman juga menghimbau para Camat agar ikut mengawasi penggunaan ADD. Hal ini kata Loekman agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan maksimal."Kita memulai pembangunan dari kampung. Artinya, kalau pembangunan di kampung baik, sudah tentu di Kabupaten juga akan baik,"ujarnya (san/asa)

Kejari Gunung Sugih Musnakah 43 Barang Bukti

06.52

Lampung Tengah - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Sugih, musnahkan barang bukti 43 perkara dari berbagai kasus kriminal selama delapan bulan terakhir, yang telah diputuskan vonis oleh pengadilan, Rabu (31/8).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsugih Nina Kartini, menjelaskan, semua barang bukti yang perkataannya telah divonis (inkrah) oleh pengadilan wajib dimusnahkan supaya tidak menumpuk di gudang kejaksaan dan barang bukti harus nihil.
"Barang bukti yang kita musnahkan antara lain lima senjata api rakitan, 25 senjata tajam berbagai jenis, sejumlah narkotika seperti sabu, ganja, dan ekstasi. Ada juga barang bukti sejumlah kasus pencabulan dan pemerasan, semuanya mulai dari priode Januari hingga Agustus 2016," terang Kajari Nina Kartini.
Barang bukti senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan menggunakan alat pemotong baja. Sedangkan narkoba musnahkan dengan dicampur aduk dan diblender hingga larut. Barang bukti seperti pakaian bekas, dan ganja dilakukan dengan cara dibakar.
"Secara keseluruhan, barang bukti yang kita musnahkan hari ini (kemarin) lebih banyak jika dibandingkan tahun lalu (tidak menyebut persentase), terutama untuk barang bukti perkara curas dan narkotika," ujar Nina Kartini.
Selain pihak Kejari Gunung Sugih, hadir pada pemusnahan barang bukti yakni Kepala Kepolisan Resor (Kapolres) Ajun Komisaris Besar Dono Sembodo beserta jajaran Reserse Kriminal, juga Ketua Pengadilan Gunungsugih Agus Komarudin.(san/asa)

3 Puskes Tuba Belum Terakreditas

06.50

TULANGBAWANG – Tiga Puskesmas di kabupaten Tulangbawang saat ini sedang diusulkan untuk mendapatkan akreditasi. Ketiga Puskesmas tersebut yakni, Puskesmas Tulangbawang I Kecamatan Banjaragung, Puskesmas Penawarjaya Kecamatan Banjarmargo, dan Puskesmas Paduan Rajawali Kecamatan Gedung Aji.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang dr.Herry Novrizal mengatakan, usulan puskesmas akreditasi ini untuk menindaklanjuti ditetapkannya target Kementerian Kesehatan RI agar Puskesmas di seluruh Indonesia sudah harus terakreditasi tahun 2019.

"Dinas Kesehatan Tulangbawang saat ini secara bertahap mengupayakan akreditasi Puskesmas yang berada di kabupaten Tulangbawang," ujar Herry, Rabu (31/08/2016)

Menurut Herry, untuk mengejar akreditasi Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang telah membentuk tim pendamping puskesmas yang mengajukan akreditasi, yang terdiri dari kelompok kerja administrasi, kelompok kerja usaha kesehatan masyarakat (UKM), dan kelompok kerja usaha kesehatan perseorangan.

“Dinas Kesehatan Tulangbawang berkomitmen akan terus meningkatkan mutu pelayanan, baik melalui kader posyandu, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan melalui Puskesmas. Karena peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah harapan kita semua,” jelas Herry.

Kabupaten Tulangbawang saat ini memiliki 18 Puskesmas, yang terdiri dari 6 unit puskesmas rawat inap dan 12 unit puskesmas non rawat inap.

Kementerian Kesehatan mewajibkan akreditasi puskesmas hingga tahun 2019, karena hal ini sangat diperlukan diantaranya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maupun juga berkaitan dengan pelayanan BPJS dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (tri)